TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperkenalkan aplikasi yang dikembangkan pemerintah Jawa Barat (government super apps) yang dinamai Sapa Warga.
“Super Apps yang namanya Sapa Warga ini hadir di puluhan ribu ketua RW (Rukun Warga). Jadi ketua RW ini kita kasih pinjam pakai HP, smartphone, di dalamnya ada aplikasi Sapa Warga untuk memudahkan proses komunikasi kalau ada problem kepada provinsi,” kata dia di Bandung, Jumat, 6 Desember 2019.
Ridwan Kamil mengatakan, aplikasi Sapa Warga tersebut untuk menjembatani komunikasi dua arah antara warganya dan pemerintah provinsi. Super Apps Sapa Warga yang diperkenalkan ini baru tahap satu, baru ditujukan pada seluruh ketua RW di Jawa Barat.
Pada rilis pertamanya, aplikasi ini akan dimanfaatkan oleh lebih dari 53 ribu orang Ketua RW di seluruh Jawa Barat. Mereka bisa memberi usulan permintaan warganya langsung pada pemerintah provinsi via aplikasi ini, sekaligus bisa memantau kelanjutan usulannya itu. Sebaliknya pemerintah provinsi memanfaatkan isu ini untuk menginformasikan program-programnya.
Tahap keduanya, Sapa Warga akan dirilis agar bisa diunduh warga. “Ini masih tahap satu, tahap duanya nanti, warga bisa mengunduh, mungkin sekitar tahun depan, dan warga boleh berinteraksi dengan RW-nya menggunakan aplikasi ini. Keunggulannya, tentulah seperti media sosial, tapi ini kan terekam jejak-jejak proses komunikasinya. Usulannya apakah berhasil atau tidak, apakah sedang berproses, sedang konstruksi, sudah delivery atau tidak,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, Sapa Warga berbeda dengan aplikasi Lapor yang hanya melayani pengaduan warga berkisar pada layanan publik. Aplikasi ini disiapkan untuk menampung usulan dan keluhan warga. Lebih jauh, Sapa Warga disiapkan menjadi instrumen menampung usulan warga untuk menjadi bahan masukan dalam rapat Musrenbang untuk menyusun anggaran.
Pemerintah Jawa Barat sekaligus memanfaatkan Sapa Warga untuk melawan sebaran berita bohong atau hoaks. “Sapa Warga ini juga alat untuk memberantas hoaks ini juga penting. Nanti ada instrumen, setiap minggunya Jabar Saber Hoaks menggunakan aplikasi Sapa Warga ini untuk menyampaikan berita-berita hoaks, yang tolong disebarluaskan bahwa itu bohong, kira-kira begitu. Jadi ini alat untuk proteksi, untuk melindungi sirkulasi informasi yang berkualitas di warga,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, sebagai Super Apps, fungsinya tidak melulu menjembatani komunikasi pemerintah dan warganya. Sejumlah aplikasi dan layanan lain juga terdapat dalam platform Sapa Warga. “Kami berharap sistem pelayanan ini akan memuat urusan-urusan sampai ke level kota dan kabupaten di mana kewenangannya masih ada di mereka,” kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Setiaji mengatakan, platform Sapa Warga tersebut juga terhubung dengan sejumlah aplikasi lain. Aplikasi yang terhubung tidak melulu dikembangkan pemerintah. Sapa Warga misalnya, juga terhubung dengan aplikasi layanan pembayaran pajak bekerja sama dengan sejumlah penyedia layanan marketplace, seperti Tokopedia dan Bukalapak, selain aplikasi layanan pembayaran pajak yang dibuat pemerintah Jawa Barat, yakni Simbara.
“Super apss itu artinya tidak seluruhnya semua aplikasi itu ada di kami, ada beberapa aplikasi yang bisa kami tempelkan di sana, kami link-kan modelnya, sehingga investasinya, sebenarnya investasi bersama,” kata Setiaji, Jumat, 6 Desember 2019.
Kendati demikian, infrastruktur layanan Sapa Warga sendiri dibangun sendiri pemerintah Jawa Barat. Server, misalnya, menggunakan server pemerintah provinsi yang dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Layanan Sapa Warga memanfaatkan fasilitas penyimpanan awan atau cloud yang dibangun sendiri pemerintah Jawa Barat. Kapasitas penyimpan server yang menggunakan server Dinas Komunikasi tersebut saat ini masih 40 terabyte, dan rencananya akan diperbesar hingga 400 terbyte saat aplikasi ini akan dibuka bagi warga.
“Kapasitas saat ini masih untuk 50 ribu RW, dengan sehari-hari ini, kira-kira sekarang masuk dayly-usage baru 5 ribu RW. Kita harapkan, setengah atau seluruhnya bisa memanfaatkan dayly. Servernya, karena virtual, gak kelihatan. Yang penting butuh komputer agak besar dan RAM cukup besar. Storage, tergantung warga mengunggah laporan. Itu berkembang,” kata Setiaji.
Setiaji mengatakan, pemerintah Jawa Barat menggelontorkan dana dalam porsi terbesarnya untuk menyediakan telepon pintar untuk lebih dari 53 ribu ketua RW di Jawa Barat. Status telepon pintar itu statusnya sebagai aset desa yang dipinjamkan pada ketua RW.
“Untuk HP Rp 60 miliar. Pengembangan aplikasi alokasi sekitar Rp 300-400 juta di tahap pertama. Server kebetulan nge-blend dengan infrastruktur kita. Kita sedang investasi untuk meningkatkan kapasitas server menjadi 200 terabyte. Kalau sekarang storage lebih murah, paling butuh anggaran Rp 2-3 miliar,” kata Setiaji.
AHMAD FIKRI
