Setuju Nadiem, 11 PTN Ini ingin Memerdekakan Dosen dan Mahasiswa

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Erick Thohir saat menyaksikan drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Drama Hari Anti Korupsi, menyajikan pesan tentang korupsi yang harus ditolak sejak dini.. Foto: Biro Setpres

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Erick Thohir saat menyaksikan drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Drama Hari Anti Korupsi, menyajikan pesan tentang korupsi yang harus ditolak sejak dini.. Foto: Biro Setpres

    TEMPO.CO, Bandung - Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum menghasilkan sembilan butir rencana kerja, yang akan disosialisasikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim serta Menteri Riset dan Teknologi dan 11 PTN anggotanya.

    Ketua Majelis Senat Akademik 11 PTNBH Nachrowi Djalal Nachrowi mengatakan sidang di Bandung 8-9 Desember 2019 merupakan pertemuan perdana kepengurusan majelis PTNBH periode 2019-2024 setelah dilantik 15 Oktober lalu.

    Tujuan utama dari pertemuan itu adalah melanjutkan program-program kepengurusan sebelumnya yang masih tertunda serta membuat rencana kerja baru agar Majelis Senat Akademik bersama eksekutif dapat lebih bermanfaat dalam membantu pemerintah.

    "Mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui lulusan yang adaptif, kreatif, dan produktif," katanya lewat keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2019. Para lulusan universitas diharapkan siap menjadi pemimpin di masa depan dan dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.

    Pembahasan mengacu juga pada isu-isu pendidikan di Indonesia dan tantangan industri pendidikan yang berubah sangat cepat. Butir-butir rencana kerja yang telah disusun antara lain menyelaraskan bidang pengajaran untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0. Selain itu memerdekakan mahasiswa dalam berkreasi dan berinovasi di kampus serta agar mahasiswa dapat membangun kompetensinya sesuai dengan keinginannya.

    Istilah mahasiswa merdeka dalam memilih mata kuliah  sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan minat, sebelumnya diungkapkan Mendikbud Nadiem Makarim. Ia juga mengemukakan tentang guru dan dosen penggerak akan berusaha mencari ilmu dan pengetahuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas.

    Nachrowi juga mengatakan bahwa Majelis Senat 11 PTNBH mengusulkan soal penyelanggaraan kuliah kerja nyata (KKN) tematik. "Mencari solusi masalah perpajakan untuk PTNBH, memerdekakan dosen dalam berkarya dan berkreasi agar lebih
    produktif," kata Nachrowi.

    Mejelis Senat Akademik 11 PTNBH juga ingin meningkatkan kolaborasi riset antar universitas di dalam dan luar negeri dan mencoba menghilangkan sekat dan ego universitas. Kemudian menata etika akademis dan etika perilaku dosen. Mereka juga mengusulkan tambahan standar pengindeksan artikel dalam jurnal ilmiah selain menggunakan indeks Scopus.

    Rencana kerja lainnya meningkatkan kualitas dosen secara umum, meningkatkan rasio profesor terhadap jumlah dosen, dan merancang program sandwich dalam pengajaran dan
    penelitian diantara sesama PTNBH.

    "Saat ini program kerja tersebut dimatangkan di masing-masing perguruan tinggi dan akan didiskusikan kembali pada pertemuan berikutnya di akhir Februari di IPB," kata Nachrowi.

    Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik di Bandung itu dihadiri 114 orang dari 11 PTNBH, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, serta Universitas Hasanuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.