Akan Ada Tsunami di Akhir Tahun? Kepala BMKG: Hoaks

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, jika muncul kabar bahwa akan ada bencana tsunami di akhir tahun, dipastikan itu adalah informasi bohong alias hoaks.

    "Kalau ada informasi bahwa akhir tahun ada tsunami itu seperti mendahului Tuhan. Mohon jangan dipercaya," kata Rita di Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019.

    Menurut dia, tsunami dan gempa bumi tidak dapat diprediksi kemunculannya sebagaimana prakiraan cuaca serta iklim. Dua bencana itu hanya bisa diamati melalui kecenderungan aktivitasnya tetapi kejadiannya tidak dapat dipastikan waktu dan lokasinya.

    BMKG, lanjut dia tidak pernah mengeluarkan prediksi gempa dan tsunami. Hingga saat ini belum ada peralatan yang dapat mendeteksi bencana itu, bahkan di negara maju sekalipun.

    "Kami tidak bisa menyampaikan kapan gempa dan tsunami terjadi karena tsunami baru terjadi kalau ada gempa. Kalau kami tidak bisa memprediksi gempa dan tsunami tentu kita akui, jangan pura-pura kita bisa. Jangan akali orang dengan kepura-puraan," katanya.

    Rita mengatakan BMKG selalu memperbaharui informasi soal gempa dan tsunami melalui saluran aplikasi dan media sosial dengan akun @infoBMKG di berbagai platform baik Android, iOS, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

    Kepala BMKG juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati periode libur akhir tahun tanpa kekhawatiran tapi tetap waspada. Tidak ketinggalan, Rita juga mengimbau masyarakat untuk tetap berdoa agar Indonesia selalu dilindungi agar tidak mengalami bencana. "Tetap waspada saat menikmati hari libur dengan tetap berdoa," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.