Wakil Presiden Apresiasi Kehadiran Aplikasi KESAN

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi perwakilan KESAN di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Kredit: Kesan

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi perwakilan KESAN di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Kredit: Kesan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memuji hadirnya aplikasi Kedaulatan Santri (KESAN) bagi keseharian umat Islam di Tanah Air.

    Saat menerima perwakilan aplikasi KESAN pada Kamis lalu di kantornya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan KESAN harus terus terlibat dalam mempromosikan Islam yang moderat dan mendorong ekonomi umat.

    Aplikasi KESAN (Tempo/Khory)

    “KESAN harus terus hadir untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, terutama di era media sosial yang kadang memuat banyak informasi yang memanas-manasi umat. Selain itu, KESAN juga harus jadi bagian dari pemberdayaan ekonomi umat Islam,” ujar Ma’ruf Amin.

    Gratis dan tanpa iklan, aplikasi KESAN hadir untuk menjadi referensi dan pengingat beribadah bagi umat Islam di Indonesia. KESAN diluncurkan awal pada bulan Ramadan tahun ini dan telah diunduh lebih dari 30 ribu orang.

    CEO KESAN Hamdan Hamedan menjelaskan, KESAN didesain khusus untuk menemani penggunanya dan mengingatkan mereka untuk melakukan amalan yang positif dan Islami melalui fitur “alarm kebaikan”.

    “Dengan fitur alarm kebaikan, misalnya, kita akan diingatkan untuk ibadah wajib dan sunnah seperti Salat 5 Waktu, Salat Duha, Tahajud, baca shalawat dan Yasin, puasa Senin-Kamis, dan lainnya,” terang Hamdan.

    “Ada juga fitur UMKM guna mendorong santri dan umat Islam untuk berjualan online yang halal dan barokah,” pungkas Hamdan. Aplikasi KESAN dapat diunduh gratis di Google Play, Apple Store, atau di website KESAN (https://kesan.id).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.