TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan pemerintahan saat ini tak berencana melakukan komersialisasi terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tengah digodok pemerintah, nasib BRIN diingatkan jangan sampai mengikuti jejak Perguruan Tinggi Negeri berstatus badan hukum yang berorientasi profit
"Saya mendapatkan informasi pula, BRIN pun akan dioperasikan dengan konsep seperti PTN-BH. Semoga tidak benar," ujar Megawati saat berpidato dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020, di Puspiptek, Banten, pada Kamis 30 Januari 2020.
Megawati kemudian meminta pemerintahan Presiden Jokowi membaca putusan MK yang membatalkan aturan tentang perguruan tinggi dioperasikan dengan modal BHMN (Badan Hukum Milik Negara) itu. Dia memastikan akan menggugat ke MK bila BRIN menjadi komersial dan peringatannya diabaikan.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu berkali-kali mengingatkan agar BRIN tidak berorientasi profit karena merupakan badan negara yang dibiayai dengan APBN. "Tak boleh untuk hanya mencari keuntungan. Dana yang masuk dari badan usaha dalam dan luar negeri juga tidak bisa sembarangan masuk," ujar Mega.
Selain itu, Mega juga mengingatkan agar BRIN tak buru-buru menjalin kerja sama dengan luar negeri dalam pengembangan riset. "Jangan dulu kita lakukan kerja sama dari luar, pergunakan dulu semuanya dari anak negeri ini," ujar Megawati.
Menurut Megawati, Jokowi pasti memahami maksudnya tersebut karena pernah punya pengalaman susahnya mengambil alih Freeport yang lama diserahkan ke asing. Ia tak ingin, BRIN seperti itu.
"Dan baru pada waktu bapaklah kita dapat mengembalikan kembali kedaulatan bangsa ini (PT Freeport Indonesia). Saya yakin, tak ada satu pun negara tidak akan satu bangsa di kolong langit ini yang mau menyerahkan riset nasional mereka," ujar Megawati.
