Marak Pembajakan Ponsel Lewat Kiriman SMS, Begini Modusnya

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ponsel. Sumber: Pixabay/asiaone.com

    Ilustrasi ponsel. Sumber: Pixabay/asiaone.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan serangan siber berupa pembajakan melalui kiriman pesan pendek SMS ternyata cukup marak terjadi. Ini diketahui setelah SafeNet merilis laporan soal serangan berformat Spam Chat-V tersebut.

    "Kemarin kami merilis laporan ini dan dapat masukan banyak dari masyarakat umum yang juga mendapat pesan itu. Bahkan cukup intens bisa 2-3 kali dalam satu minggu ini,” kata Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto saat dihubungi, Kamis 30 Januari 2020.

    Damar menjelaskan, SAFENET menemukan dugaan serangan siber itu sejak Oktober 2019 lalu. Saat itu ada laporan dari sekelompok aktivis yang mengaku mendapatkan SMS serupa dari nomor yang beragam. Di dalamnya, ajakan menginstal satu aplikasi melalui suatu link.

    Pemindaian menggunakan website Sucuri.net mendapati adanya tingkat bahaya kategori sedang dalam tautan yang diserakan dalam sms tersebut. Jika diklik, akan mengarah pada satu pengelabuan. "Kenapa kami sebut pengelabuan, karena saat menginstal aplikasi yang ada dalam pesan dimaksud, ada lima yang terinstal sekaligus,” kata Damar.

    Di antara lima aplikasi itu ada yang bisa menimbulkan risiko pada privasi, keamanan, gangguan stabilitas pada ponsel Android. Kecurigaan menguat karena penggunaan perintah “su” dalam bahasa pemrograman Linux. Su command biasanya digunakan untuk mengubah ke pengguna lain ketika baru login.

    “Kami bekerja sama dengan Acces Now, salah satu organisasi internasional, mereka bilang ini bukan hanya menginstal lima aplikasi sekaligus, tapi ada perintah yang dijalankan agar usernya diambil alih, jadi handphonenya diambil alih secara remote,” kata Damar menuturkan.

    Dia juga menambahkan, “Itu yang membuat SAFENet kami memutuskan meskipun dalam kategori ringan tapi ini membahayakan pengguna.”


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.