Amerika Kandangkan Semua Drone, Khawatir Jadi Alat Spionase Cina

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat (DOI) mengatakan, pihaknya akan terus mengandangkan seluruh armada drone miliknya, kecuali ketika digunakan untuk keadaan darurat seperti pemadam kebakaran. Lembaga tersebut menilai drone tersebut bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional, khususnya yang dibuat oleh Cina dan melarang pengoperasiannya.

    Amerika telah mengandangkan lebih dari 800 drone pada Oktober 2019 lalu, dan memiliki kekhawatiran bahwa mata-mata dan serangan siber Cina dapat dapat dilakukan melalui pesawat nirawak, atau bahkan sparepart buatan Cina, demikian dikutip The Wall Street Journal, baru-baru ini. Dalam pernyataannya, DOI mengatakan pesawat nirawak itu penting bagi misinya, seperti pemadam kebakaran atau misi pencarian dan penyelamatan.

    “Tetapi kita harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk operasi ini sedemikian rupa sehingga tidak akan membahayakan kepentingan keamanan nasional kita,” demikian pernyataan DOI.

    Sementara produsen drone asal Cina, DJI, yang memasok beberapa teknologi pesawat nirawaknya untuk DOI mengaku kecewa atas larangan DOI karena meragukan kinerja, keamanan, dan keandalannya. Menurut DJI, tindakan itu akan menghentikan seluruh program drone DOI, untuk menciptakan armada drone sipil terbesar dan paling inovatif dari pemerintah federal.

    Keputusan ini menjelaskan bahwa kekhawatiran pemerintah Amerika tentang drone DJI bukan bagian dari agenda bermotif politik untuk mengurangi persaingan pasar dan mendukung teknologi drone yang diproduksi di dalam negeri.

    DJI membuat beberapa platform drone yang paling aman dan tepercaya dalam industri untuk operator komersial. DJI menyatakan bahwa keamanan produk yang dirancang khusus untuk DOI dan lembaga pemerintah Amerika lainnya telah diuji dan divalidasi secara independen oleh konsultan keamanan siber, agen federal Amerika, termasuk Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    “Kami menentang pembatasan asal negara yang bermotivasi politik yang menyamar sebagai keamanan siber dan menyerukan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri untuk menciptakan standar yang jelas,” kata DJI kepada The Verge. ”Dan memberikan jaminan yang mereka butuhkan untuk secara percaya diri mengevaluasi teknologi drone berdasarkan keunggulan kinerja, keamanan dan keandalan, di mana pun itu dibuat.”

    Tidak jelas kapan larangan drone itu dapat dicabut. “Ini akan tetap berlaku sampai ketentuannya dikonversi ke Manual Departemen atau sampai diubah, diganti, atau dicabut, mana yang lebih dulu," menurut laporan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri David Bernhardt, baru-baru ini.

    THE VERGE | THE Wall Street JOURNAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.