TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Gojek menyatakan pembayaran SPP sekolah dan biaya pendidikan lainnya melalui aplikasi Gobills tidak berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini kini dipimpin pendiri Gojek, Nadiem Makarim.
"Sejak awal 2019 GoPay telah menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non-tunai melalui kode Quick Response," kata Head of Corporate Communication GoPay (Gojek) Winny Triswandhani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
GoPay, kata Winny, misalnya telah membantu Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Akhlaqiyah menjadi madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) sehingga dapat menerima pembayaran dari dompet digital manapun melalui satu kode QR. "Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud," ujar dia.
Selain untuk pembayaran biaya pendidikan, Gobills juga bisa digunakan membayar berbagai macam tagihan serta layanan publik lainnya. Sebagai contoh pembayaran PDAM, listrik hingga zakat.
Pengguna aplikasi Gojek membuka fitur GoBills. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
"Ke depan kami akan terus memperluas layanan pembayaran digital ini dan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan pembayaran non-tunai di Indonesia," katanya.
Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana menyebut pembayaran SPP lewat aplikasi online sebagai bagian dari inovasi swasta yang tidak terelakkan. Dia membuka peluang untuk swasta manapun untuk bekerja sama. "Kemendikbud mendukung hal ini," katanya.
Di kesempatan berbeda, pegiat pendidikan Profesor Arief Rahman mengatakan tren penggunaan dompet digital di sejumlah sekolah sebagai hal yang wajar dengan alasan kepraktisan. "Sistem keuangan yang ada sekarang itu adalah sistem yang sangat beragam, mulai dari pemakaian uang tunai hingga alat bayar online," kata dia.
