TEMPO.CO, Jakarta - Perdebatan mengenai keamanan privasi sudah muncul sejak pertama kali internet muncul, termasuk sistem keamanan enkripsi yang dipasang pada perangkat ataupun aplikasi seperti WhatsApp.
Namun, pemerintah Amerika Serikat meminta agar sistem enkripsi dilemahkan dan dapat diakses untuk beberapa kasus tertentu, sebagaimana dilaporkan laman CNBC, akhir pekan lalu.
Pada 2 Desember 2015 lalu, misalnya, dua pria bernama Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik melepaskan tembakan di San Bernardino, California, dan menewaskan belasanan orang. Selama penyelidikan, badan intelijen dan keamanan AS (FBI) menemukan iPhone milik Farook, tapi tidak dapat mengaksesnya melalui kode sandi.
Mereka kemudian pergi ke Apple untuk meminta membukanya, tapi Apple tidak bisa membantu. Metode enkripsi iPhone sangat aman, menurut Apple, sehingga Apple sendiri tidak dapat mengakses data di ponsel berlogo buah apel itu.
Akibatnya, pemerintah AS ingin Apple sengaja melemahkan enkripsi iPhone, atau membuat jalan pintas dalam kerangka sistem operasi iOS yang memungkinkan FBI untuk mengakses konten iPhone di mana saja. Namun, itu juga akan membuat sistem operasi jauh lebih rentan terhadap peretas dan pemerintah lain.
Pembahasan mengenai sistem enkripsi dengan Apple ini secara khusus telah mempertemukan aktivis privasi dan penegak hukum. Serta memperebutkan siapa yang dapat memanfaatkan privasi yang disediakan oleh enkripsi dan untuk apa mereka dapat menggunakan enkripsi itu.
Aplikasi olah pesan seperti Signal, WhatsApp, dan iMessage dienkripsi. Artinya pesan tersebut dirahasiakan dari semua orang kecuali penerima yang dimaksud. Namun, untuk sementara platform ini jauh dari sempurna, karena banyak orang mengandalkan enkripsi privasi yang disediakan setiap hari, contoh kasusnya ponsel bos Amazon, Jeff Bezos mendapatkan pesan video berbahaya melalui WhatsApp.
Esra'a Al Shafei, misalnya, membangun platform sosial yang disebut Ahwaa di mana individu yang diidentifikasi sebagai LGBTQ dapat bertemu dan berbicara satu sama lain di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Mesir, di mana homoseksualitas tidak secara tegas ilegal, tetapi pemerintah telah menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi individu LGBTQ.
Al Shafei mengatakan bahwa, jika enkripsi harus dilemahkan secara paksa, dia harus mematikan platform. Dia berkata, "Internet secara keseluruhan akan kehilangan begitu banyak suara, begitu banyak komunitas, begitu banyak narasi, begitu banyak perspektif."
Sementara Michael Daniel, Presiden dan CEO Cyber Threat Alliance dan mantan Koordinator Keamanan Siber pada Staf Dewan Keamanan Nasional di bawah kepemimpinan presiden AS Barack Obama mengatakan, "ada situasi di mana kita ingin pemerintah dapat memperoleh akses ke informasi tertentu."
Bagi Daniel, penting untuk membuat perbedaan antara informasi yang harus tetap dienkripsi, seperti data bank dan data kesehatan, dan informasi yang mungkin bermanfaat untuk tersedia bagi penegak hukum, seperti pesan teks.
Berbeda dengan Daniel, Direktur Eksekutif Electronic Frontier Foundation Cindt Cohn tidak setuju. "Saya kira tidak pantas bagi pemerintah untuk memutuskan bahwa mereka mendapatkan keamanan sedangkan kami tidak melakukan hal buruk," kata dia.
Namun, Amnesty International dalam sebuah surat terbuka untuk Facebook, mendesak perusahaan untuk tetap kuat pada keputusannya menerapkan enkripsi end-to-end pada platform pengiriman pesannya. "Tidak ada jalan tengah: jika penegak hukum diizinkan untuk mengelak enkripsi, maka siapa pun bisa (buka)."
CNBC
