Pemerintah Lakukan Pengaturan Khusus Penundaan Ujian Nasional

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan mengerjakan soal saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. Hingga menjelang malam para siswa di sekolah tersebut terus mengerjakan ujian soal Bahasa Indonesia karena jaringan komputer terserang virus, sementara sedikitnya 200 siswa lainnya tidak dapat mengikuti ujian. ANTARA

    Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan mengerjakan soal saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. Hingga menjelang malam para siswa di sekolah tersebut terus mengerjakan ujian soal Bahasa Indonesia karena jaringan komputer terserang virus, sementara sedikitnya 200 siswa lainnya tidak dapat mengikuti ujian. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan pemerintah akan melakukan pengaturan khusus mengenai penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) di daerah terdampak wabah virus corona COVID-19.

    Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi selaku panitia ujian nasional tingkat provinsi.

    "Yang akan diatur nantinya terkait jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN," dijelaskan Totok Suprayitno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu merespons keputusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta yang meliburkan kegiatan belajar di sekolah dan menunda pelaksanaan UN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan dilaksanakan pada 16 Maret 2020 mendatang.

    Penundaan pelaksanaan Ujian Nasional dimungkinkan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional 2019/2020 yang diterbitkan BSNP. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi pada gagalnya pelaksanaan UN, maka penyelenggara dan panitia UN tingkat pusat atau Kemendikbud, akan siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

    "Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta menyatakan wabah COVID-19 sebagai situasi berisiko tinggi setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini," kata Totok.

    Ketua BSNP Abdul Mu'ti menjelaskan, BSNP sangat prihatin dengan penyebaran virus corona yang telah menjadi wabah dunia dan menimbulkan korban jiwa. Dalam surat edaran nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020, ia menjelaskan bahwa sebagai langkah antisipasi dan preventif mencegah penyebaran COVID-19, BSNP melakukan pengaturan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2020.

    Pertama, dalam hal pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi dengan penyelenggara dan panitia UN tingkat pusat.

    Kedua, dalam hal pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya, maka Ujian Nasional tetap dilaksanakan sesuai jadwal, POS, dan Protokol UN yang telah ditetapkan oleh BSNP.

    Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional, BSNP berharap seluruh pihak dapat disiplin dalam melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

    Ujian Nasional 2019/2020 akan dimulai dari jenjang SMK pada Senin, 16 Maret 2020. Selanjutnya, UNBK jenjang SMA/MA akan dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2020. Dilanjutkan UN untuk pendidikan kesetaraan Paket C pada Sabtu, 4 April 2020. Sedangkan jenjang SMP/MTs, pada Senin, 20 April 2020, serta Paket B pada Sabtu, 2 Mei 2020.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Drone Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19

    Tim mahasiswa Universitas Indonesia merancang wahana nirawak untuk mengawasi dan mencegah kerumunan orang selama pandemi Covid-19.