Jokowi Minta Tes Massal COVID-19, Kadis Kesehatan Ini Minta APD

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantre untuk melakukan tes corona atau COVID-19 di Poli Khusus Corona RSUA, Surabaya, Senin, 16 Maret 2020. Poli Khusus Corona dibuka pukul 08.00-20.00 WIB dengan batas jumlah pasien 100 orang per harinya, sebagai upaya mengoptimalkan layananan kepada masyarakat.. ANTARA/Moch Asim

    Warga mengantre untuk melakukan tes corona atau COVID-19 di Poli Khusus Corona RSUA, Surabaya, Senin, 16 Maret 2020. Poli Khusus Corona dibuka pukul 08.00-20.00 WIB dengan batas jumlah pasien 100 orang per harinya, sebagai upaya mengoptimalkan layananan kepada masyarakat.. ANTARA/Moch Asim

    TEMPO.CO, Pontianak – Perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan tes kesehatan massal COVID-19 agaknya sulit dilakukan di Kalimantan Barat. Alasannya, daerah ini belum menerima pasokan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk para petugas medisnya sesuai kebutuhan.

    “Lindungi kami dulu. Bagaimana kami melakukan Rapid Test pada suspect, padahal kami tidak punya APD?” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harisson, Kamis 19 Maret 2020.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah meminta tambahan APD ke Kementerian Kesehatan. Sebanyak 5400 APD yang dibutuhkan untuk empat rumah sakit rujukan di Kalimantan Barat. Namun, hingga tanggal 18 Maret 2020, yang dikirim baru 100 unit.

    “Permintaan 5400 APD itu untuk empat rumah sakit rujukan, selama tiga bulan,” katanya menambahkan.  

    Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) per 17 Maret lalu, setelah temuan dua kasus positif COVID-19 warga Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 440/0863/ KESRA-B Tentang KLB/ Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19) ditujukan kepada bupati dan wali kota di Kalbar. 

    Surat edaran ini pun sekaligus mendasari Midji membentuk Satuan Gugus Tugas, yang melibatkan TNI/Polri dalam pelaksanaannya. Mereka termasuk mengawasi daerah perbatasan dan kedatangan orang dari Serawak, Malaysia. "Untuk pusat Komando Gugus Tugas berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar," kata Harisson.

    Di sisi fasilitas, Rumah Sakit Umum Soedarso Kota Pontianak, sebagai rujukan pasien covid-19 saat ini telah menambah ruang isolasi. Sebuah gedung berkapasitas 200 ruangan telah disiapkan jika sewaktu-waktu terdapat lonjakan.

    Seruan mendesak pasokan APD mirip dengan yang dilakukan Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin lalu. Dirutnya, Nasronudin, meminta pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan untuk segera menyuplai alat pelindung diri karena stok di rumah sakitnya mulai menipis.

    Saat itu diungkapkan kalau stok alat pelindung diri untuk tenaga medis yang merawat pasien dalam pemeriksaan (PDP) di Rumah Sakit Pendidikan Unair hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Kebutuhannya, 17 buah APD untuk merawat satu pasien setiap hari. "Itu yang di ruang isolasi, belum yang di ruangan observasi dan poli khusus."

    "Kami mengantisipasi potensi meledaknya pasien COVID-19. Jangan sampai karena menolong orang, karyawan kami jadi korban," ujar Nasronudin.

    KOREKSI:
    Judul artikel ini telah diperbaiki dari kesalahan penulisan (typo) pada Jumat 20 Maret 2020, Pukul 08.37 WIB. Terima kasih.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.