Regulasi Baru Nomor IMEI di Ponsel, Kewajiban ada pada Operator

Reporter

Tangkapan layar laman cek IMEI. Regulasi baru validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah berlaku per 18 April 2020. (https://imei.kemenperin.go.id/)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menerapkan regulasi tentang validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI per hari ini, Sabtu 18 April 2020. Validasi nomor IMEI diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019.

Setelah aturan ini berlaku, ponsel dengan nomor IMEI yang tidak resmi untuk diedarkan di Indonesia, misalnya dibeli lewat pasar gelap (black market), tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi karena tidak mendapatkan layanan dari operator seluler.

Peraturan ini berlaku untuk ponsel yang baru dibeli atau diaktifkan mulai 18 April 2020. Tapi ini pun, operator seluler menyatakan, para pelanggan tidak mengalami perubahan apapun. Mereka tetap bisa menggunakan kartu seluler dan tersambung ke jaringan.

Jika menemui kendala, konsumen bisa menghubungi ke layanan konsumen (customer service, customer care) masing-masing operator seluler, sesuai dengan nomor yang digunakan, untuk meminta bantuan. Sedang bagi konsumen yang membeli ponsel dari luar negeri, mereka harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendaftarkan nomor IMEI mereka.

Berdasarkan isi peraturan menteri, yang diwajibkan oleh regulasi baru ini adalah penyelenggara atau operator jaringan seluler agar mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke
jaringannya. Data IMEI dan data Subscriber Identity--berupa 15 digit angka yang biasa ditemukan pada bodi belakang atau kardus ponsel ada dalam Setting/Pengaturan di ponsel--dilaporkan ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional secara berkala.

Sistem Pengelolaan IMEI Nasional selanjutnya mengirim balik ke operator data Daftar Notifikasi, Daftar Hitam, dan Daftar Pengecualian. Untuk yang berada dalam daftar yang pertama, penyelenggara wajib memberitahukan kepada penggunanya untuk melakukan verifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dikuasainya ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional.

Sedang kepada yang berada dalam Daftar Hitam, penyelenggara diwajibkan melakukan pembatasan akses jaringan
bergerak seluler. Adapun daftar yang ketiga dikecualikan dari ketentuan pembatasan akses jaringan seluler. 

Dalam bagian lain dari peraturan menteri itu disebutkan pula kalau pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola Sistem Pengelolaan IMEI Nasional melalui penyelenggara atau operator agar IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

"Customer Care Penyelenggara wajib memberikan layanan kepada Pengguna yang melaporkan kehilangan atau kecurian perangkat telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet," bunyi peraturan baru dari Kominfo itu. 






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan Karyawan Huawei jadi Tersangka

5 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan Karyawan Huawei jadi Tersangka

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejaksaan Agung Periksa Empat Orang Saksi

11 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejaksaan Agung Periksa Empat Orang Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G tahun 2020-2022.


Batasi Konten Jual Beli Organ, Ini Saran Pakar Siber ke Kominfo

13 hari lalu

Batasi Konten Jual Beli Organ, Ini Saran Pakar Siber ke Kominfo

Pakar siber menyebut langkah Kementerian Kominfo memutus akses situs jual beli organ tubuh, "Sampai matahari tak bersinar tidak efektif!"


Kominfo Blokir Situs dan Grup Facebook Berisi Jual Beli Organ, Ini Kronologinya

14 hari lalu

Kominfo Blokir Situs dan Grup Facebook Berisi Jual Beli Organ, Ini Kronologinya

Kementerian Kominfo telah memutus akses ke tujuh situs dan lima grup media sosial yang memuat konten jual beli organ tubuh manusia.


Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Periksa Pegawai Inspektorat Kominfo

19 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Periksa Pegawai Inspektorat Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung


Cara Melacak Smartphone yang Hilang pada HP iPhone dan Android

23 hari lalu

Cara Melacak Smartphone yang Hilang pada HP iPhone dan Android

Tak perlu khawatir, berikut beberapa tips untuk melacak smartphone yang hilang, baik Android maupun iPhone


Kejagung Periksa 3 Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo

24 hari lalu

Kejagung Periksa 3 Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Kejagung memeriksa tiga orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan BTS Kominfo. Siapa saja mereka?


Kejaksaan Agung Tahan Tiga Tersangka Korupsi BTS BAKTI Kominfo

25 hari lalu

Kejaksaan Agung Tahan Tiga Tersangka Korupsi BTS BAKTI Kominfo

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS di Kementerian Kominfo. Ketiganya langsung ditahan.


Dirut BAKTI Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung: Modusnya Mark-up Anggaran

25 hari lalu

Dirut BAKTI Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung: Modusnya Mark-up Anggaran

Kejagung membeberkan modus yang dilakukan bos BAKTI Kementerian Kominfo, AAL, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS.