Regulasi Baru Nomor IMEI di Ponsel, Kewajiban ada pada Operator

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar laman cek IMEI. Regulasi baru validasi  nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah berlaku per 18 April 2020. (https://imei.kemenperin.go.id/)

    Tangkapan layar laman cek IMEI. Regulasi baru validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah berlaku per 18 April 2020. (https://imei.kemenperin.go.id/)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menerapkan regulasi tentang validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI per hari ini, Sabtu 18 April 2020. Validasi nomor IMEI diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019.

    Setelah aturan ini berlaku, ponsel dengan nomor IMEI yang tidak resmi untuk diedarkan di Indonesia, misalnya dibeli lewat pasar gelap (black market), tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi karena tidak mendapatkan layanan dari operator seluler.

    Peraturan ini berlaku untuk ponsel yang baru dibeli atau diaktifkan mulai 18 April 2020. Tapi ini pun, operator seluler menyatakan, para pelanggan tidak mengalami perubahan apapun. Mereka tetap bisa menggunakan kartu seluler dan tersambung ke jaringan.

    Jika menemui kendala, konsumen bisa menghubungi ke layanan konsumen (customer service, customer care) masing-masing operator seluler, sesuai dengan nomor yang digunakan, untuk meminta bantuan. Sedang bagi konsumen yang membeli ponsel dari luar negeri, mereka harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendaftarkan nomor IMEI mereka.

    Berdasarkan isi peraturan menteri, yang diwajibkan oleh regulasi baru ini adalah penyelenggara atau operator jaringan seluler agar mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke
    jaringannya. Data IMEI dan data Subscriber Identity--berupa 15 digit angka yang biasa ditemukan pada bodi belakang atau kardus ponsel ada dalam Setting/Pengaturan di ponsel--dilaporkan ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional secara berkala.

    Sistem Pengelolaan IMEI Nasional selanjutnya mengirim balik ke operator data Daftar Notifikasi, Daftar Hitam, dan Daftar Pengecualian. Untuk yang berada dalam daftar yang pertama, penyelenggara wajib memberitahukan kepada penggunanya untuk melakukan verifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dikuasainya ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional.

    Sedang kepada yang berada dalam Daftar Hitam, penyelenggara diwajibkan melakukan pembatasan akses jaringan
    bergerak seluler. Adapun daftar yang ketiga dikecualikan dari ketentuan pembatasan akses jaringan seluler. 

    Dalam bagian lain dari peraturan menteri itu disebutkan pula kalau pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola Sistem Pengelolaan IMEI Nasional melalui penyelenggara atau operator agar IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

    "Customer Care Penyelenggara wajib memberikan layanan kepada Pengguna yang melaporkan kehilangan atau kecurian perangkat telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet," bunyi peraturan baru dari Kominfo itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.