Aturan Baru IMEI, Kominfo Mulai Kirim Notifikasi ke Ponsel

Reporter

Pedagang memeriksa nomor identitas ponsel (IMEI) dagangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2019). Pemerintah akan mengeluarkan regulasi untuk memblokir ponsel selundupan atau "black market" melalui validasi database nomor indentitas ponsel (IMEI) pada Agustus 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai mengirim pesan singkat ke ponsel dengan IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang terdaftar, Minggu 19 April 2020. Ini adalah penerapan dari regulasi validasi nomor identitas pada perangkat seluler yang mulai berlaku 18 April 2020.

"IMEI handphone/perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir dan tetap #dirumahaja. Info resmi: https://s.id/gbg38," bunyi pesan singkat tersebut yang diterima di Jakarta.

Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, membenarkan pesan tersebut berasal dari kementerian. Menurutnya, pesan yang sama akan dikirimkan ke semua nomor pengguna ponsel yang memiliki IMEI terdaftar secara bertahap dalam waktu dua pekan ke depan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, dalam keterangan tertulisnya mengatakan pengguna handphone, komputer genggam, dan tablet akan menerima notifikasi tanpa perlu melakukan pendaftaran IMEI secara mandiri.

Ia menambahkan, masyarakat pemilik perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terdampak regulasi baru. "Pelaksanaan pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI berlaku ke depan."

Sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau ilegal akan dibatasi tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Jika masyarakat akan melakukan pembelian perangkat seluler secara offline setelah 18 April 2020, Kominfo mengimbau agar memastikan perangkat memiliki IMEI yang sah dan dapat diaktifkan dengan SIM card sebelum melakukan pembayaran.

Jika melakukan pembelian secara online, marketplace memiliki kewajiban memberikan jaminan sampai perangkat diterima dan dapat digunakan pembeli. 

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo melaksanakan pembatasan IMEI dengan tujuan agar tata niaga perangkat seluler menjadi lebih sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas.






Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

Smart City ditujukan untuk meningkatkan mobilitas, menciptakan kualitas hidup, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

4 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

5 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


Kabar Peredaran iPhone dengan IMEI Bodong, Ini Kata Erajaya

7 hari lalu

Kabar Peredaran iPhone dengan IMEI Bodong, Ini Kata Erajaya

Pengguna iPhone itu tidak bisa mengakses sinyal dari operator Indonesia sebelum IMEI diperpanjang masa berlakunya secara ilegal.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

9 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

9 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

10 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.


Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

11 hari lalu

Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

Kementerian Kominfo mengumumkan hasil monitoring terhadap sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana gempa Cianjur Jawa Barat.


Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

11 hari lalu

Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

Akibat gempa berkekuatan M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 21 November 2022, sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami gangguan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

16 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.