TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) mendorong lebih banyak obat herbal Indonesia untuk mendapat kesempatan diuji kepada pasien Covid-19. Ini terkait dengan uji yang tengah dipersiapkan untuk dua macam obat herbal penambah daya tahan tubuh, yakni jamur Cordyceps dan kombinasi herbal dengan komponen utama jahe merah, di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta.
“Kami mendorong semua tapi penentu ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional dan lembaga-lembaga peneliian di bawahnya. Kami sebatas memberi masukan,” kata Ketua PDPOTJI, Inggrid Tania, Minggu 17 Mei 2020.
Dia menuturkan sejumlah herbal atau obat tradisional yang juga berpotensi dan akan dikerjakan di bawah koordinasi BRIN di antaranya adalah minyak Eucalyptus yang sedang diteliti oleh Balitbang Kementerian Pertanian. Sedang jambu biji merah yang direkomendasikan dari hasil riset senyawa antivirus oleh tim penelitian UI dan IPB University disebutkan Inggrid berubah menjadi daun jambu biji merah.
Selain itu juga minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Ada satu lagi yakni empon-empon yang sedang diteliti tim ilmuwan di Surabaya tapi ini disebutnya belum sampai melangkah ke uji ke pasien secara langsung.
Inggrid menolak disebutkan kalau dorongan untuk riset dan uji klinis itu dilakukan setelah jamu dan obat herbal Cina diberikan kepada pasien Covid-19 di rumah sakit di Indonesia. Namun dia menyatakan PDPOTJI telah mengingatkan agar jamu dan herbal Cina itu dipastikan dulu keamanan atau toksisitasnya.
Mereka juga harus lulus uji BPOM dan disetujui Komisi Etik Kesehatan terlebih dulu. “Baru kemudian bisa menulis proposal uji klinis kepada pasien Covid-19,” katanya menerangkan prosedur yang berlaku.
Telah diedarkan dan digunakannya herbal Cina di rumah sakit-rumah sakit terungkap pada akhir April lalu. Berada di baliknya adalah Satgas Lawan Covid-19 DPR RI. Belakangan penggunaannya semakin luas di antaranya ke kalangan pekerja di pasar induk beras Cipinang, Jakarta. Di lokasi ini obat herbal Cina disebutkan berasal dari bantuan yang diserahkan pejabat di Pemerintah Provinsi DKI.
