Riset Obat Covid-19, WHO Lanjutkan Uji Klinis Hydroxychloroquine

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan akan memulai kembali uji klinis hydroxychloroquine untuk pasien Covid-19. Uji klinis disetop sementara per 25 Mei lalu setelah sejumlah studi menemukan obat malaria dan radang sendi itu tak efektif menyembuhkan pasien infeksi virus corona, dan bahkan ada yang menyebut menambah risiko kematian si pasien.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam keterangan yang diberikannya secara daring, menerangkan keamanan uji klinis obat itu telah ditinjau ulang. Hasilnya, hydroxychloroquine akan dilibatkan kembali oleh organisasi itu dalam Solidarity Trial--gerakan uji klinis sejumlah kandidat obat Covid-19 melibatkan 400 rumah sakit di 35 negara. 

"Komite keamanan dan pemantauan data akan terus memantau dengan seksama keamanan semua terapi yang diuji dalam Solidarity Trial," kata Tedros, Kamis 4 Juni 2020.

Sebelumnya, pada 25 Mei, WHO mengumumkan membekukan khusus uji klinis hydroxychloroquine. WHO memutuskan itu sebagai respons kehati-hatian setelah studi yang dimuat di jurnal medis The Lancet mengangkat isu keamanan penggunaan obat itu. Sejumlah studi lain mempertanyakan efisiensi obat tersebut tapi yang dimuat Lancet menambahkan adanya risiko kematian pasien Covid-19 yang menjadi lebih tinggi.

Setelah jeda tersebut dan meninjau kembali keamanannya, WHO menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk mengubah uji yang telah berjalan. Tedros pun menginstruksikan para peneliti bisa melanjutkan uji klinis dengan hydroxychloroquine bersama dengan jenis obat lain yakni remdesivir dan antivirus HIV.

"Atas dasar data kematian yang tersedia, anggota komite keamanan merekomendasikan bahwa tidak ada alasan untuk memodifikasi protokol uji," kata Tedros.

Keputusan terbaru WHO sejalan dengan The Lancet yang menarik kembali hasik studi yang dimaksud. Sebelumnya, bersamaan dengan peninjauan kembali oleh para ahli di WHO, sejumlah ilmuwan mempertanyakan sumber dan analisis data pasien dalam studi tersebut. Mereka menyebut adanya inkonsistensi data serta kurangnya transparansi tentang rumah sakit dan negara asal data.

ENCA | STATNEWS | THE LANCET