TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan di usia 42 tahun pada 21 Agustus 2020, lembaganya siap mewujudkan lompatan besar inovasi, mendukung cita Indonesia Maju menuju negara berbasis inovasi.
Berbekal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), kata Hammam, BPPT memiliki tujuh peran teknologi.
“Undang-Undang Sisnas Iptek memberikan mandat penting bagi BPPT untuk terus melahirkan inovasi teknologi, dalam mendukung program prioritas nasional. Iptek menjadi landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional bukan sekedar iptek untuk kemajuan iptek,” tegas Hammam dalam peringatan HUT 42 BPPT di Kantor BPPT di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.
Untuk menghadirkan inovasi dan layanan teknologi terbaik demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menurut Hammam, membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan, dalam sebuah ekosistem inovasi.
Ekosistem inovasi pentahelix mengusung pola kerja sama antara pemerintah, industri/bisnis, akademisi, hingga dukungan komunitas maupun media massa, yang merupakan pemangku kepentingan penyelenggara Iptek dalam menghasilkan produk inovasi buatan Indonesia.
Pembangunan ekosistem inovasi nasional ini pun sudah dicontohkan BPPT dalam pembentukan Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (TFRIC-19).
Hammam menuturkan bahwa TFRIC-19 yang diorkestrasi BPPT adalah sebuah wujud nyata keberhasilan ekosistem inovasi nasional. Dengan anggota yang berasal dari 8 institusi litbang pemerintah, 18 perguruan tinggi, 4 industri nasional, 6 startup, 3 rumah sakit, dan 15 komunitas, TFRIC-19 telah menghasilkan lima produk inovasi Alat kesehatan, yang telah digunakan dalam mendukung penanganan wabah Covid-19 di tanah air.
Lima produk tersebut adalah Rapid Diagnostic Test (RDT) kit, PCR (swab) test kit, Mobile Laboratory Biosafety Level 2 (BSL-2), Emergency Ventilator, dan sistem deteksi Covid-19 dengan menggunakan pencitraan medis berbasis Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligences (AI).
“Kelimanya ini sudah produksi semua, dan resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020,” ungkapnya.
Membangun ekosistem inovasi nasional, ditekankan Hammam, haruslah menjadi hal fundamental, menuju visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju mandiri adil dan makmur. Indonesia yang berdaya saing, untuk menjadi negara yang besar berbasis ekonomi inovasi.
“Ekosistem inovasi nasional harus menjadi fondasi pembangunan nasional, karena dari situ akan tercipta banyak lompatan inovasi, yang berujung pada produk inovasi buatan Indonesia yang bisa menjadi produk global. Itulah yang akan membuat kita bangga buatan Indonesia, seperti tema peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” paparnya.
Pelaksanaan transformasi digital merupakan salah satu upaya strategis yang harus dilakukan. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menginginkan platform teknologi digital yang berkembang dan dimanfaatkan masyarakat Indonesia turut memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara.
BPPT, kata Hammam, baru saja meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (KA) 2020-2045. Stranas KA yang diluncurkan pada 10 Agustus 2020 oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menristek Bambang P.S. Brodjonegoro, berisikan lima bidang prioritas utama yang meliputi layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas.
“Kami juga mendukung transformasi digital menyongsong Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital ini ditandai dengan adanya 41 aplikasi digital yang dimiliki BPPT yang digunakan untuk penguatan dukungan manajemen dan kesejahteraan pegawai, seperti aplikasi digital untuk mencatat presensi dan kinerja pegawai yang dinamakan Fabiola atau Face Biometric Location Authentication,” ungkap Hammam.
Selain itu, BPPT akan meluncurkan sebuah terobosan aplikasi identitas digital yakni i-Otentik-3000. Ini adalah aplikasi sertifikat digital bagi seluruh pegawai BPPT. BPPT akan menjadi instansi pemerintah pertama di Indonesia yang melaksanakan hal tersebut.
Aplikasi ini berfungsi untuk memastikan keutuhan dokumen yang dikirim. Selain itu, teknologi ini bisa memastikan autentikasi dokumen dan pengirim.
