Sistem CEIR di Aturan IMEI Aktif, Pemerintah: Pedagang Harus Bertanggung Jawab

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual ponsel mengecek nomor indentitas asli (IMEI) di salah satu gerai di Metro Atom, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2020. Aturan pengendalian perangkat telekomunikasi lewat IMEI telah resmi berlaku sejak Selasa malam, 15 September 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

    Penjual ponsel mengecek nomor indentitas asli (IMEI) di salah satu gerai di Metro Atom, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2020. Aturan pengendalian perangkat telekomunikasi lewat IMEI telah resmi berlaku sejak Selasa malam, 15 September 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

    TEMPO.CO, Jakarta - Aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) akhirnya berjalan penuh per Selasa 15 September 2020, pukul 22.00 WIB. Pemberlakuan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI.

    Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler. Dalam pernyataan bersama, Selasa malam, pemerintah mengatakan, "Seluruh perangkat HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler."

    Sistem Central Equipment Identity Register (CEIR), sebagai pusat pengolahan informasi IMEI, dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Sistem ini yang ditunggu efektivitasnya setelah peraturan menteri kominfo itu sendiri berlaku sejak 18 April lalu. 

    Masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di http://imei.kemenperin.go.id. Selanjutnya, masyarakat diminta melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card untuk memastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator.

    Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar. Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga perangkat dapat digunakan. Pemerintah menegaskan, pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap setiap handphone, komputer genggam dan komputer tablet yang diperdagangkan. 

    Bagi masyarakat yang membeli secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, mereka dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia lalu akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

    Tangkapan layar laman cek IMEI. Regulasi baru validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah berlaku per 18 April 2020. (https://imei.kemenperin.go.id/)

    Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen. Pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

    Baca juga:
    Tips Teknologi: Memeriksa Nomor IMEI Handphone dengan Cara Mudah

    Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Atau, bisa juga menghubungi Call Center Kominfo 159.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.