Negara-negara Kaya Borong Lebih dari Setengah Calon Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

    Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

    TEMPO.CO, Beijing - Negara-negara kaya, di antaranya Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jepang, telah membeli lebih dari separuh pasokan vaksin Covid-19 yang diperkirakan bakal tersedia, demikian menurut organisasi amal antikemiskinan global Oxfam.

    Negara-negara kaya telah membeli 51 persen dari dosis kandidat vaksin Covid-19 terdepan yang dijanjikan bakal ada, meskipun jumlah mereka hanya sekitar 13 persen dari populasi dunia, papar Oxfam dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs webnya pada Kamis pekan lalu.

    Lembaga nonprofit tersebut menganalisis lima kesepakatan yang diteken antara pemerintah dan sejumlah perusahaan farmasi, di antaranya AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer, dan Sinovac, yang memiliki kapasitas produksi gabungan untuk menghasilkan 5,9 miliar dosis.

    Kesepakatan pasokan vaksin telah dibuat untuk 5,3 miliar dosis, dengan 2,7 miliar di antaranya telah dibeli oleh negara-negara dan kawasan maju, sedangkan 2,6 miliar sisanya telah dibeli oleh atau dijanjikan kepada negara-negara berkembang, termasuk India, China, dan Brasil, menurut Oxfam.

    "Akses ke vaksin yang dapat menyelamatkan nyawa tersebut seharusnya tidak bergantung pada di mana Anda tinggal atau berapa banyak uang yang Anda miliki," kata Robert Silverman, Manajer Advokasi Departemen Sektor Swasta di Oxfam Amerika.

    "Pengembangan dan persetujuan vaksin yang aman dan efektif sangat penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan vaksin tersebut tersedia dan terjangkau untuk semua orang. Covid-19 di mana pun itu sama."

    ANTARA | XINHUA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.