IDI: Tarif Tes Swab Rp 900 Ribu Cukup Bila Reagensia Disubsidi Pemerintah

Reporter

Editor

Erwin Prima

Peserta dengan hasil "rapid test" reaktif menjalani tes "swab" usai mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 22 September 2020. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian Seleksi Kompetensi Bidang yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. ANTARA/Moch Asim

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai batasan tarif tertinggi pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau tes swab sebesar Rp 900 ribu yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tidak memadai, kecuali bila mendapat bantuan pemerintah.

“Harga Rp 900 ribu untuk tes PCR swab mungkin cukup bila reagensia dibantu pemerintah, yaitu untuk reagensia untuk ekstraksi dan reagensia PCR,” ujar Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD-KHOM selaku Ketua Satgas Covid19 dari PB IDI dalam keterangannya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Zubairi mengatakan, dalam hitungan harian, Rp 900 ribu hanya cukup untuk Biaya Sarana (IPAL, desinfeksi, sterilisasi); Biaya Alat: PME, Kalibrasi, pemeliharaan; Bahan Habis Pakai (Flok Swab + VTM, PCR tube, Filter tip, Microcentrifuge tube, Plastik sampah infeksius, Buffer); Biaya Alat Pelindung Diri (APD) seperti Sarung tangan, Hazmat, Masker Medis +N95, Face Shield; Catridge (khusus TCM), dan pemeliharaan kesehatan.

“Jika tidak ada subsidi dari pemerintah (untuk reagensia), maka harga swab PCR test semestinya adalah Rp 1,2 juta," ujar Zubairi.

Selain itu, untuk target tes, menurut Zubairi, Indonesia harus mencapai target tes 30 ribu orang setiap hari sesuai target Presiden yang dicanangkan dua bulan yang lalu. “Kemudian target perlu dinaikkan menjadi 50.000 setiap hari,” ujarnya.

Sebelumnya  Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Surat edaran tentang tes swab tersebut disahkan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir pada Senin 5 Oktober 2020.

Kadir mengatakan penetapan standar tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR dilakukan melalui pembahasan secara komprehensif antara Kemenkes dan BPKP, dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen lainnya. Sehingga ditetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900 ribu.

"Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri," ujar Kadir dikutip dari keterangan resminya di laman Kemkes.go.id, Selasa.

Batasan tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.

Terhadap harga yang telah ditetapkan ini, kata Kadir, BPKP dan Kemenkes akan melakukan evaluasi secara periodik dengan memperhitungkan perubahan harga dalam komponen pembiayaan.

“Untuk itu kami meminta kepada seluruh dinas provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan dalam hal pemberlakuan harga tertinggi pengambilan swab PCR,” ujar Kadir.






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

4 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

4 hari lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Syarat Naik Kereta Api Terbaru September 2022 untuk Jarak Jauh, Lokal dan Aglomerasi

9 hari lalu

Syarat Naik Kereta Api Terbaru September 2022 untuk Jarak Jauh, Lokal dan Aglomerasi

berikut syarat naik kereta api terbaru September 2022 untuk persyaratan naik kereta jarak jauh dan kereta lokal


Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

13 hari lalu

Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

Dia adalah satu-satunya pasien terkonfirmasi positif cacar monyet di Tanah Air hingga trennya di dunia yang kini menurun.


Ini 7 Negara di Asia yang Sudah Longgarkan Aturan Masuk

19 hari lalu

Ini 7 Negara di Asia yang Sudah Longgarkan Aturan Masuk

7 negara di Asia sudah melonggarkan aturan masuk wisatawan asing untuk menikmati tempat wisata tanpa aturan ketat seperti karantina.


Kasus Covid-19 Baru Bertambah 1.257, Jumlah Kasus Aktif Turun 420 Hari ini

26 hari lalu

Kasus Covid-19 Baru Bertambah 1.257, Jumlah Kasus Aktif Turun 420 Hari ini

Terdapat 3 kasus Covid-19 meninggal hari ini sehingga total 15.519 orang meninggal selama pandemi di Jakarta.


Kemenhub: Naik Pesawat Tak Lagi Pakai PCR dan Antigen, Asalkan Sudah Booster

32 hari lalu

Kemenhub: Naik Pesawat Tak Lagi Pakai PCR dan Antigen, Asalkan Sudah Booster

Bagi penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau komorbid tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen, tapi surat dokter.


Seluruh Penumpang Kereta Wajib Vaksin Booster Mulai 30 Agustus 2022

33 hari lalu

Seluruh Penumpang Kereta Wajib Vaksin Booster Mulai 30 Agustus 2022

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mewajibkan seluruh pelanggan dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapat vaksinasi ketiga (booster) Covid-19.


Covid-19, Syarat Perjalanan Kini Hanya dengan Riwayat Vaksin Booster

34 hari lalu

Covid-19, Syarat Perjalanan Kini Hanya dengan Riwayat Vaksin Booster

Vaksin Booster gantikan tes Covid-19 metode antigen maupun PCR. Padahal, dokter FKUI justru dorong pemerintah gencarkan kembali testing.


Dokter FKUI Bicara Banyak Orang Rasakan Gejala Covid-19 tapi Abai

34 hari lalu

Dokter FKUI Bicara Banyak Orang Rasakan Gejala Covid-19 tapi Abai

Pemerintah didorong untuk menggencarkan kembali testing untuk mengimbangi perkembangan mutasi virus corona Covid-19 yang masih berbahaya.