Gunung Merapi Siaga, BPBD Sleman Imbau Pengunjung Gunakan Aplikasi Jarak Aman

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Desa Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, 6 November 2020. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) dengan potensi letusan eksplosif dan awan panas sejauh lima kilometer. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Desa Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, 6 November 2020. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) dengan potensi letusan eksplosif dan awan panas sejauh lima kilometer. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mewanti-wanti masyarakat agar bisa mengetahui jarak aman jika kebetulan harus berada di dekat kawasan Gunung Merapi yang kini statusnya Siaga atau level III.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menuturkan, saat ini sudah dikembangkan sebuah fitur aplikasi oleh pemerintah Kabupaten Sleman agar pengunjung bisa lebih mudah mengetahui jarak dirinya dengan Gunung Merapi.

    Nama fitur itu adalah Jarak Aku dan Merapi, yang berada dalam aplikasi Lapor Bencana Sleman yang bisa diunduh secara cuma-cuma di Play Store.

    “Fitur Jarak Aku dan Merapi ini membuat pengguna tahu, apakah lokasinya berada saat itu sudah aman dari dampak erupsi Merapi,” ujar Makwan, Senin, 9 November 2020.  

    Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sendiri dalam status Merapi Siaga telah merekomendasikan jarak aman saat ini di luar radius lima kilometer dari puncak Merapi.

    Makwan menuturkan, dari fitur aplikasi itu setiap pengguna akan lebih cepat mengetahui jarak posisinya dengan Merapi. Selain itu, yang mengunduh aplikasi itu pun juga akan bisa mengetahui lebih cepat terkait status kekinian Merapi.

    “Jadi saat BPPTKG mengumumkan kenaikan atau penurunan status Merapi, yang mengunduh aplikasi itu juga akan mendapatkan broadcast soal status Merapi,” ujarnya.

    Dalam peringatan satu Dasawarsa Merapi awal November ini, Makwan menuturkan kondisi Merapi yang diprediksi segera erupsi tidak diproyeksikan seperti akan mengalami erupsi dahsyat tahun 2010 silam, sehingga rencana mitigasi dan kontijensinya juga menyesuaikan dengan arahan BPPTKG selaku otoritas yang diberi kewenangan memantau dan mengumumkan kondisi aktivitas Merapi.

    Makwan mengatakan, jika awan panas pada erupsi Merapi tahun 2010 silam bisa mencapai 17 kilometer yang turun dari puncak ke arah Kali Gendol, untuk tahun 2020 ini titik lokasi aman yang disiapkan skenario ancaman sejauh 9 kilometer ke arah Kali Gendol. Jangkauan itu meliputi pengamanan untuk 3 kecamatan, 7 desa, 24 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 16 ribu jiwa.

    Sedangkan skenario rekomendasi jarak aman untuk Kali Kuning 7 kilometer, Kali Krasak 7 kilometer, dan Kali Boyong 6,5 kilometer dari puncak Merapi.

    “Menghadapi Merapi ini kami bersikap sak madyo neng ora nyepelekke (sesuai kemampuan namun tidak meremehkan), jadi proporsional, tetap sesuai rekomendasi BPPTKG,” ujar Makwan.

    Kepala BPPTKG Hanik Humaida menuturkan pada 8 November 2020, Gunung Merapi memuntahkan guguran dengan jarak luncur 3.000 meter mengarah ke barat, arah hulu Kali Sat pada pukul 12.15 WIB.

    Lalu pada Senin 9 November 2020 ini teramati lagi guguran kecil sebanyak satu kali di sektor barat Merapi. “Untuk pengamatan hari ini terlihat asap putih dengan intensitas tipis setinggi 20 meter di atas puncak kawah Merapi,” katanya.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.