Wamen LHK: Persoalan Sampah Diatasi dengan Menjadikannya Sebagai Sumber Daya

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 1 Juni 2020. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, usai Lebaran rata-rata jumlah sampah yang datang ke TPST Bantargebang menurun dari tahun 2019 yaitu 7.145 ton per hari menjadi 6.602 ton per hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 1 Juni 2020. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, usai Lebaran rata-rata jumlah sampah yang datang ke TPST Bantargebang menurun dari tahun 2019 yaitu 7.145 ton per hari menjadi 6.602 ton per hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengatakan persoalan persampahan dapat diselesaikan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan baik. Artinya, sampah bisa dimanfaatkan kembali menjadi uang dan energi.

    Hal itu disampaikannya dalam webinar dengan tema "Memperkuat Waste Management untuk Mendukung Circular Economy" yang digelar Sahabat Daur Ulang pada Selasa, 10 November 2020.  Sahabat Daur Ulang adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan misi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang sampah plastik

    Sebagai negara berkembang, kata Alue, konsep Circular Economy adalah pemikiran yang paling ideal, karena Indonesia masih sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebagai negara yang sedang menuju negara maju.

    Dalam Circular Economy terdapat ekosistem, di antaranya end user, recycling industry, bank sampah, TPS 3R, PKPS (Primer Koperasi Pengelolaan Sampah), recycling center, sektor informal, social enterpreneur dan social movement.

    Menurut Alue Dohong, untuk menjalankan Circular Economy, diperlukan kondisi yang mendukung, di antaranya adalah insentif fiskal, kebijakan import scrap, kebijakan EPR (extended producer responsibility) dan standarisasi produk daur ulang, serta diikuti dengan kebijakan mendorong penggunaan recycling content.

    Di Indonesia, industri plastik hilir nasional terdiri dari sekitar 1.580 perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk plastik. Terdapat 892 perusahaan yang memproduksi kemasan, dengan total kebutuhan mencapai 5,635 juta ton.

    Potensi konsumsi plastik di Indonesia cukup besar, didorong oleh pertumbuhan industri makanan  dan minuman yang cukup tinggi yaitu sebesaar 8 – 10 persen/tahun.

    Pengembangan industri plastik masih terkendala dengan pemenuhan bahan baku. Ketergantungan bahan baku plastik impor masih tinggi karena produsen dalam negeri belum mampu mencukupi dari segi kuantitas maupun spesifikasi produk.

    Di kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, menilai telah terjadi perubahan budaya, dari kearifan lokal menjadi modern, yang menempatkan plastik menjadi kebutuhan pokok. Sayangnya, pembuangan sampah plastik tidak dilakukan dengan baik, sehingga berakhir di sungai dan di gurun.

    Kepala Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Junadi Marki menilai perlunya menjalankan 3K, yaitu kolaborasi, komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mendukung pengolahan sampah yang baik melalui konsep 4R (reduce, reuse, recycle dan recovery).

    Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme) dan GEF (Global Environment Facility) telah mengembangkan upaya daur ulang sampah plastik, dengan membangun mini depo, yaitu tempat pengolahan sampah plastik yang bertujuan untuk mengurai sampah plastik dan juga membantu ekonomi masyarakat. Mini Depo yang telah sukses dibangun di Cirebon, Depok, Bandung, Malang dan kota Malang serta Banyuwangi dibuat untuk dapat menerapkan konsep 4R tadi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Prispolly Lengkong menyampaikan bahwa sampah plastik merupakan sumber penghasilan dan kehidupan bagi para pemulung. Mereka merupakan salah satu kunci utama dalam fase pengumpulan sampah untuk didaur ulang.

    IPI telah membentuk KIP (Kawasan Industri Pemulung) dan KUP (Kawasan Usaha Pemulung) untuk membantu pengelolaan sampah di pemukiman, sekaligus untuk dapat mensejahterakan para pemulung.

    Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kapasitas sumber daur ulang plastik di Indonesia mencapai 84,3% dari pemulung, 2% dari bank sampah dan sisanya 13% dari TPS 3R, TPST dan PDU.

    Prispolly mengungkapkan bahwa plastik jenis PET, baik kemasan air mineral maupun kemasan makanan adalah yang paling dominan ditemukan dan dimanfaatkan oleh para pemulung karena memiliki komposisi dan harga yang jauh lebih baik dan lebih menguntungkan bagi mereka. Semakin bening warna plastik PET semakin tinggi harganya.

    Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Christine Halim mengatakan bawah daur ulang dapat menghemat devisa negara, sumber daya alam dan energi.

    Selain itu, tujuan lain dari pemanfaatan daur ulang adalah untuk membantu program pemerintah dalam pengelolaan limbah plastik, serta dapat menjadi sumber pemasukan ekonomi bagi masyarakat. Daur ulang juga dapat mengembalikan plastik dalam rantai siklus daur ulangnya serta mencegah plastik berakhir di TPA dan mencemari lingkungan.

    Henky Wibawa, Direktur Executive Indonesia Packaging Federation (IPF) menilai bahwa setiap industri wajib memproduksi kemasan yang ramah lingkungan.

    Sementara Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, memaparkan bahwa plastik menjadi masalah global karena tidak diolah dengan baik dan diperburuk dengan perilaku primitif manusia yang membuang sampah plastik sembarangan sehingga menjadi limbah. Firdaus menilai harus ada komitmen untuk merubah perilaku primitif tersebut. Ketika sampah dibuang, seharusnya kita membuangnya ke dalam rantai Circular Economy.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.