Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek Pilot SMK-D2 Jalur Cepat, INKA akan Dirikan Institut Manufaktur

Reporter

image-gnews
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Dikdasmen melakukan revitalisasi SMK untuk SDM yang lebih unggul.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Dikdasmen melakukan revitalisasi SMK untuk SDM yang lebih unggul.
Iklan

TEMPO.CO, Madiun - PT Industri Kereta Api atau INKA (Persero) akan mendirikan Institut Manufaktur sebagai proyek pilot pelaksanaan program SMK-D2 Jalur Cepat dan juga program Peningkatan Prodi D3 Menjadi Sarjana Terapan. Kedua program tersebut diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Jumat 13 November 2020.

Perjanjian peluncuran "Manufacture Institute PT INKA" diteken bareng Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Madiun, dan SMK Binaan INKA pada Jumat itu juga. 

"Program ini merupakan salah satu wujud nyata peran industri dalam rangka link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri," ujar Direktur Pengembangan PT INKA (Persero) Agung Sedaju dalam peluncuran Program Merdeka Vokasi Kemendikbud secara virtual di aula PT INKA, Madiun, Jawa Timur.

Rencananya, Institut Manufaktur INKA akan membuka Program Studi D2 Pembentukan Logam. Lalu cakupan program studi akan diperluas secara bertahap setelahnya agar bisa diikuti oleh seluruh SMK Binaan PT INKA.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan terobosan program merdeka vokasi tersebut bertujuan memperbesar keterserapan lulusan pendidikan vokasi oleh dunia usaha dan industri. "Program SMK-D2 Jalur Cepat merupakan realisasi skema link and match atau sambung-suai dunia pendidikan dan dunia usaha dan industri yang melibatkan SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi, dan industri," kata Wikan.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, siswa bebas memilih lulus di akhir tahun ketiga atau melanjutkan ke Diploma Dua jalur cepat. Sedang melalui Program Peningkatan Program Studi D3 menjadi Sarjana Terapan (D4), peserta didik berkesempatan menambah satu tahun untuk mendapatkan keterampilan yang lebih dalam sehingga berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi ada pilihan," katanya sambil menambahkan, "Untuk SMK terserah apakah tetap ingin lulus tiga tahun, atau ingin meningkatkan kompetensinya di program SMK-D2 fast track." 

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Beny Bandanadjaja, menambahkan program SMK-D2 Jalur Cepat ini bersifat tidak wajib. Intinya, siswa SMK bisa lulus di tahun ketiga atau upskilling menambah 1,5 tahun lagi. 

Baca juga:
Kemendikbud: Siswa Jangan Jadikan SMK Pilihan Kedua

"Dengan menambah 1,5 tahun, kualifikasinya meningkat jadi D2 dan harapannya dia dapat pekerjaan dengan penghargaan yang lebih tinggi," kata Beny.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

2 jam lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

Soal kasus Kumba Digdowiseiso, begini poin seruan KIKA atas kasus pelanggaran akademik.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

2 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

3 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

3 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

7 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


Hasil Pendaftaran UTBK - SNBT 2024, Banyak yang Tak Manfaatkan 4 Pilihan

7 hari lalu

Peserta mempersiapkan berkas sebelum mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) saat seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Mei 2023. Pusat UTBK Universitas Indonesia (UI) menyiapkan lokasi ujian SNBT 2023 untuk 53.293 peserta, lokasi ini terbagi dua, Kampus UI Depok dan Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Hasil Pendaftaran UTBK - SNBT 2024, Banyak yang Tak Manfaatkan 4 Pilihan

Jumlah peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT 2024 mencapai 785.085 orang.


20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

7 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

Untuk mendorong sekolah menerapkan kurikulum merdeka, Kemendikbudristek membuat sejumlah program.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

10 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

13 hari lalu

Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.


Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

14 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.