TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat serius dalam pengembangan pendidikan vokasi. Menteri Nadiem Makarim membeberkan langkah dan program yang sudah dibuat, di antaranya dengan memberikan insentif pajak kepada industri demi untuk mendukung pengembangan itu.
"Jadi sekarang sentral pusat dari pada kurikulum dan pengajaran harus berfokus pada industri, dan peran industri harus ditingkatkan untuk menjadi pemilik konten dari sekolah-sekolah vokasi kita," katanya dalam sebuah webinar di Jakarta, Senin 21 Desember 2020.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan super tax dèduction. Ini adalah insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan berbagai macam program pendidikan vokasi.
Kebijakan itu, kata Nadiem, bertujuan memperluas kesempatan pendidikan vokasi untuk melakukan kerja sama dengan lebih banyak industri. Bekas bos Gojek itu berharap insentif pajak tersebut dapat menjadi pendorong dunia usaha dan industri yang selama ini belum cukup terlibat dalam perkembangan pendidikan vokasi.
"Melalui kebijakan ini pendidikan vokasi dapat memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk memperoleh mitra dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, serta kegiatan prakerja atau pemagangan," ujar Nadiem.
Baca juga:
Mendikbud Nadiem Jadikan 476 SMK Pusat Unggulan, Lalu Apa?
Program lainnya yang sudah dilakukan untuk mendukung link and match atau perkawinan massal antara SMK maupun politeknik dengan industri itu adalah penyusunan kurikulum dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar Dunia Usaha Dunia Industri. Pemerintah kemudian memperbesar peran dunia usaha dan industri itu dalam pembelajaran, di antaranya melalui riset terapan berbasis kebutuhan nyata.
