TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejauh ini belum diketahui apakah ada mutasi virus corona di Indonesia atau tidak. ”Jujur saya katakan kita belum tahu,” katanya di sela kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu, 31 Desember 2020.
Dalam rekaman suara dari Humas RSHS Bandung, Budi mengatakan mutasi virus corona tidak lebih parah dari yang lain. “Dia lebih cepat menular tapi tidak lebih mematikan,” ujarnya. Selain itu mutasi virus juga masih kelihatan dan bisa dideteksi.
Baca:
Mutasi Virus Corona, Tim Riset Unpad: Vaksin Masih Efektif dalam 2-3 Tahun
Kementerian Kesehatan telah meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melakukan pemeriksaan sampel-sampel dari rumah sakit secara acak. Tujuannya untuk mengurutkan informasi genetik dari RNA dan DNA virus. “Untuk lihat strain (virus) masih yang lama atau baru,” kata dia.
Dari hasil pemeriksaan Balitbangkes terhadap sampel, indikasi mutasi virus Corona nihil. “Enam (sampel) dites belum ada,” kata Budi. Balitbangkes akan melanjutkan riset mutasi virus Corona.
Menkes meminta masyarakat agar jangan panik dan tidak memikirkan mutasi virus. “Itu tugasnya sainstis, yang penting tahu dampaknya,” kata Budi. Apapun jenis virusnya, apakah lama, baru, atau baru sekali, peluang orang terinfeksi disebutnya kecil sekali selama protokol kesehatan dilakukan.
Sekarang pemerintah, kata Budi, tengah menyiapkan 426 juta vaksin. Selain 125 juta vaksin dari Sinovac, tambahannya dari Novavax dan AstraZeneca. “Kita berusaha mengejar secepat mungkin agar bisa datang semua,” kata Budi. Setelah vaksin dipastikan ada dan cukup, selanjutnya menyiapkan distribusi dan proses vaksinasinya.
Rencananya penyuntikan vaksin tahap pertama dimulai Januari-April 2021. “Untuk tenaga kesehatan 1,3 juta orang mulai minggu kedua dan ketiga,” ujar Budi.
Presiden Joko Widodo, kata Budi, meminta tahapan itu di seluruh provinsi sekaligus. Sebagai percobaan pertama, tenaga kesehatan dinilai lebih mudah dijangkau karena lokasinya terkonsentrasi di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat. “Semua rekomendasinya harus lebih singkat dari 18 bulan, kalau enggak efek imunitasnya tidak tercapai.”
Kemudian kalangan berikutnya yang mendapat vaksinasi yaitu 17,4 juta orang petugas pelayan publik. Adapun tahap kedua bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 warga lain baru digelar mulai April 2021 hingga Maret 2022.
ANWAR SISWADI
