TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Facebook dan Twitter memblokir akun pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah unggahan video berisi pujian kepada para pendukungnya yang menggelar demonstrasi di Gedung Kongres, Capitol Hill, Rabu 6 Januari 2021. Protes menolak hasil pemilihan presiden yang melengserkan Trump itu berujung rusuh dan bentrokan dengan aparat setempat.
Video itu menunjukkan Trump mengulangi klaim bahwa suara pemilihnya dalam Pemilihan Presiden Amerika yang baru lalu telah dirampas sehingga dia kalah--sebuah klaim yang dinilai tidak berdasar. Trump juga mendorong pendukungnya itu untuk mundur setelah kekerasan terjadi dalam demo tersebut.
Baca juga:
Heboh Trump Marah Besar dan Ancam Twitter, Ini yang Terjadi
“Hukum dan ketertiban dibutuhkan dan dia mencintai para pendukungnya,” kata Trump dalam video tersebut.
Twitter lalu menghapus tiga tweet dari akun Trump pada hari itu juga. Twitter menghapus postingan Trump setelah awalnya melarang di-retweet atau dibalas. "Klaim penipuan pemilu ini disengketakan, dan Tweet ini tidak dapat dibalas, di-retweet, atau disukai karena risiko kekerasan," bunyi tag yang ditambahkan ke postingan Trump.
Twitter juga memutuskan menangguhkan akun Trump selama 12 jam setelah dia dianggap terus mendorong teori konspirasi tentang Pemilihan Presiden Amerika setelah massa pendukungnya menyerbu Capitol. Aplikasi media sosial berlogo burung biru itu lalu mengancam akun diblok permanen jika pelanggaran atas kebijakan dalam platform itu mengenai kekerasan terus dilanggar.
Twitter mengatakan melalui akun perusahaannya bahwa jika Trump menghapus tweet tersebut, akunnya akan terbuka. Sementara akun resmi pemerintah Trump di Twitter, yang tidak dia gunakan sesering akun pribadinya, dibiarkan tetap aktif.
Facebook dan YouTube juga menghapus video yang sama dari Trump di platform masing-masing. Facebook menambahkan dengan mengatakan akan memblokir akun presiden yang segera lengser itu selama 24 jam ke depan.
Sebelumnya pula, Twitter dan Facebook telah menempatkan label verifikasi fakta pada beberapa postingan Trump di masa lalu. Twitter juga pernah mengunci sementara akun pribadi dan kampanye Trump dalam pilpres yang lalu.
Baca juga:
Facebook dan Twitter Lumpuhkan Status Trump Soal Covid-19 dan Flu
Facebook mengecam protes menggunakan kekerasan di Capitol Hill adalah aib. "Kami melarang hasutan dan seruan untuk kekerasan di platform kami. Kami secara aktif meninjau dan menghapus konten yang melanggar aturan ini," bunyi pernyataan yang dirilis.
Dalam keterangannya, Guy Rosen, Wakil Presiden Integritas Facebook, menilai situasi saat ini darurat sehingga menganggap dibenarkan mencopot video dari sang presiden. "Kami menghapusnya karena kami yakin hal itu berkontribusi mengurangi risiko kekerasan yang sedang berlangsung,” katanya melalui akun di media sosial.
YouTube mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa video Trump juga telah melanggar kebijakan mengenai konten yang menuduh penipuan atau kesalahan yang meluas mengubah hasil pilpres.
Trump mengunggah video pada pukul 16.17 waktu setempat, sekitar tiga jam setelah Trump meminta para pendukungnya untuk berbaris di Capitol Hill. Gedung ini adalah juga rumah bagi DPR Amerika di mana Nancy Pelosi dari Demokrat yang juga musuh politik Trump belum lama ini terpilih kembali sebagai ketuanya.
Demo juga terjadi di tengah agenda Kongres Amerika memvalidasi hasil suara pemilihan presiden yang lalu. Ini adalah langkah final sebelum presiden terpilih, Joe Biden, dilantik 20 Januari mendatang.
Meskipun platform media sosial menghapus video Trump tersebut, beberapa suara terkemuka di dunia teknologi dengan cepat menyuarakannya. Termasuk investor ventura Chris Sacca dan Alex Stamos, mantan kepala petugas keamanan di Facebook.
"Kau punya darah di tangan Anda, Jack dan Zuck (merujuk pada CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg),” cuit Sacca. “Selama empat tahun Anda telah merasionalisasi teror ini. Menghasut pengkhianatan dengan kekerasan bukanlah latihan kebebasan berbicara. Jika Anda bekerja di perusahaan itu, itu ada pada Anda juga. Matikan."
Baca juga:
Menjelang Lengser, Trump Teken Larangan 8 Aplikasi Cina
Sementara Stamos mengunggah: “ada argumen bagus bagi perusahaan swasta untuk tidak membungkam pejabat terpilih, tapi semua argumen itu didasarkan pada perlindungan pemerintahan konstitusional. Twitter dan Facebook harus menghentikannya.”
NBC NEWS | TWITTER | WASHINGTON POST
