Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro Kontra Kebijakan Baru Whatsapp, Menkominfo Johnny G. Plate Imbau Waspada

Reporter

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara digital Peluncuran Google Cloud Platform (GCP) Region Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. (cloudonair.withgoogle.com)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara digital Peluncuran Google Cloud Platform (GCP) Region Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. (cloudonair.withgoogle.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta masyarakat semakin berhati-hati menggunakan beragam layanan aplikasi online. Dia merujuk kepada pro dan kontra yang muncul pasca aplikasi pesan milik Facebook, WhatsApp, menyebar notifikasi berisi syarat dan ketentuan terbaru bagi para pelanggannya.

“Dengan selalu membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi,” kata Johnny, dalam keterangannya, Senin 11 Januari 2021.

Baca juga:
Geger Kebijakan Baru WhatsApp, Penggunaan Telegram dan Signal Naik Mendadak

Johnny mengimbau masyarakat waspada dan bijak menentukan pilihan fitur media sosial, dengan memiliki yang mampu memberikan perlindungan data pribadi secara optimal. Sedang dari pemerintah, dia mengaku telah memanggil perwakilan WhatsApp dan Facebook regional Asia-Pasifik untuk menjelaskan soal kebijakan barunya itu.

Selanjutnya, Johnny meminta perusahaan melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam bahasa Indonesia, dan melakukan pendaftaran sistem elektronik.

Dengan peristiwa ini, Johnny juga mengajak mendukung penyelesaian Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP, kata dia, mewajibkan pemanfaatan data pribadi dilakukan dengan dasar hukum yang sah.

Sebelumnya, pakar keamanan teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo, menilai kebijakan privasi terbaru WhatsApp tidak bermasalah. Kebijakan itu justru disebutnya mnjelaskan secara gamblang bagaimana praktik data WhatsApp, proses informasi dari pengguna, hingga pihak ketiga yang terlibat dalam arus data pengguna.

“Isinya penjelasan cara kerja mereka, bagusnya mereka transparan,” kata Budi saat dihubungi Sabtu, 9 Januari 2021.

Baca juga:
Kebijakan Baru WhatsApp, Ini yang Terjadi Jika Pengguna Menolaknya

Adapun WhatsApp APAC Communications Director Sravanthi Dev menjelaskan bahwa update berfokus pada perpesanan bisnis yang memilih hosting di server Facebook. Menurutnya, tidak ada perubahan terkait pembagian data dengan Facebook terkait percakapan personal dan privat di luar konteks bisnis tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Dev menambahkan, WhatsApp juga tidak mewajibkan pengguna untuk memberikan informasi personalnya pada bisnis yang menggunakan layanan hosting Facebook. “Privasi tetap menjadi yang terpenting bagi WhatsApp, dan update kebijakan di atas tidak mengubah hal tersebut,” kata Dev.

Dev merujuk kepada kritik dari The Hacker News yang menilai kebijakan baru WhatsApp tak lagi sejalan dengan prinsip dasar kebijakan privasi aplikasi pesan milik Facebook itu bahwa keamanan data privasi dikodekan dalam DNA-nya. Nyatanya, perubahan wajib yang akan diterapkan memungkinkan WhatsApp untuk membagikan lebih banyak data pengguna dengan perusahaan Facebook lainnya.

Kritik itu disuarakan pula oleh pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya. Menurutnya, instruksi pembaruan dari WhatsApp dan opsi yang diberikan itu buntut dari aplikasi yang terlalu mendominasi. “Sehingga dengan posisinya yang dominan ini mereka berani mulai menekan penggunanya,” ujar dia melalui pesan WhastApp, Jumat malam, 8 Januari 2021.

Alfons yang juga mantan bankir itu berpendapat Facebook Group seharusnya memberikan pilihan, jika pengguna WhatsApp tidak mau share datanya ke Facebook diperbolehkan untuk memilih fitur berbayar. Sedangkan jika ingin tetap gratis, maka datanya boleh dibagikan ke Facebook.

Namun, Alfons menilai, perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu justru dengan arogan tidak memberikan pilihan tersebut. Sebaliknya, kata Alfons, memaksa penggunanya untuk menerima bahwa jika ingin menggunakan WhatsApp harus bersedia dikorbankan sebagai 'produk'.

Baca juga:
WhatsApp vs Telegram dan Signal, Mana Paling Aman?

“Pengguna WhatsApp perlu memikirkan hal ini juga dan menurut saya perlu mencari alternatif messenger selain Whatsapp. Bisa Telegram, bisa Line dan lain sebagainya,” kata Alfons. Sikap ini senada dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk yang mengajak pengikutnya pindah ke aplikasi perpesanan Signal yang dianggap lebih aman.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Biaya Kuliah ITB 2024 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

13 jam lalu

Ilustrasi kampus ITB.Instagram
Biaya Kuliah ITB 2024 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

Rincian perkiraan biaya kuliah jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri ITB tahun akademik 2024


Tesla Turunkan Harga Teknologi Full Self Driving Menjadi $8.000

15 jam lalu

Ilustrasi Logo Tesla. REUTERS/Dado Ruvic
Tesla Turunkan Harga Teknologi Full Self Driving Menjadi $8.000

Awal bulan ini, Elon Musk mengatakan bahwa Tesla akan meluncurkan robotaksi pada tanggal 8 Agustus 2024.


PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X

17 jam lalu

CEO SpaceX dan Tesla, dan Pemilik Twitter, Elon Musk. REUTERS/Gonzalo Fuentes
PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Elon Musk sebagai miliarder sombong karena tak mau menghapus unggahan di media sosial X.


WhatsApp Kembangkan Fitur Kelola Jadwal, Tidak Ada Lagi Alasan Lupa

19 jam lalu

Untuk mengunci percakapan pribadi dan bersifat rahasia, Anda bisa menggunakan fitur chat lock WhatsApp. Berikut manfaat dan cara menggunakannya. Foto: Canva
WhatsApp Kembangkan Fitur Kelola Jadwal, Tidak Ada Lagi Alasan Lupa

Fitur terbaru WhatsApp memudahkan pengguna untuk mengatur pengingat jadwal via grup.


Begini Cara Mengatasi Notifikasi WhatsApp Terlambat Muncul

23 jam lalu

Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com
Begini Cara Mengatasi Notifikasi WhatsApp Terlambat Muncul

Untuk mengatasi notifikasi WhatsApp terlambat muncul, berikut beberapa langkah yang bisa dicoba.


Cara Pakai Dua Nomor WhatsApp di Satu HP Secara Mudah

1 hari lalu

Uji terbatas chatbot Meta AI di versi terbaru aplikasi WhatsApp. Foto : Gsmarena
Cara Pakai Dua Nomor WhatsApp di Satu HP Secara Mudah

Ketahui cara pakai dua nomor WhatsApp di satu HP tanpa aplikasi tambahan untuk perangkat Android. Caranya cukup mudah dan praktis.


Elon Musk Berdebat dengan Pemerintah Australia Soal Konten Penikaman Uskup di Sydney

1 hari lalu

CEO SpaceX dan Tesla, dan Pemilik Twitter, Elon Musk. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Elon Musk Berdebat dengan Pemerintah Australia Soal Konten Penikaman Uskup di Sydney

Pemilik media sosial X Elon Musk menolak untuk menghapus konten media sosial tentang insiden penikaman uskup di Sydney, menentang perintah komisaris sensor Australia.


Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

2 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

Penulisan jurnal ilmiah bagi dosen akan membantu menyumbang angka kredit dosen, meskipun tak wajib publikasi di jurnal Scopus.


55 Tahun Budi Arie, Dirikan Relawan Projo Lantas Jadi Menteri Jokowi

2 hari lalu

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budie Arie Setiadi memberikan keterangan pers usai bertemu di Kantor DPP Projo, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023. Pertemuan tersebut membahas terkait dukungan di Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
55 Tahun Budi Arie, Dirikan Relawan Projo Lantas Jadi Menteri Jokowi

Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Budi Arie mendirikan Projo untuk mendukung Jokowi. Kini, jadi menteri Jokowi.


Israel Dakwa Saudara Perempuan Ketua Hamas Ismail Haniyeh Melakukan Hasutan Teror

2 hari lalu

Ismail Haniyeh REUTERS
Israel Dakwa Saudara Perempuan Ketua Hamas Ismail Haniyeh Melakukan Hasutan Teror

Pengadilan Israel mendakwa saudara perempuan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh atas tuduhan menghasut untuk melakukan terorisme.