Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kematian ASN DPRD Yogya: Rapid Test Covid-19 Negatif, Paru-paru Putih

image-gnews
Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kantor DPRD Kota Yogyakarta memutuskan tutup sementara untuk sterilisasi penuh setelah seorang aparatur sipil negara (ASN) di kantor itu meninggal dengan gejala Covid-19 pada Jumat 29 Januari 2021. Gedung DPRD akan ditutup hingga 7 Februari 2021.

Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko mengatakan ASN yang dimaksud menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Yang bersangkutan meninggal di Rumah Sakit Hermina, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada Jumat, 29 Januari 2021 pukul 17.45 WIB.

Baca juga:
Happy Hypoxia, Gejala Gagal Napas pada Pasien Covid-19 yang Menipu

"Dari gejalanya mengarah positif Covid-19, tapi untuk kepastiannya kami masih menunggu swab PCR almarhum," ujar Danang.

Danang menuturkan dari hasil rapid test swab antigen, ASN itu berstatus non reaktif. Hanya, hasil foto rontgen paru-paru menunjukkan organ itu seperti sudah tenggelam dengan selaput putih. 

"Almarhum diketahui tidak pernah mengeluhkan sakit yang bersifat komorbid atau bawaan seperti diabetes jantung. Orangnya sehat-sehat saja," ujar Danang.

Gejalanya diawali sekitar 4 hari yang lalu atau Senin, 25 Januari 2021, ASN tersebut tampak kurang sehat. Danang mendapatinya secara langsung. "Saya tanya saat itu, beliau memang merasa sedang tidak enak badan dan siangnya pamit pulang," ujarnya.

Kemudian Jumat pagi, 29 Januari 2021, Danang mendapat informasi PNS itu sudah dilarikan ke rumah sakit dan sore kondisinya kritis karena mengalami gagal pernapasan hampir 50 persen. "Menjelang maghrib dikabarkan sudah meninggal," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penampakan paru-paru pasien virus Corona yang mengalami kerusakan, di Hallym Sacred Heart Hospital ECMO Center di Anyang, Korea Selatan, 22 Juni 2020. Hallym Sacred Heart Hospital ECMO Center/Handout via REUTERS

Perbandingan paru-paru normal (kiri) dan paru-paru dari pasien virus Corona yang mengalami kerusakan, di Hallym Sacred Heart Hospital ECMO Center di Anyang, Korea Selatan, 22 Juni 2020. Hallym Sacred Heart Hospital ECMO Center/Handout via REUTERS

Danang mengatakan saat ini DPRD Kota Yogya tengah menyiapkan swab test massal kepada 40 anggota DPRD Kota Yogya dan juga 60-an karyawan baik ASN maupun non ASN yang bekerja di lingkungan DPRD Kota Yogya.

"Kami masih koordinasi soal swab massal ini, karena kebetulan saat ini juga masa reses, banyak anggota dewan yang ke lapangan. Jadi pertimbangannya kurang efektif kalau swab massal itu digelar dalam waktu dekat," kata Danang.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta Berty Murtiningsih menuturkan hingga 29 Januari 2021 penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY sebanyak 414 kasus. Total kasus terkonfirmasi menjadi 21.254.

Baca juga:
Kronologis 26 Suster dan 29 Karyawan Biara di Sleman Terpapar Covid-19

Penambahan kasus sembuh sebanyak 210 kasus, sehingga total sembuh menjadi 14.425 kasus. "Penambahan kasus meninggal sebanyak 3 orang, sehingga total kematian Covid-19 menjadi 487 kasus," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan Presiden Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN.


Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

20 jam lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa program itu merupakan tabungan. Ia mengatakan tabungan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk para peserta Tapera.


Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

21 jam lalu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Menanggapi adanya pemberitaan di media terkait BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar, seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. TEMPO/Subekti
Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.


KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

1 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Budi Sylvana diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

KPK menahan dua dari tiga tersangka korupsi APD di masa pandemi Covid-19. Audit BPKP menyebut ada kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.


Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

2 hari lalu

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.


Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

2 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) berjalan menuju ruangan pemeriksaan kesehatan di RSUD Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Jumat, 30 Agustus 2024. Edy-Hasan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. ANTARA/Yudi Manar
Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

Edy Rahmayadi berkisah soal utang Rp 2,7 triliun yang harus dibayar Pemprov Sumut saat ia baru menjabat pada 2018 silam.


Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

3 hari lalu

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat tersebut dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK. ANTARA/Reno Esnir
Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.


Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK 3 Tahun Lalu, Novel Baswedan dkk: Jokowi yang Pecat Kami

3 hari lalu

Penyidik senior KPK (nonaktif), Novel Baswedan bersama 57 orang pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), resmi berpamitan serta keluar dari kantor KPK, Jakarta, Kamis, 30 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK 3 Tahun Lalu, Novel Baswedan dkk: Jokowi yang Pecat Kami

Sebanyak 58 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dkk diberhentikan tiga tahun lalu. Apa kata mereka yang disingkirkan dengan TWK saat itu?


Asmawa Tosepu: Dari Pj Bupati Bogor ke Pjs Bupati Belitung Timur

3 hari lalu

Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Asmawa Tosepu: Dari Pj Bupati Bogor ke Pjs Bupati Belitung Timur

Pjs Bupati Belitung Timur Asmawa Tosepu memastikan seluruh ASN di Kabupaten Belitung Timur menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala


8 Drama Korea Tentang Pegawai Negeri, Salah Satunya The Auditor

3 hari lalu

Shin Ha Kyun dalam drama Korea The Auditors. Dok. tvN
8 Drama Korea Tentang Pegawai Negeri, Salah Satunya The Auditor

Sejumlah rumah produksi mengolah kisah dinamika hidupan pegawai negeri menjadi Drama Korea.