TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia internet di Myanmar termasuk MPT, perusahaan telekomunikasi milik negara, memblokir akses ke berbagai layanan milik Facebook di negara itu pada Kamis, 4 Februari 2021, beberapa hari setelah para pemimpin militer merebut kekuasaan dalam kudeta.
Baca:
Penuhi Kebijakan Apple, Facebook Akan Minta Izin Privasi Pengguna iPhone
Sebuah surat yang diposting online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar semalam mengatakan layanan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari demi stabilitas.
Beberapa pengguna di Myanmar melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses beberapa layanan Facebook.
Grup pemantau jaringan NetBlocks mengonfirmasi MPT, yang memiliki 23 juta pengguna, telah memblokir Facebook serta layanan Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Telenor Asa dari Norwegia mengatakan baru saja memblokir Facebook untuk mematuhi arahan tersebut.
Juru bicara Facebook Andy Stone mengakui gangguan tersebut.
"Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," katanya.
Separuh dari 53 juta orang Myanmar menggunakan Facebook, yang bagi banyak orang identik dengan internet.
"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara ... menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata surat Kementerian itu.
Telenor menyatakan sangat prihatin terkait arahan tersebut, yang katanya telah diterima oleh semua operator seluler dan penyedia layanan internet pada hari Rabu.
Dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa mereka mengarahkan pengguna ke pesan yang mengatakan situs web Facebook tidak dapat dihubungi karena perintah pemerintah.
"Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," katanya.
Pada hari Selasa, militer memperingatkan agar tidak memposting apa yang dikatakannya sebagai rumor di media sosial, yang dapat memicu kerusuhan dan menyebabkan ketidakstabilan.
Penyelidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian di Facebook telah memainkan peran kunci dalam mengobarkan kekerasan di Myanmar. Facebook mengatakan terlalu lambat untuk bertindak dalam mencegah informasi yang salah dan kebencian di negara itu.
Minggu ini, Facebook mengatakan pihaknya memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan mengambil tindakan sementara untuk melindungi dari bahaya, seperti menghapus konten yang memuji atau mendukung kudeta, menurut seorang juru bicara.
Sumber: REUTERS
