6 Jurusan Favorit SNMPTN di Unpad

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Universitas Padjadjaran. TEMPO/Nita Dian

    Universitas Padjadjaran. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Bandung - Universitas Padjadjaran (Unpad) akan menerima sekitar 20-30 persen mahasiswa baru jenjang S1 dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang akan diumumkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) pada 22 Maret 2021 secara daring. 

    Baca:
    Covid-19, Unpad Siapkan Rencana Vaksinasi Massal bagi Mahasiswa

    Sejauh ini diketahui ada enam program studi yang banyak peminatnya berdasarkan data SNMPTN 2020.

    Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita lewat keterangan tertulis, enam jurusan favorit itu terbagi di kelompok Sains dan Teknologi serta Sosial Humaniora. “Peminat terbanyak SNMPTN tahun lalu adalah Psikologi, Keperawatan, dan Kedokteran,” ujarnya, Kamis, 18 Maret 2021.

    Adapun tiga lainnya, yaitu Manajemen, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Internasional. Selain itu, angka keketatan tertinggi di kelompok IPA, yaitu pada jurusan Informatika. Sedangkan di kelompok IPS, yaitu Manajemen.

    Menurut Arief, pada penerimaan mahasiswa baru 2021 Unpad akan menampung 6.300 orang untuk program sarjana (S1). Jalur masuknya ada tiga, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri.

    Selain SNMPTN yang berkisar 20-30 persen, kuota untuk jalur SBMPTN dipatok sekitar 35-40 persen. Adapun jatah untuk jalur Seleksi Mandiri antara 35-40 persen.

    Seleksi Mandiri Unpad terbagi lagi menjadi tiga jalur pilihan, yaitu jalur prestasi yang maksimal kuotanya 10 persen dari total jatah Seleksi Mandiri. Kemudian akses lewat jalur mandiri internasional, dan jalur mandiri seleksi ujian.

    Sementara kuota untuk program sarjana terapan (D4) di Unpad berjumlah total 840 orang. Seleksi masuknya dialokasikan hanya lewat seleksi jalur mandiri.

    ANWAR SISWADI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.