Unpad Buka Program Sarjana Terapan, Tes Seleksi dari Rumah

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Universitas Padjadjaran. TEMPO/Nita Dian

    Universitas Padjadjaran. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Bandung - Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka pendaftaran program sarjana terapan atau D4 sejak 22 Maret hingga 5 Juli 2021. Program itu merupakan bagian dari Seleksi Mandiri. Tes masuknya dirancang secara daring yang bisa diikuti peserta dari rumah masing-masing.

    Baca:
    Rasio Keketatan Teknik Informatika Unpad di SNMPTN 2021 Tertinggi se-Indonesia 

    Dari laman resmi SMUP Unpad, peserta yang bisa mendaftar program sarjana terapan (D4) adalah para siswa lulusan SMA sederajat pada 2019, 2020, dan 2021, atau lulusan Paket C dengan usia maksimal 25 tahun. Pendaftarannya lewat laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login. 

    Unpad menetapkan biaya pendaftaran lewat jalur itu sebesar Rp 150 ribu. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Arief S. Kartasasmita, seleksi masuk program sarjana terapan hanya lewat jalur Seleksi Mandiri. “Jumlah kuotanya 840 orang,” kata dia dalam keterangan tertulis pekan lalu.

    Rencananya tes seleksi akan digelar pada 15 Juli 2021. Dua hari sebelumnya, panitia melakukan simulasi ujian. Adapun pengumuman hasil ujian dibuka pada 22 Juli 2021.

    Pelaksanaan tes seleksi program Sarjana Terapan Unpad bakal dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Metode itu memungkinkan peserta bisa mengikuti tes dari rumah masing-masing.

    Perangkat yang harus disiapkan peserta agar teknis ujiannya lancar yaitu laptop dengan spesifikasi minimal menggunakan sistem operasi windows 7,8, dan 10. Prosesor laptop minimal Intel i3, RAM setara atau minimal 4 GB, serta memiliki fitur WebCam yang berfungsi dengan baik.

    Selain itu pendukung tes Program Sarjana Terapan Unpad lainnya adalah koneksi Internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps dan kuota Internet minimal 2 GB.

    ANWAR SISWADI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.