TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan menghapus Xiaomi Corp dari daftar hitam. Raksasa ponsel Cina itu dimasukkan dalam daftar itu oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada akhir tahun lalu setelah sebelumnya dituduh sebagai 'perusahaan militer Komunis Cina'.
Ada seluruhnya tujuh perusahaan asal Cina yang mendapat tuduhan itu. Memasukkannya ke daftar hitam berarti Washington melarang warga dan perusahaan Amerika bertransaksi dengan atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu. Xiaomi pada Januari lalu menggugat penetapan itu ke pengadilan, membantah afiliasi dengan militer Cina dan balik menuding AS melanggar hukum.
Kabar terbaru, berdasarkan informasi dari berkas pengadilan, Rabu 12 Mei 2021, Pemerintahan Presiden Joe Biden dan Xiaomi sepakat untuk menyelesaikan proses litigasi yang masih berlangsung di antara mereka tanpa perlu terus berselisih. Itu artinya Departemen Pertahanan AS tak lagi de-listing Xiaomi dari global benchmark index.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Emily Horne, menyatakan pemerintahan Presiden Joe Biden sangat prihatin tentang potensi investasi perusahaan yang berkaitan dengan militer China dan berkomitmen penuh untuk menekan perusahaan seperti itu. Sementara juru bicara Xiaomi menyatakan memantau perkembangan terkini, namun, tidak menjelaskan lebih lanjut.
Juru bicara Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan atau Pentagon AS tidak memberikan pernyataan atas perkembangan terbaru kasus blacklist Xiaomi ini.
GSM ARENA | ANTARA
Baca juga:
Xiaomi Resmikan Pabrik di Istanbul, Ini Kata Erdogan
