Nihil Peserta Lolos PPDB Jalur Cerdas Istimewa, Pandemi Disalahkan

Reporter

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta memiliki satu jalur tambahan yang disebut Cerdas Istimewa. Disebut begitu karena persyaratan pertama untuk seorang calon siswa diterima di jalur ini adalah memiliki tingkat kecerdasan intelektual atau IQ minimal 130.

Tahun ini, berbeda dari empat tahun sebelumnya sejak jalur ini diadakan, tak ada satupun peserta yang lolos persyaratan itu. Kondisi itu bertahan hingga hingga tenggat PPDB SD berakhir pada Kamis 10 Juni 2021. Sehingga kuota lima persen dari jalur ini diputuskan dikembalikan untuk menambah alokasi kursi dari jalur zonasi wilayah.

“Dari hasil asesment yang kami lakukan maupun dari psikolog lain, tidak ada anak yang memenuhi syarat IQ minimal 130 skala weschler. Hasil tertinggi untuk IQ hanya 125,” kata Kepala Unit Layanan Disabilitas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Aris Widodo, di Yogyakarta, Jumat 11 Juni 2021.

Aris menerangkan kalau sebenarnya ada sebanyak sembilan calon siswa yang sempat mendaftar ke Jalur Cerdas Istimewa pada tahun ini namun seluruhnya tidak memenuhi syarat. “Syaratnya memang sangat ketat. Jika dari hasil assesment ada anak yang memiliki IQ 129 juga tidak bisa kami terima,” katanya lagi.

Sebelumnya sudah ada empat angkatan siswa dari kelas di jalur khusus ini. Masing-masing diikuti 12 anak pada angkatan pertama, kedua, dan keempat, serta 24 siswa untuk angkatan ketiga.

Aris menduga tidak adanya calon siswa dengan IQ minimal 130 untuk PPDB tahun ini disebabkan tidak maksimalnya stimulasi lingkungan kepada anak selama masa pandemi Covid-19. Dampaknya, kata dia, hasil tes yang mereka ikuti menjadi tidak optimal.

Selain Jalur Cerdas Istimewa, Kota Yogyakarta juga membuka jalur afirmasi untuk siswa disabilitas atau berkebutuhan khusus dengan alokasi kursi lima persen dari total kapasitas sekolah. Di jalur ini, Aris mengungkapkan, sudah ada empat yang lolos assesment.

"Keempatnya kemudian ditempatkan di empat sekolah yang berbeda. Ada yang tuna daksa, mengalami gangguan konsentrasi, dan autis,” katanya.

Penempatan siswa disabilitas dalam PPDB, Aris menerangkan, dilakukan dengan berbagai aspek pertimbangan, di antaranya pilihan orang tua dan jarak sekolah dengan rumah. “Tidak ada yang fanatik dengan sekolah tertentu. Nanti, kami akan carikan guru pendamping untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus ini,” katanya.

Baca juga:
3 Hari Tambah 1.176 Kasus Covid-19, Sultan Yogya Batasi Hajatan dan Takziah








Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

3 jam lalu

Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

Pengamat sebut Kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1 lebih ditekankan kepada soft skill anak sehingga tak perlu lagi calistung untuk syarat masuk.


Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

4 jam lalu

Ilustrasi ibu mengajarkan anaknya membaca. shutterstock.com
Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

PB PGRI menyatakan kebijakan menghapus calistung saat PPDB SD perlu diimbangi kompetensi guru. Bagaimana dengan siswa?


CEO Halodoc: Pertumbuhan Pengguna di Masa Pandemi Naik 20 Kali Lipat

1 hari lalu

CEO Halodoc, Jonathan Sudharta. TEMPO/M Taufan Rengganis
CEO Halodoc: Pertumbuhan Pengguna di Masa Pandemi Naik 20 Kali Lipat

Pengguna Halodoc bukan cuma butuh obat Covid, tetapi juga kesehatan.


Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

2 hari lalu

Para siswa saat mengikuti pelatihan menulis di bawah bimbingan penulis buku Fayanna Ailisha Davianny di SDN Anyelir 1, Kota Depok, Selasa 25 Oktober 2022. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 yang bertujuan untuk mengasah kemampuan literasi pada anak. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

Nadiem meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)


Kabupaten Tangerang Minta Disabilitas Dapat Jatah 1 Persen Lapangan Kerja di Perusahaan

4 hari lalu

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. Shutterstock
Kabupaten Tangerang Minta Disabilitas Dapat Jatah 1 Persen Lapangan Kerja di Perusahaan

Kabupaten Tangerang meminta agar setiap perusahaan di daerah itu untuk menyediakan lowongan kerja 1 persen bagi kelompok penyandang disabilitas.


Surat Pengakuan Pelaku Mutilasi Kaliurang, Singgung soal Gengsi dan Akhirat

9 hari lalu

Surat yang dibuat pelaku mutilasi di wisma Kaliurang Sleman sebelum tertangkap. Tempo/Pribadi Wicaksono
Surat Pengakuan Pelaku Mutilasi Kaliurang, Singgung soal Gengsi dan Akhirat

Pelaku mutilasi Kaliurang terjerat pinjaman online di tiga aplikasi berbeda. Membunuh untuk menguasai harta korban.


Pelaku Mutilasi di Wisma Kaliurang, dari Jemput Korban hingga Tulis Surat

9 hari lalu

Heru Prastiyo, 24, warga Temanggung Jawa Tengah tersangka pelaku mutilasi perempuan A asal Kota Yogyakarta di wisma Kaliurang Sleman berhasil ditangkap Polda DIY, Rabu (22/3). Tempo/Pribadi Wicaksono
Pelaku Mutilasi di Wisma Kaliurang, dari Jemput Korban hingga Tulis Surat

Korban membunuh untuk menguasai harta korban. Mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak aksinya.


Korban Mutilasi di Sleman Banyak Alami Kekerasan Benda Tumpul dan Tajam

9 hari lalu

Ilustrasi mayat. AFP/CHARLES ONIANS
Korban Mutilasi di Sleman Banyak Alami Kekerasan Benda Tumpul dan Tajam

Pelaku mutilasi itu merampok harta korban untuk melunasi utang pinjaman onlinenya senilai Rp 8 juta.


RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

12 hari lalu

Pimpinan serta Anggota Baleg DPR RI saat penandatanganan dokumen usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR. Foto: Geraldi/nr
RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

Perhimpunan Jiwa Sehat menilai masih ada pasal dalam RUU Kesehatan yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas


Alasan KSP Minta Guru Selipkan Cerita Keberagaman Agama di Sekolah

13 hari lalu

Dari kanan ke kiri: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Direktur Penguatan dan Diseminasi HAM Kemenkumham, Sri Kurniati Handayani Pane, Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho, dan moderator Guru MAN 1 Malang, Ririn Eva Hidayati, saat sesi pembukaan lokakarya Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Jumat 17 Maret 2023. Foto Istimewa
Alasan KSP Minta Guru Selipkan Cerita Keberagaman Agama di Sekolah

Kantor Staf Presiden atau KSP menginginkan konsep Literasi Keagamaan Lintas Budaya alias LKLB diterapkan secara wajib di seluruh sekolah di Indonesia.