4. Sistem pelacakan kontak
Guru besar FKUI meminta pemerintah agar menerapkan sistem pelacakan kontak (contact tracing) yang cepat dan agresif. Saat ini tidak semua fasilitas kesehatan primer memiliki tim khusus contact tracing yang siap dan fokus dalam menelusuri kontak erat dengan cepat dan agresif.
Kecepatan, disebut para guru besar itu, penting untuk menghentikan pergerakan individu kontak erat yang mungkin masih bersosialisasi tanpa mematuhi prinsip 6M di kesehariannya. Tim itu penting dibentuk agar tenaga kesehatan lainnya fokus pada bidang masing-masing, seperti pelayanan kesehatan di dalam gedung, vaksinasi Covid-19, dan imunisasi anak.
“Agresivitas pelacakan kontak tidak boleh hanya sebatas penghuni serumah, seperti yang sudah tercantum dalam Buku Saku Pelacakan Kontak (Contact Tracing) Kasus Covid-19 terbitan Kementerian Kesehatan 2021,” tulis seruan itu.
Metode penelusuran agresif yang dapat digunakan adalah dengan menganjurkan pasien terkonfirmasi untuk melihat kembali galeri foto, media sosial, serta histori atau riwayat pergerakan. Juga perjalanan yang tersimpan dalam Google Maps di masing-masing ponsel selama masa infeksius pasien.
5. Sistem pemeriksaan Covid-19
Guru besar FKUI meminta agar pemerintah menerapkan sistem pemeriksaan (testing) Covid-19 yang juga cepat dan agresif. Dengan langkah ini, kasus bisa ditemukan sedini mungkin dan menghindari penularan lebih jauh sesuai target WHO (minimal 1 per 1.000 rang per minggu) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Selain itu, ditemukannya varian Covid-19 Delta di beberapa daerah dengan angka penularannya yang tinggi, mendorong perlunya dilakukan sistem tracing dan testing yang masif. “Targetnya perlu diturunkan hingga tingkat kabupaten, kemudian dimonitor dan evaluasi secara ketat oleh pemerintah pusat,” tutur para guru besar FKUI.
Untuk implementasinya, para guru besar itu menyarankan, diperlukan kerja sama pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas pemeriksaan antigen maupun PCR yang memadai. Dan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dengan harga terjangkau (bahkan gratis) dan hasil yang cepat.
“Pemeriksaan whole genome sequencing Covid-19 juga perlu dilakukan di tiap daerah untuk mendeteksi sebaran varian-varian baru ini.”
6. Program percepatan vaksinasi
Program vaksinasi massal diminta dipercepat di seluruh wilayah, dengan memperluas populasi target, termasuk populasi anak dan remaja, serta ibu hamil sesuai rekomendasi organisasi profesi terkait dan BPOM. Percepatan ini harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi harian > 2 juta per hari.
“Caranya memperluas tempat layanan vaksinasi, menerapkan sistem layanan cakupan vaksinasi secara aktif, dengan memanfaatkan seluruh potensi sentra vaksinasi hingga ke sistem Posyandu di RT/RW/desa.”
Perlu juga adanya sanksi tegas bagi populasi target vaksinasi Covid-19 yang menolak vaksinasi. Contohnya penundaan pemberian insentif atau dana bantuan sosial, penundaan pemberian gaji oleh tempat kerja, dan pemberian stiker larangan keluar rumah bagi penolak vaksinasi. “Dan usaha peningkatan capaian vaksinasi dosis kedua juga perlu digalakkan.”
7. Penerapan status kedaruratan kesehatan
Pemerintah pusat dan daerah hendaknya menerapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Serta memberlakukan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa atau daerah lain yang berpotensi mengalami kolaps sistem kesehatan.
“Karena ketersediaan tenaga kesehatan yang sangat terbatas, sesuai analisis tim ahli, selama minimal 14 hari.”
8. Jaminan layanan kesehatan
Pemerintah perlu menjamin terselenggaranya layanan kesehatan sesuai norma kerja yang sehat dan selamat dengan memperhatikan waktu kerja, perlindungan kerja, dan jaminan sosial bagi seluruh pekerja kesehatan.
Baca juga:
Pasien Anak Covid-19 di RSHS Bandung Melonjak 100 Persen