Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perpanjangan PPKM, Ini Masukan Epidemiolog UGM ke Menteri Luhut

image-gnews
Petugas memeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di pos penyekatan PPKM Level 4 Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa, 27 Juli 2021. Polrestro Depok memperpanjang penerapan penyekatan sejumlah titik perbatasan Depok dengan wilayah lain pada perpanjangan PPKM Level 4 yang berlaku hingga 2 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas memeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di pos penyekatan PPKM Level 4 Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa, 27 Juli 2021. Polrestro Depok memperpanjang penerapan penyekatan sejumlah titik perbatasan Depok dengan wilayah lain pada perpanjangan PPKM Level 4 yang berlaku hingga 2 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Riris Andono Ahmad mengakui telah memberi masukan kepada pemerintah pusat terkait nasib kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 apakah perlu diperpanjang atau tidak.

Masukan itu disampaikan Riris melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jelang berakhirnya kebijakan itu pada Senin, 2 Agustus 2021 ini. "Sudah saya sampaikan terkait usulan soal PPKM itu," kata Riris kepada Tempo.

Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM itu mengatakan usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat intinya perlu memperpanjang periode PPKM jika ingin menekan penularan Covid-19 secara signifikan. "Jika ingin efektif menekan penularan, PPKM ini perlu dilakukan setidaknya dua kali periode penularan," kata Riris.

Dua kali periode penularan yang dimaksud adalah dua kali tiga minggu. Maka, jika PPKM baik Darurat dan Level 4 sudah dilaksanakan sejak 3 Juli- 2 Agustus, maka periode selanjutnya diperkirakan sampai pertengahan Agustus.

Apakah pemerintah pusat menyetujui usulan epidemiolog untuk memperpanjang PPKM selama dua kali periode penularan? Riris menjawab singkat. "Tinggal dilihat kebijakan yang ada," kata Riris.

Selain membatasi mobilitas di ruang publik, Riris juga mengatakan perpanjangan PPKM ini juga perlu untuk menekan mobilitas di tingkat residensial atau pemukiman yang belum tercapai pada PPKM sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prasyaratnya yang selalu saya bilang (untuk mengefektifkan PPKM), 80 persen orang (dalam satu satuan epidemiologis) mesti tinggal di rumah," kata Riris.

Dengan masyarakat lebih banyak tinggal di rumah, penularan secara luas lebih bisa ditekan dan proses tracing bisa terlokalisir serta lebih cepat. Misalnya, jika ditemukan kasus positif, tracing cukup di keluarga dan lingkungan.

Riris menuturkan penularan di dalam lingkup keluarga sulit untuk dihindari. Baik ada PPKM maupun tidak penularan keluarga tetap potensial terjadi. "Tapi melalui PPKM penularan tidak akan meluas," kata dia.

Riris pun menyoroti soal klaim pemerintah yang menilai kasus saat ini mulai melandai. Khususnya di DIY yang hampir sepekan kasus Covid-19 hariannya tak lagi di atas 2.000 kasus namun di kisaran 1.300-1.500 kasus per hari.  "Melandai itu tidak turun bukan?  Kecuali kalau PPKM dipakai dengan tujuan untuk melandaikan kasus, bukan menurunkan," kata dia.

Baca:
Kepala Eijkman Bicara Kebijakan PPKM Lanjutan: Tak Perlu, tapi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

28 menit lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Penanganan Stroke Saat Golden Period, Ini yang Harus Dilakukan

15 jam lalu

Gejala stroke pada wajah yang perlu diwaspadai di antaranya kesulitan tersenyum hingga keluar air liur. Berikut penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Penanganan Stroke Saat Golden Period, Ini yang Harus Dilakukan

Kenali tanda-tanda stroke, dan dalam 3 jam pertama atau golden period untuk memaksimalkan peluang pemulihan. Ini yang harus dilakukan.


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

16 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengamati kebun tebu Temugiring PTPN X Batankrajan,  Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 4 November 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tebu varietas unggul terbaru (tebu NX-04) yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.


Wabah Antraks Gunungkidul, Apa Penyebabnya?

23 jam lalu

Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo menyuntikan vitamin dan vaksin antraks untuk sapi ternak warga pada kegiatan Vaksinasi Antraks di desa Karanganyar, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 11 Juli 2023. Penyaluran vaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran virus antraks (Bacillus Anthracis). ANTARA/Mohammad Ayudha
Wabah Antraks Gunungkidul, Apa Penyebabnya?

Wabah Antraks melanda Gunungkidul dan Sleman, Yogyakarta. Apa Penyebabnya?


Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

2 hari lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.


Sebulan Usai Coblosan Pemilu 2024: Jokowi Banjir Kritikan, Lonjakan Suara PSI, Hak Angket dan Gugatan ke MK Bergulir

2 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan Usai Coblosan Pemilu 2024: Jokowi Banjir Kritikan, Lonjakan Suara PSI, Hak Angket dan Gugatan ke MK Bergulir

Banyak fenomena politik pasca Pemilu 2024 mulai Jokowi banjir kritikan, lonjakan suara PSi, hak angket DPR dan gugatan ke MK siap bergulir.


Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

2 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Sulistyowati bersama akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?