Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik di Afghanistan: Ini Respons Facebook, Twitter, YouTube

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban di Afghanistan menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan teknologi besar Amerika Serkat. Tantangan tersebut adalah menangani konten yang dibuat oleh Taliban.

Raksasa media sosial Facebook mengkonfirmasi pada Senin, 16 Agustus 2021, bahwa mereka menunjuk Taliban sebagai kelompok teroris dan melarang konten yang mendukungnya di platformnya. Namun, anggota Taliban dilaporkan terus menggunakan layanan pesan terenkripsi end-to-end besutan Facebook, WhatsApp, untuk berkomunikasi langsung dengan warga Afghanistan. 

Seorang juru bicara Facebook menjelaskan pihaknya telah memantau dengan cermat situasi di negara itu. WhatsApp, kata dia, akan mengambil tindakan pada setiap akun yang ditemukan terkait dengan organisasi yang terkena sanksi di Afghanistan. “Yang dapat mencakup penghapusan akun,” ujar dia, seperti dikutip Gadgets NDTV, Selasa, 17 Agustus 2021.

Facebook, sebelumnya telah lama dikritik karena gagal memerangi ujaran kebencian di Myanmar. Perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu saat itu menerangkan bahwa kudeta meningkatkan risiko kerugian offline dan sejarah pelanggaran hak asasi manusia berkontribusi pada larangan militer yang berkuasa atau Tatmadaw, di Myanmar. 

Perusahaan itu, yang mendapat kecaman dari pembuat undang-undang dan regulator global karena pengaruh politik dan ekonomi mereka yang besar, serta disebut-sebut seringkali bergantung pada penunjukan negara atau pengakuan internasional resmi untuk menentukan siapa yang diizinkan di situs mereka. 

Sementara di Twitter, juru bicara Taliban dengan ratusan ribu pengikut telah bebas mengunggah pembaruan selama pengambilalihan pemerintah negara itu.

Ketika ditanya tentang penggunaan platform oleh Taliban, perusahaan menunjukkan kebijakannya terhadap organisasi kekerasan dan perilaku kebencian, tapi tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana membuat klasifikasinya. “Aturan Twitter mengatakan tidak mengizinkan kelompok yang mempromosikan terorisme atau kekerasan terhadap warga sipil,” katanya.

Kembalinya Taliban telah menimbulkan kekhawatiran akan menindak kebebasan berbicara dan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Bahkan negara itu disebut-sebut bisa menjadi surga bagi terorisme global. 

Para pejabat Taliban telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka menginginkan hubungan internasional yang damai dan telah berjanji untuk melindungi warga Afghanistan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan YouTube menolak berkomentar mengenai konflik yang terjadi di Afghanistan. Media sosial besutan Google itu hanya menjelaskan layanan berbagi videonya bergantung pada pemerintah untuk mendefinisikan Organisasi Teroris Asing (FTO) untuk memandu penegakan aturan situs terhadap kelompok kriminal kekerasan.

YouTube menunjuk ke daftar FTO Departemen Luar Negeri Amerika di mana Taliban bukan termasuk dalam anggotanya. Amerika malah mengklasifikasikan Taliban sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus, yang membekukan aset Amerika dari mereka yang masuk daftar hitam dan melarang orang Amerika bekerja dengan mereka. 

Masalah semakin rumit, meskipun sebagian besar negara menunjukkan sedikit tanda bahwa mereka akan mengakui kelompok itu secara diplomatis. Posisi Taliban di panggung dunia mungkin belum bergeser saat mereka memperkuat kendali.

Peneliti keamanan Asia Selatan dan kandidat doktor di University of Edinburgh, Skotlandia, Sinan Siyech, menerangkan Taliban agaknya merupakan pemain yang diterima di tingkat hubungan internasional. Penjelasan itu, kata dia, menunjuk pada pembicaraan yang telah diadakan Cina dan Amerika Serikat dengan kelompok itu. 

Menurut Siyech, jika pengakuan itu masuk, maka bagi perusahaan seperti Twitter atau Facebook harusnya membuat keputusan subjektif bahwa kelompok tersebut buruk. “Dan mereka tidak akan menampung mereka,” tutur dia.

GADGETS NDTV | REUTERS

Baca:
Afghanistan: Nekat Terbang Bergantungan di Pesawat, 3 Orang Dilaporkan Jatuh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AS Beri Sanksi Puluhan Orang di Seluruh Dunia atas Pelanggaran HAM

1 jam lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan para pemimpin hak asasi manusia di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 7 Desember 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
AS Beri Sanksi Puluhan Orang di Seluruh Dunia atas Pelanggaran HAM

Setahun terakhir, Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada lebih dari 150 individu dan entitas di banyak negara terkait Pelanggaran HAM.


Cak Imin Akan Evaluasi Total Program Prakerja

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri launching  launching 1 Juta Jubir Desa AMIN bersama Barisan Relawan Desa Anies-Muhaimin (BALAD AMIN) di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta, Kamis, 7  Desember 2023. Tika Ayu/Tempo
Cak Imin Akan Evaluasi Total Program Prakerja

Cak Imin menuturkan saat ini Prakerja seperti tak mencapai urgensinya.


Induk Facebook & Instagram Segera Kenalkan Fitur Watermarking, buat Transparansi

1 hari lalu

Induk Facebook & Instagram Segera Kenalkan Fitur Watermarking, buat Transparansi

Meta Platforms, induk Facebook, Instagram dan WhatsApp akan memperkenalkan fitur watermarking untuk beberapa produk AI.


Budiman Sudjatmiko Bilang Prabowo Bakal Bangun 10 Kota Metaverse, Bagaimana Dampak Ekonominya?

2 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Budiman Sudjatmiko Bilang Prabowo Bakal Bangun 10 Kota Metaverse, Bagaimana Dampak Ekonominya?

Pakar keamanan siber menjelaskan dampak pembangunan kota metaverse terhadap ekonomi yang digagap capres Prabowo masih perlu dikaji lebih dalam.


Terpopuler: Ide Kota Metaverse Prabowo Tuai Kritik, Harga Cabai Rawit Terbang Rp 150 Ribu?

3 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberi kaos kepada warga saat kampanye di kawasan Masjid Agung Banten, Kota Serang, Banten, Minggu, 3 Desember 2023. Prabowo mengawali kampanye di hari keduanya dengan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, bertemu kiai dan ulama serta bersilaturahmi dengan Abuya Muhtadi Dimyathi di Cidahu, Pandeglang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Ide Kota Metaverse Prabowo Tuai Kritik, Harga Cabai Rawit Terbang Rp 150 Ribu?

Berita terpopuler ekonomi kemarin dimulai dari rencana Prabowo Subianto yang berencana membangun kota metaverse.


Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse, Pakar Singgung Produk Gagal Mark Zuckerberg

4 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalami warga saat kampanye di kawasan Masjid Agung Banten, Kota Serang, Banten, Minggu, 3 Desember 2023. Prabowo mengawali kampanye di hari keduanya dengan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, bertemu kiai dan ulama serta bersilaturahmi dengan Abuya Muhtadi Dimyathi di Cidahu, Pandeglang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse, Pakar Singgung Produk Gagal Mark Zuckerberg

Pakar IT dan keamanan siber mengatakan seharusnya capres Prabowo Subianto tidak fokus ke kota metaverse, tapi lebih baik ke kecerdasan buatan (AI).


96 Isu Hoaks Pemilu Ditemukan di Medsos, Kominfo: Terbanyak di Facebook

4 hari lalu

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
96 Isu Hoaks Pemilu Ditemukan di Medsos, Kominfo: Terbanyak di Facebook

Hingga November 2023, Kominfo mengungkap ada 96 isu hoaks terkait Pemilu yang beredar di media sosial.


Hasil Riset Ungkap Perempuan Jadi target Utama Ujaran Kebencian di Media Sosial

7 hari lalu

Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com
Hasil Riset Ungkap Perempuan Jadi target Utama Ujaran Kebencian di Media Sosial

Perempuan merupakan target utama dari tindakan ujaran kebencian di dunia maya.


Status Jokowi di PDIP, Ganjar Pranowo: Formalitasnya Masih Kader

7 hari lalu

Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo, Ketum PDIP Megawati, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
Status Jokowi di PDIP, Ganjar Pranowo: Formalitasnya Masih Kader

Ganjar mengatakan sikap Jokowi sebagai kader PDIP akan dilihat kembali hadir atau tidaknya pada Hari Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.


Ganjar Mulai Sadar Tak Didukung Jokowi Sejak Ramai Gugatan di MK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan Shalat Idul Fitri 1444 H di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 22 April 2023. Shalat Idul Fitri pertama yang diselenggarakan di Masjid Raya Sheikh Zayed tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ganjar Mulai Sadar Tak Didukung Jokowi Sejak Ramai Gugatan di MK

"Kalau prosesnya saya kira mulai kelihatan agak berbeda waktu ramai di MK saja," kata Ganjar.