Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 yang Ikut Diungkap dalam Kasus Data Jokowi Bocor dari PeduliLindungi

image-gnews
Seorang warga mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Januari 2021. ANTARA/Zabur Karuru.
Seorang warga mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Januari 2021. ANTARA/Zabur Karuru.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Klarifikasi atas tersebarnya informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo telah diberikan dua kementerian dan satu institusi sekaligus. Isinya membenarkan sertifikat dengan data NIK di dalamnya itu berasal dari aplikasi PeduliLindungi yang dimasuki secara ilegal.

Dijelaskan bahwa ilegal bukan karena sistem keamanan aplikasi itu dijebol ataupun basisdatanya telah bocor. Ilegal yang dimaksud adalah akun sang presiden telah dimasuki oleh orang lain tanpa izin menggunakan data yang didapat dari sumber lain. 

Siaran tertulis yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika, penjelasan atas pencurian data pribadi Presiden Jokowi yang kemudian disebar di media sosial itu itu juga mengungkap hal lain. Di antaranya adalah kasus kebocoran data yang dikelola pemerintah yang pernah terjadi sebelumnya serta upaya pengamanan data dalam aplikasi PeduliLindungi itu sendiri.

Berikut penjelasan lain tersebut,

1. Peristiwa kebocoran data

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian sebagai berikut: 4 PSE telah dikenai sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan Sistem Elektronik, sedangkan 9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi Meningkatkan pengamanan

2. Pengamanan PeduliLindungi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk meningkatkan keamanan Sistem PeduliLindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi sistem aplikasi itu ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga basidata aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare.

3. Pembagian tugas di pemerintahan

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi yang diampu, sebagai berikut:

a. Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.  

b. BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

c. Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem PeduliLindungi sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

8 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

8 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

8 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

9 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

10 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024


Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

10 jam lalu

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto (kanan) dan Calon Wakil Presiden Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung dan simpatisan di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

Masa kampanye Pilpres 2024 sejak 28 November 2023, berikut janji kampanye Prabowo-Gibran sepekan ini kampanye. Apa saja janjinya?


Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

10 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi
Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.


Jokowi Minta Pemerintah Pusat Bantu Bereskan Masalah Air di Kupang

11 jam lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jokowi Minta Pemerintah Pusat Bantu Bereskan Masalah Air di Kupang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah pusat untuk turun tangan membereskan masalah penyediaan air di Kupang, Nusa Tenggara Timur.