"

3 yang Ikut Diungkap dalam Kasus Data Jokowi Bocor dari PeduliLindungi

Seorang warga mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Januari 2021. ANTARA/Zabur Karuru.
Seorang warga mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Januari 2021. ANTARA/Zabur Karuru.

TEMPO.CO, Jakarta - Klarifikasi atas tersebarnya informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo telah diberikan dua kementerian dan satu institusi sekaligus. Isinya membenarkan sertifikat dengan data NIK di dalamnya itu berasal dari aplikasi PeduliLindungi yang dimasuki secara ilegal.

Dijelaskan bahwa ilegal bukan karena sistem keamanan aplikasi itu dijebol ataupun basisdatanya telah bocor. Ilegal yang dimaksud adalah akun sang presiden telah dimasuki oleh orang lain tanpa izin menggunakan data yang didapat dari sumber lain. 

Siaran tertulis yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika, penjelasan atas pencurian data pribadi Presiden Jokowi yang kemudian disebar di media sosial itu itu juga mengungkap hal lain. Di antaranya adalah kasus kebocoran data yang dikelola pemerintah yang pernah terjadi sebelumnya serta upaya pengamanan data dalam aplikasi PeduliLindungi itu sendiri.

Berikut penjelasan lain tersebut,

1. Peristiwa kebocoran data

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian sebagai berikut: 4 PSE telah dikenai sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan Sistem Elektronik, sedangkan 9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi Meningkatkan pengamanan

2. Pengamanan PeduliLindungi

Untuk meningkatkan keamanan Sistem PeduliLindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi sistem aplikasi itu ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga basidata aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare.

3. Pembagian tugas di pemerintahan

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi yang diampu, sebagai berikut:

a. Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.  

b. BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

c. Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem PeduliLindungi sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.








Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

2 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

Presiden Jokowi mengaku sempat bingung dengan istilah PSBB dan PPKM yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda.


Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi

4 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Anwar Usman foto bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Saldi Isra usai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2023-2028.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi

Adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman resmi kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) setelah membaca sumpah jabatan dalam Sidang Pleno Khusus


Jokowi Cerita Kebingungan Atasi Covid-19 di Awal Pandemi

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Cerita Kebingungan Atasi Covid-19 di Awal Pandemi

Jokowi mengaku saat itu langsung menghubungi beberapa negara yang pernah mengalami endemi dan lebih dulu terpapar Covid-19.


Beri Masukan ke Megawati soal Nama Capres, Jokowi: dari Angka dan Data yang Kami Miliki

6 jam lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
Beri Masukan ke Megawati soal Nama Capres, Jokowi: dari Angka dan Data yang Kami Miliki

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya memberikan masukan kepada Megawati Soekarnoputri soal nama capres PDIP


Jokowi Beri Masukan ke Megawati soal Nama Bakal Capres PDIP

6 jam lalu

Presiden Jokowi Bertemu Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Selasa, 7 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Masukan ke Megawati soal Nama Bakal Capres PDIP

Namun, Jokowi mengakui adanya pembahasan khusus soal kontestasi Pemilu 2024 dengan Megawati.


Akui Terima Usulan Nama Menpora Baru dari Golkar, Jokowi: Belum Saya Putuskan

6 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Akui Terima Usulan Nama Menpora Baru dari Golkar, Jokowi: Belum Saya Putuskan

Jokowi menyebut kriteria yang diinginkan untuk pengganti Menpora Zainudin, yaitu muda


Jokowi dan Megawati Bahas Capres dari PDIP di Pertemuan 3 Jam

6 jam lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
Jokowi dan Megawati Bahas Capres dari PDIP di Pertemuan 3 Jam

Jokowi mengaku memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka dan data-data yang dimilikinya.


Jokowi Bakal Saksikan Pengambilan Sumpah Adik Iparnya sebagai Ketua MK

8 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Anwar Usman saat mengesahkan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Sementara itu, pemungutan suara di forum yang sama menetapkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bakal Saksikan Pengambilan Sumpah Adik Iparnya sebagai Ketua MK

Ipar Jokowi itu terpilih kembali sebagai Ketua MK periode 2023-2028 setelah diadakan pemilihan pekan lalu.


Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati: Sudah, Berhenti Lah

8 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati: Sudah, Berhenti Lah

Megawati menceritakan dirinya senang blusukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan kades.


Rencana APDESI Beri Gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa, Mirip Julukan Soeharto

9 jam lalu

Presiden Jokowi membagikan kaos dan paket sembako untuk warga dan pedagang di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Ahad, 5 Maret 2023. Selain paket sembako, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan kemasyarakatan berupa amplop modal usaha sebesar Rp 1,2 juta pada sejumlah pedagang pasar saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung. TEMPO/Prima mulia
Rencana APDESI Beri Gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa, Mirip Julukan Soeharto

Perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi sejak 2019 berencana beri gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa. Julukan itu mirip dengan julukan Soeharto.