TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang bersiap mengeluarkan sejumlah ketentuan baru, termasuk sanksi-sanksi, untuk mempersempit ruang para peretas atau hacker. Pemerintah AS merujuk kepada keuntungan yang didapat dari modus serangan-serangan ransomware melalui penggunaan mata uang digital, yang belakangan semakin berkembang.
Kabar itu datang dari pemberitaan harian WALL STREET JOURNAL pada Jumat lalu. Dilaporkan dalam pemberitaan media itu, Departemen Keuangan berencana menerapkan sanksi-sanksi baru paling cepat mulai pekan ini. Isinya akan menarget para pedagang dan transaksi cryptocurrency tertentu, dengan harapan mampu mencegah perdagangan yang akan memproses transaksi untuk ransomware.
Departemen Keuangan AS juga dilaporkan berencana mengeluarkan petunjuk baru bisnis berkenaan risiko-risiko yang akan diambil jika memenuhi tuntutan pembayaran ransomware. Untuk konfirmasi dan detail dari pemberitaan itu, Departemen Keuangan AS belum memberikan keterangannya.
Tapi, kalau benar akan terbit, kebijakan itu akan yang paling signifikan dari yang sudah dikeluarkan pemerintahan Joe Biden melawan gelombang serangan ransomware yang skala dan frekuensinya semakin meningkat setahun belakangan. Satu serangan itu misalnya yang terjadi pada Mei lalu, terhadap Colonial Pipeline.
Jaringan pipa distribusi bahan bakar yang dioperasikannya lumpuh setelah serangan ransomware. Perusahaan itu kemudian membayar tebusan lebih dari US$ 4 juta kepada penyerang untuk bisa mendapatkan jaringan distribusinya pulih kembali secara online.
Atau pada awal bulan ini, serangan tertuju kepada Howard University. Sekolah itu dipaksa tutup setelah sebuah serangan ransomware menginterupsi layanan teknologi dan komputernya.
Pada Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meneken sebuah perintah eksekutif yang membuat lebih mudah bagi bisnis pemerintah dan sektor swasta untuk berbagi informasi dalam menghadapi kebangkitan serangan siber. Perintah juga mensyaratkan badan-badan pemerintahan untuk mengerahkan layanan autentifikasi multifaktor dalam sistem mereka.
Pemerintahan Joe Biden juga dijadwalkan menerbitkan aturan baru antipencucian uang dan antikeuangan teror pada tahun ini. Tujuannya, membatasi penggunaan pembayaran menggunakan uang kripto dalam serangan-serangan ransomware.
THE VERGE
Baca juga:
Alasan Hacker Bobol Data Minta Tebusannya Uang Kripto
