TEMPO.CO, Jakarta - Pesisir utara Jawa Tengah termasuk kawasan dengan garis pantai yang paling parah perubahannya karena akresi (perubahan garis pantai menuju laut lepas) maupun abrasi (pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut). Kawasan ini terpukul bukan hanya oleh dampak pemanasan global dan perubahan iklim, tapi juga unsur lokal seperti penurunan tanah.
Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengaku telah menyiapkan sederet strategi. “Kami sudah melakukan beberapa upaya, ada jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Peni Rahayu, dalam diskusi virtual bertajuk ‘Perubahan Iklim dan Ancaman Tenggelamnya Pesisir Jawa’, Kamis 14 Oktober 2021.
Yang jangka pendek, disebutkannya, mengurangi dengan membatasi eksploitasi air tanah dan sebagai gantinya, menyediakan air bersih melalui pelayanan air minum atau PAM. Selain itu, ada juga gerakan penyelamatan daerah aliran sungai (DAS) di hulu dan penanaman mangrove di hilir, serta adanya gerakan memanen air hujan.
Upaya jangka pendek lainnya adalah pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut dan kolam retensi. Tanggul dan kolam dimaksudkan menampung volume air laut ketika debit maksimum datang, kemudian perlahan mengalirkannya kembali ke laut ketika debit sudah kembali normal—dengan sistem pompa. “Langkah ini khususnya dilakukan di wilayah Semarang-Demak,” tutur Peni.
Langkah jangka menengah yang dilakukan Pemda Jawa Tengah, diuraikan Peni, adalah pemetaan dan pemantauan sebaran serta besaran daerah rawan bencana land subsidence, area genangan rob, dan banjir. Termasuk juga penyusunan masterplan penanganan banjir dan rob di wilayah Pantura, pembangunan kolam retensi dan rumah pompa, normalisasi sungai, antara lain Banjir Kanal Barat dan Timur, serta sungai-sungai di Kota Semarang dan Pekalongan.
“Pembangunan rumah panggung juga masuk ke dalam strategi jangka menengah kami,” katanya lagi.
Untuk upaya jangka panjang, Peni berujar, pemerintah daerah Jawa Tengah akan selalu mengevaluasi RTRW, juga zona pemanfaatan dan konservasi air tanah di cekungan air tanah. Serta evaluasi masterplan sistem drainase penanganan banjir dan rob secara terintegrasi. “Konstruksi penanganan abrasi, penguatan tebing dan normalisasi sungai,” tutur dia.
Sejumlah warga membongkar bangunan yang terancam abrasi akibat hantaman gelombang tinggi di Pantai Tegalkamulyan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 27 Mei 2020. Gelombang tinggi air laut yang mencapai enam meter di pesisir selatan jawa tengah, menyebabkan tiga titik tanggul penahan rob di sepanjang pantai TegalKamulyan jebol, dan memicu abrasi serta menyebabkan air rob menggenangi pemukiman warga, area persawahan dan tambak udang. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Peni juga membeberkan data ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa Tengah yang sudah mulai terlihat. Berdasarkan hasil perhitungan dan monitoring laju rata-rata penurunan muka tanah secara vertikal periode 2015-2020 cukup bervariasi, di Kota Semarang antara 0,9-6,0 cm, sedang di Pekalongan 2,1-11 cm.
Namun, secara keseluruhan, dia merekap, ada 13 kabupaten/kota yang mengalami akresi dan abrasi. Keseluruhan akresi seluas 2.601,8 hektare, sedangkan abrasi totalnya seluas 7.957,89 hektare.
Baca juga:
Di Jawa Barat, 44 Persen Faskes Belum Pernah Bantu Vaksinasi Covid-19
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu
