TEMPO.CO, Surakarta - Grab bersama OVO, hari ini, 21 Oktober 2021, meluncurkan PATRIOT (Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah), program jangkar untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Jokowi dan akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi di Tawang Arum Balaikota, Surakarta, Jawa Tengah.
Program ini menjadi langkah strategis bagi Grab, pemain digital terkemuka di Indonesia, dan OVO, platform pembayaran digital, rewards dan layanan finansial terdepan di Indonesia, untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Diluncurkan di kota Surakarta, yang menempati peringkat 7 nasional dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Grab OVO PATRIOT melingkupi beberapa inisiatif dari kedua perusahaan tersebut yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi online, baik dari sektor ritel maupun pemerintah.
Grab OVO PATRIOT berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menyambut baik inisiatif pembayaran secara cashless karena tidak hanya memudahkan penjual dan pembeli, tetapi juga bagi para kepala dinas. Pencapaian pemerintah menjadi meningkat.
Baca Juga:
“Sudah ada 44 pasar tradisional yang kami siapkan untuk onboarding termasuk di antaranya Pasar Legi dan Purwasari. Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli agar terbiasa dengan situasi sekarang. Pandemi memaksa kita sebagai pembeli dan penjual untuk lebih melek digital. Mari kita beri dukungan untuk para UMKM di Indonesia,” jelas Gibran.
Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia, mengatakan program Grab OVO PATRIOT diharapkan membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. “Kolaborasi Grab dan OVO diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024," ujarnya.
"Di Kota Solo sendiri, saat ini tercatat ada 82.531 UMKM yang beroperasi, dan kami percaya setiap UMKM ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dapat berkembang pesat di ranah digital. Melalui program ini, kami juga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang aman,” tambahnya.
Digitalisasi Pasar di Solo saat ini terdiri dari empat zona pasar dan UMKM Solo, yaitu Pasar Gede, Pasar Nusukan-Pasar Gilingan, Pasar Jongke-Pasar Kembang, dan Pasar Kliwon. Grab bersama OVO melakukan edukasi dan adopsi platform digital (onboarding) pedagang pasar ke dalam ekosistem digital dan metode pembayaran QRIS. Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan OVO, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, OVO telah menyediakan layanan pembayaran online bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. OVO juga telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan saat ini telah mencapai tahap akhir (90 persen) pengembangan, sebelum resmi diluncurkan bersama Kementerian Keuangan RI.
Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur OVO, mengatakan Surakarta menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Untuk itu OVO telah menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di Kota Surakarta.
"Ke depannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor,” ujar Karaniya.
Baca:
Telkomsel Gandeng LPP-KUKM Dorong Digitalisasi UMKM
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
