TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko meresmikan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) yang berubah status menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Dengan transformasi ini, Politeknik Teknologi Nuklir diharapkan menjadi pusat pendidikan vokasi terkait teknologi nuklir tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di regional," kata Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 30 Oktober 2021.
Dengan peresmian itu, Politeknik Teknologi Nuklir akan semakin terbuka, kuat berjejaring dengan industri, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi, semakin banyak menghasilkan inovasi dan mampu menguatkan Indonesia dengan aplikasi teknologi nuklirnya.
Persetujuan perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke politeknik sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB Nomor B/642/M.KT.01/2021 tanggal 29 Juni 2021.
Peresmian politeknik itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan BRIN Nomor 13 Tahun 2021 yang telah diundangkan sejak 28 Oktober 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
Perubahan kelembagaan tersebut sesuai amanah Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi.
Dalam aturan tersebut, program vokasi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi sampai tingkat sarjana, magister maupun program doktor terapan. Sementara, STTN sebelumnya hanya menyelenggarakan program diploma IV.
Perubahan kelembagaan itu juga harus diikuti dengan penguatan program vokasi secara optimal, efektif, efisien dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan kebutuhan industri serta dunia kerja.
Untuk itu, BRIN bersama segenap pimpinan di Politeknik Teknologi Nuklir mencanangkan target peningkatan status akreditasi menjadi A dari akreditasi B saat ini, penambahan kapasitas menjadi 1.000 mahasiswa dari 400 mahasiswa saat ini.
Selain itu, juga ada target penambahan jumlah program studi mengikuti perubahan atau kebutuhan zaman serta menyelenggarakan S2 dan S3 terapan.
BRIN dan politeknik tersebut juga akan meningkatkan kualitas melalui penguatan "global engagement" dengan pendidikan tinggi dan institusi riset sejenis di luar negeri.
Handoko menuturkan untuk mencapai target tersebut, BRIN akan mendukung secara total melalui beberapa kebijakan konkret, antara lain pembebasan biaya masuk dan uang kuliah tunggal bagi seluruh mahasiswa Politeknik Teknologi Nuklir mulai semester depan.
Kebijakan berikutnya antara lain penyediaan asrama bagi mahasiswa tahun pertama dan kedua, revitalisasi dan integrasi infrastruktur serta program pendidikan dan riset dengan BRIN Babarsari.
Kemudian, peningkatan kuantitas, dan kualitas dosen dengan percepatan peningkatan kualifikasi melalui S2/S3 by-research, peningkatan mobilitas sumber daya manusia antara Politeknik Teknologi Nuklir dan BRIN dalam bentuk pembantu periset di BRIN Babarsari dan fasilitas nuklir lain.
Selain itu, BRIN akan melakukan mobilisasi periset BRIN menjadi dosen di politeknik tersebut, dan mobilisasi pensiunan menjadi dosen. BRIN juga mendorong agar seluruh dosen maupun mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris.
Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN Edy Giri Rachman Putra menuturkan perubahan status menjadi politeknik tersebut akan menjadi tantangan baru baik dalam sistem pembelajaran maupun penguatan sumber daya manusia (SDM).
"Tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan antisipasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, bagaimana pembelajaran mampu menghasilkan dan mampu menguatkan SDM yang unggul di bidang teknologi nuklir, dan menjadikan lulusan berdaya saing global," ujarnya.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan pelantikan para pejabat di lingkungan Politeknik Teknologi Nuklir. Edy berharap para pejabat yang dilantik mampu meletakkan dasar kuat sebagai perguruan tinggi vokasi nuklir satu-satunya di Indonesia dan sangat jarang di negara lain.
Ia menilai penting upaya memperkuat jejaring serta implementasi kerja sama dalam mengembangkan Nuclear Teaching Laboratory/Nuclear Teaching Industry bersama para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.
Selain itu, Politeknik Teknologi Nuklir diharapkan mampu bersinergi untuk mengubah paradigma, semangat, budaya, visi, serta cita cita menjadikan politeknik itu mendunia sesuai visi misi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.
Menurut dia, program Nuclear Teaching Industry (NTI) sebagai bagian dari "link and match" antara perguruan tinggi dan industri telah dimulai. "Harapannya program ini akan semakin berkembang saat STTN sudah berubah menjadi politeknik," tuturnya.
Ia mengatakan industri menjadi mitra untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dan sebagai tempat belajar yang nyata untuk meminimalkan kesenjangan teori dan praktik di dunia kerja.
Sebagai perguruan tinggi diploma bidang vokasi, salah satu daya saing sekaligus keunggulan mahasiswa adalah dibekalinya mahasiswa dengan sertifikasi Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi (SIB PPR).
SIB PPR merupakan sebuah lisensi yang wajib dimiliki oleh pengguna zat radioaktif baik industri maupun lembaga yang memanfaatkan zat radioaktif. Selain sertifikasi PPR Industri, juga ditawarkan tambahan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswanya, yaitu SIB PPR Medik, Ultrasonic Test level 2 dan lisensi Operator Radiografi.
ANTARA
Baca:
BRIN Ubah STTN Jadi Politeknik Teknologi Nuklir, Uang Kuliah Akan Dibebaskan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
