NSO Group Coret Puluhan Pemerintahan dan Lembaga dari Daftar Pelanggannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang spyware Pegasus, NSO Group, memangkas daftar negara yang memenuhi syarat untuk membeli teknologi siber darinya. NSO mengaku khawatir akan kemungkinan penyalahgunaan atas alat peretasan yang dijualnya. Daftar negara yang dilisensikan untuk membeli telah dipotong menjadi hanya 37 negara, turun dari semula 102.

Langkah tersebut diungkap dalam pemberitaan di surat kabar keuangan Israel, Calcalist, tapi artikel tidak menyebutkan dari mana sumberya. “Meksiko, Maroko, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) termasuk di antara negara-negara yang sekarang akan dilarang mengimpor teknologi siber Israel,” tertulis dalam laporan itu, Kamis 25 November 2021.

Dalam catatan Amnesty International dan Citizen Lab Universitas Toronto, Maroko dan UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun lalu. Sedangkan Arab Saudi dan Meksiko termasuk di antara negara-negara di mana Pegasus dikaitkan dengan pengawasan politik.

Kementerian Pertahanan Israel, menanggapi laporan itu, hanya menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah-langkah yang tepat ketika persyaratan penggunaan yang diatur dalam lisensi ekspor yang dikeluarkannya dilanggar. Namun, sumber kementerian tidak mengkonfirmasi bahwa lisensi telah dicabut. 

Pemerintah Israel berada di bawah tekanan agar mengendalikan ekspor spyware sejak sekelompok organisasi berita internasional melaporkan pada Juli lalu bahwa Pegasus telah digunakan untuk meretas telepon jurnalis, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia di beberapa negara. Laporan itu mendorong pemerintah Israel untuk meninjau kebijakan ekspor dunia maya yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan-nya. 

NSO Group telah membantah melakukan pelanggaran dengan mengatakan bahwa mereka hanya berbisnis dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum. NSO juga meyakinkan memiliki perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan.

NSO mungkin yakin tak melanggar tapi, pada awal bulan ini, Amerika Serikat menempatkan NSO Group dalam daftar hitam perdagangan atau menjual spyware kepada pemerintah yang menyalahgunakannya. Perusahaan itu mengaku kecewa atas keputusan itu dengan alasan teknologinya mendukung kepentingan dan kebijakan keamanan nasional Amerika dengan mencegah terorisme dan kejahatan.

NSO Group juga menghadapi tuntutan hukum dan kritik dari perusahaan teknologi besar yang menuduhnya mengekspos pelanggan mereka untuk diretas. Apple adalah yang terbaru menggugat perusahaan asal Israel itu ke pengadilan pada pekan ini, setelah sebelumnya, pada 2019, WhatsApp dan perusahaan induknya Meta sudah menempuh jalur yang sama.

Apple berjanji memberi informasi baru kepada para penggunanya tentang bagaimana NSO Group menginfeksi ponsel iPhone via apa yang disebut eksploitasi zero-click, atau yang disebut para peneliti sebagai ForcedEntry.

"Sembari itu Apple berusaha mencari penetapan hukum yang permanen untuk bisa melarang NSO Group menggunakan perangkat, layanan dan software Apple," kata Apple. 

GADGETS NDTV, ISRAEL CALCALIST, THE VERGE

Baca juga:
Penemu Sistem AR Sebut Metaverse lebih Berbahaya daripada Media Sosial