Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FAO, KKP, dan Pemda Sukabumi Tingkatkan Kelangsungan Hidup Ikan Sidat

Reporter

image-gnews
Anakan sidat -elver-hasil pembesaran di Sukabumi. Photo  FAO / Yohanes Jaya
Anakan sidat -elver-hasil pembesaran di Sukabumi. Photo FAO / Yohanes Jaya
Iklan

TEMPO.CO, JakartaFAO, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Pemda Sukabumi bekerja sama memperbaiki tingkat kelangsungan hidup (survival rate) unangi atau ikan sidat yang tengah dalam masa kritis benih (glass eel) ke anakan (elver) melalui proyek FAO-IFish. Demonstrasi pembesaran anakan sidat ini bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) Tonjong di Sukabumi. Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan daerah penghasil benih sidat dari tangkapan alam. Ini tidak hanya menunjang usaha budi daya lokal, namun turut juga bisnis budi daya sidat di seluruh Indonesia.

Namun sayang, penggunaan ikan sidat secara komersial dapat menekan stabilnya populasi sidat di alam. Karena saat ini tingkat kelangsungan hidup bibit sidat sangat rendah. Jepang dan Eropa sudah mengalami keadaan yang sama, dimana beberapa jenis sidat disana telah masuk kategori terancam punah. Padahal di seluruh restoran Jepang yang ada di dunia, ikan sidat adalah menu yang banyak dicari dan 80% sidat yang dikonsumsi berasal dari hasil Budi daya. 

Proyek yang mendapat bantuan finansial dari Global Environment Fund (GEF) ini telah ditinjau oleh National Project Manager Proyek FAO-IFish bersama Bupati Sukabumi dan Kepala Pusat Riset Perikanan pada hari Kamis, 16 Desember 2021 dengan mendangi BBI Tonjong. Tidak hanya meninjau hasil putaran pertama dari demonstrasi pembesaran sidat, kunjungan ini juga sebagai tanda dimulainya demonstrasi putaran kedua. Ternyata hingga 60 persen usaha ini berhasil meningkatkan survival rate benih ke fase anakan. 

"Diharapkan hasil dari kegiatan demonstrasi di BBI Tonjong memberikan informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan survival rate sidat dari fase benih ke anakan. Semakin tinggi survival rate, semakin sedikit benih yang perlu diambil dari alam, sehingga dapat mengurangi tekanan pada populasi sidat," kata Yayan Hikmayani, Kepala Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kunjungan Bupati Sukabumi, Kepala Pusat Riset Perikanan KKP, dan National Project Manager Proyek FAO-IFish ke BBI Tonjong, 16 Desember 2021. Photo © FAO Indonesia

Kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2018 ini berfokus kepada kebijakan pengarusutamaan prinsip konservasi keanekaragaman hayati perairan darat dengan melakukan demonstrasi dan pemanfaatan berkelanjutan, khususnya untuk spesies ikan sidat (Anguilla sp). Dirasa pentingnya usaha ini untuk meningkatkan sumbangan dari sektor perikanan perairan darat untuk memnuhi gizi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Perairan Teluk Pelabuhan Ratu merupakan salah satu perairan strategis jalur ruaya benih sidat di selatan Jawa. Dengan melimpahnya sumber daya benih, Kabupaten Sukabumi akan menyusun program jangka panjang untuk pemanfaatan dan pengelolaan perikanan sidat, serta menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai ikon produsen ikan sidat di Indonesia. Salah satu lokasi yang penting bagi perikanan sidat di Sukabumi adalah BBI Tonjong, sebagai pusat pembesaran benih ke anakan,” ujar Marwan Hamami, Bupati Kabupaten Sukabumi.

Bersama dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan Charles Sturt University, Australia, proyek ini juga memberikan sarana untuk melancarkan pembangunan jalur laluan ikan pada konstruksi Bendung Caringin di Sungai Cibareno. Jalur tersebut dibangun melintang supaya ikan sidat bisa berpindah di sepanjang wilayah aliran sungai. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Di samping kerjasama demonstrasi di BBI Tonjong, proyek IFish akan melanjutkan kerja sama dengan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 untuk menyusun sejumlah kebijakan strategis, seperti peraturan daerah Pengelolaan Perikanan Darat dan Masterplan Pengelolaan Perikanan Sidat di Kabupaten Sukabumi. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, serta sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat dan perikanan sidat,” kata Sudarsono, National Project Manager proyek FAO-IFish dalam rilis FAO.

Adapaun langkah kerja sama proyek IFish ikan sidat di Sukabumi diantaranya ialah studi banding ke Kabupaten Cilacap, Training of trainer untuk pemantauan sumber daya benih sidat, membentuk kelompok kerja Pengelolaan Perairan Darat Terpadu di Kabupaten Sukabumi, serta mengikutsertakan nelayan, pengepul dan komunitas pemancing sebagai ujung tombak pengawasan sumberdaya ikan dan ekosistem sungai di Kabupaten Sukabumi dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas.

Proyek ini turut mendukung program prioritas KKP dalam membangun kampung ikan air tawar di Kabupaten Sukabumi berdasar pada kearifan lokal. Masyarakat predesaan yang mengedepankan potensi perikanan lokal, serta menerapkan pendekatan ekosistem dan ramah lingkungan, dengan pembangunan ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mereka.

PUSPITA AMANDA SARI

Baca: FAO: Hati-hati Gunakan Antimikroba Cegah Pandemi Tersembunyi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

6 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

6 hari lalu

Situs Gunung Padang Akan Dipugar
Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

Jurnal online, Wiley Online Library umumkan tarik publikasi artikel ilmiah berisi hasil penelitian Situs Gunung Padang. Bagaimana ke sana?


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

10 hari lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Ada Usulan Sukabumi Masuk Kawasan Aglomerasi, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR

14 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ada Usulan Sukabumi Masuk Kawasan Aglomerasi, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR

Penentuan wilayah yang masuk kawasan aglomerasi merupakan kewenangan pemerintah.