TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Penyelamat Hutan Mentawai menuntut pencabutan izin kebun atsiri milik Koperasi Minyak Atsiri seluas 1.500 hektare di Pulau Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tuntutan disampaikan sekitar 30 orang dari koalisi yang berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kehutanan Sumatera Barat di Jalan Raden Saleh, Padang, Rabu 22 Desember 2021.
Koalisi itu terdiri dari Forum Mahasiswa Mentawai, Walhi Sumatera Barat, LBH Padang, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), dan sejumlah organisasi mahasiswa dan NGO di Sumatera Barat. Mereka menyebut izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) yang diberikan kepada Koperasi Minyak Atsiri di Desa Silabu, Pulau Pagai Utara, berpotensi merusak lingkungan dan perpecahan antar suku di Mentawai.
Ketua Forum Mahasiswa Mentawai Eko Zebua yang memimpin demonstrasi mengatakan Koperasi Minyak Atsiri mengantongi izin dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat untuk pembuatan kebun atsiri seluas 1.500 hektare. Namun dia menuding koperasi hanya mengincar pohon-pohon besar di hutan Silabu untuk ditebang.
Ia menyebutkan pada September lalu, Koperasi Minyak Atsiri telah memasukkan sejumlah alat berat ke lokasi untuk membuka lahan. Sebagian besar masyarakat di Desa Silabu menolak dan melakukan penghadangan.
Akhirnya alat berat dioperasikan di lahan milik suku yang sudah menyetujui. Alat berat beroperasi menebangi pohon-pohon besar menjadi kayu gelondongan.
“Kini sebagian besar masyarakat resah dan merasa sangat terancam dalam mempertahankan hutannya. Masalah ini juga berpotensi menyebabkan perpecahan suku di tengah masyarakat di Mentawai,” kata Eko Zebua.
Menurut Eko kondisi lingkungan di Kepulauan Mentawai sudah sangat parah, karena sudah sejak 1970-an hutannya dieksploitasi perusahaan pemilik HPH. Ia mencontohkan di Pulau Siberut yang saat ini sedang terjadi banjir di sejumlah lokasi.
