PPI Dunia Dukung SE Menag Soal Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Reporter

Editor

Devy Ernis

Muadzin mengumandangkan adzan saat memasuki waktu salat zuhur di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 18 September 2020. Pengelola Masjid meniadakan ibadah salat jumat atas imbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia mendukung edaran yang diterbitkan Menteri Agama terkait pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Dukungan ini mengemuka dalam diskusi panel yang digelar secara online oleh Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat (PPM) PPI Dunia pada Jumat, 4 Maret 2022.

Diskusi online itu mengangkat tema "Bagaimana Pengeras Suara Masjid di Tiga Kawasan Dunia". Hadir sebagai narasumber, Ahsanul Ulil Albab (Presiden PPMI Mesir), Savran Billahi (Ketua Lakpesdam PCNUI Turki), dan Yudi Ariesta Chandra (Direktur PPM PPI Dunia). Diskusi dimoderatori Dea Aulia yang saat ini sedang studi postgraduate di Turki sekaligus Staf Khusus Koordinator PPI Dunia bidang Keagamaan Internasional.

Ketua panitia diskusi Budy Sugandi mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana penggunaan pengeras suara masjid di luar negeri, khususnya di negara yang berada di tiga kawasan berbeda, yaitu Mesir di Timur Tengah, Turki di Eropa, dan Jepang di Asia-Oseania. Kegiatan ini digelar sekaligus untuk merespon polemik yang berkembang pasca terbitnya edaran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang perlunya pengaturan penggunaan pengeras suara.

Gandi, sapaan akrabnya berharap kegiatan ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan diskursus yang konstruktif dalam menyikapi langkah pemerintah tersebut.

Sebagai Bentuk Menjaga Keharmonisan

Koordinator PPI Dunia, Faruq Ibnul Haqi menyampaikan bahwa Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag) No SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala merupakan upaya menjaga keharmonisan. Hal ini sejatinya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang mana masyarakatnya ini sangat beragam khususnya sebagai upaya dalam merawat toleransi antar umat beragama.

Kandidat doktor University of South Australia ini mengimbau agar pernyataan Menteri Agama bisa direspon dari sisi yang lebih substantif dan konstruktif. Hal ini sangat diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara multireligi.

Ahsanul Ulil Albab, yang juga mahasiswa pasca sarjana di Mesir ini menyampaikan bahwa Islam mengajarkan untuk mendahulukan sesuatu yang mencegah keburukan dibanding melakukan kebaikan. Ulil, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa pelaksanaan ibadah yang dilakukan masyarakat agar tidak mengganggu orang lain.

Ketua Umum PPMI Mesir ini berpandangan bahwa kebijakan Kementerian Agama tersebut sebagai hal yang syar'ie dan legal di mata agama agar penggunaan pengeras suara di masjid tidak mengganggu masyarakat di masjid.

“Di Mesir sendiri, meskipun negara muslim, tetapi tetap ada aturan terkait penggunaan pengeras suara untuk adzan atau pun ibadah lainnya,” tutur Ulil seperti dikutip di laman resmi Kementerian Agama pada Ahad, 6 Maret 2022.

Perlu Strategi Komunikasi Agar Tak Salah Kaprah

Savran Billahi, yang saat ini tinggal di Turki, mengatakan bahwa Turki menempatkan agama di bawah logika negara. Jadi, kata dia, negara berfungsi sebagai pengendali agama. Sedangkan di Indonesia, negara menjadi fasilitator agama. "Di Turki itu ada pembacaan salawat yang harus dibaca setelah sholat," katanya.

Mahasiswa pasca sarjana di University Ankara ini juga menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Agama itu benar dan bijaksana secara substansi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar yang sakit, non-muslim, dan terganggu. Namun dia mengingatkan bahwa ke pemerintah perlu menggunakan strategi komunikasi publik yang lebih efektif agar tidak direspon berbeda oleh masyarakat.

Savran juga menyerukan agar polemik ini bisa menjadi cikal bakal untuk mengkampanyekan masjid ramah lingkungan, yang tidak hanya terkait suara, tetapi juga kebersihan, dan sebagainya.

Diatur Sesuai Kearifan Lokal

Yudi Ariesta Chandra selaku Direktur PPM PPI Dunia yang saat ini menempuh studi di Jepang membagikan pengalamannya dalam menjalankan ibadah sebagai muslim di Jepang. Dia menuturkan bahwa di Jepang, muslim merupakan minoritas. Chandra menjelaskan bahwa pemerintah Jepang melarang penggunaan pengeras suara yang diarahkan keluar masjid, sehingga untuk mengetahui waktu sholat setiap umat muslim menggunakan aplikasi digital adzan pada gawai seluler masing-masing.

Terkait polemik pengaturan pengeras suara masjid, mahasiswa doktoral di University of Kochi Jepang ini menyampaikan bahwa secara substansi setuju dengan Menteri Yaqut yang menerangkan bahwa penggunaan pengeras suara perlu diatur agar tidak mengganggu masyarakat lain yang mungkin sedang sakit atau pun berbeda keyakinan.

Namun demikian, Direktur PPM ini mengimbau agar pengaturan penggunaan pengeras suara tersebut diserahkan kepada setiap tokoh agama di setiap daerah agar sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

“Hal ini mengingat masyarakat Indonesia sangat majemuk, bukan hanya dari sisi religi tetapi juga dari sisi budaya. Sehingga, pengaturan tersebut bisa sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” katanya.

Baca juga: Bom Masjid Pakistan Tewaskan 61, ISIS Klaim Bertanggung Jawab

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

15 jam lalu

Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

Kemenang mendapat banyak usulan soal subsidi biaya haji yang diberikan ke jemaah besarannya mencapai 50 persen.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

1 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

1 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

2 hari lalu

Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menawarkan beberapa solusi untuk menekan biaya haji. Salah satunya menurunkan biaya penerbangan.


Daftar 5 Fakta Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023

4 hari lalu

Daftar 5 Fakta Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023

Berikut fakta-fakta usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau biaya haji untuk periode tahun 2023 atau 1444 Hijriah.


Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

5 hari lalu

Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

Usulan Menteri Agama terkait kenaikan biaya haji 2023 menimbulkan pro dan kontra. Berikut deretan pendapat yang menolak dan mendukung.


Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

6 hari lalu

Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk menekan biaya haji 2023 yang dinilai memberatkan masyarakat.


Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Belum Final, Masih Terbuka Pembahasan dengan DPR

6 hari lalu

Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Belum Final, Masih Terbuka Pembahasan dengan DPR

Kementerian Agama menjelaskan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji naik dari sekitar 39,8 juta menjadi 69,1 juta per jemaah


Biaya Haji Naik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Terlalu Mendadak dan Memberatkan

6 hari lalu

Biaya Haji Naik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Terlalu Mendadak dan Memberatkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Marwan Dasopang menilai rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas menaikkan biaya haji merugikan calon jamaah