Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rektor Hadir di DPR: SBM ITB Bukan Unit Bisnis

image-gnews
Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (ANTARA/HODok Humas ITB)
Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (ANTARA/HODok Humas ITB)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini D. Wirahadikusumah dan rombongan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR, Kamis, 24 Maret 2022, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Hetifah Sjaifudian.

Rektor memaparkan soal transformasi dan integrasi yang sedang dilakukan internal ITB, termasuk menjelaskan kisruh yang terjadi di Sekolah Bisnis dan Manajemen atau SBM ITB.

“SBM bukan merupakan unit bisnis, melainkan fakultas atau sekolah yang sama dengan yang lain,” ujarnya dalam rapat yang disiarkan langsung itu.

Penyetaraan itu menjadi salah satu bibit protes Forum Dosen SBM ITB sejak November 2021. Mereka menolak Peraturan Rektor terbaru, misalnya yang terkait dengan standar biaya.

Merujuk pada Peraturan Dekan SBM pada 2003, mereka menilai SBM memiliki hak otonomi dan swakelola. Aturan baru Rektor dianggap mencabut kekhususan SBM.

Reini mengakui aturan 2003 itu sambil mengungkapkan isi surat Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITB ketika itu, bahwa ada catatan tentang batasan waktu dan misi yang khusus. Dia juga membantah soal istilah swakelola dan otonomi. “Yang ada adalah sistem keuangan mandiri yang diatur tersendiri dan ada kata swadana,” ujarnya.

SBM ketika pada masa awal itu, kata Reini, dibolehkan mencari sponsor. Alasannya karena untuk keperluan investasi awal, SBM yang masih baru diberi fleksibilitas untuk bergerak cepat mencari pendanaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ketua MWA mengakui investasi awal dibebankan sepenuhnya ke mahasiswa lewat BPP tadi yang waktu itu lebih besar daripada fakultas lain sampai masa tertentu,” katanya. BPP adalah biaya penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian setelah beberapa waktu ke depan, kata Reini, pendanaan program S1 harus sama kembali dengan program S1 lainnya. “Tentunya saat ini kita perlu melakukan pelurusan-pelurusan, apalagi sudah kuat sehingga perlu integrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Namun begitu, dia mengakui, proses perubahan manajemen dalam masa transisi dan tranformasi di SBM ITB menimbulkan gonjang ganjing. Karena itu Reini mengeluarkan Peraturan Rektor yang berlaku hingga Juni 2022 terkait belanja pegawai dan lainnya, juga membentuk tim diskusi, serta membuat Surat Keputusan Pelaksana Tugas Dekanat SBM yang mengundurkan diri kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Jaka Sembiring dan dua orang wakilnya.

Rombongan Rektor ITB berjumlah sepuluh orang, terdiri dari dua orang wakil rektor, beberapa dekan, dan dosen. Sebelumnya Komisi X DPR RI pada Senin lalu telah mengundang Forum Orangtua dan Forum Dosen SBM ITB.

Baca:
Kisruh SBM ITB Sampai ke DPR, Ungkap Pendapatan dari Mahasiswa Rp 120-157 Miliar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU DKJ: Jakarta Punya Ibu Kota, Gubernur Ditunjuk Presiden, hingga Pembentukan Dewan Kota

1 jam lalu

Gedung bertingkat di jalan Sudirman, Jakarta, 2 April 2020. Tempo/Tony Hartawan
RUU DKJ: Jakarta Punya Ibu Kota, Gubernur Ditunjuk Presiden, hingga Pembentukan Dewan Kota

Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Isi RUU mulai dari batas kota hingga gubernur ditunjuk presiden.


Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

4 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

Revisi UU ITE disahkan DPR. Beberapa tokoh pernah kritik dan menolak UU ITE dari Jusuf Kalla, Rocky Gerung, KontraS hingga Elsam memuat pasal karet.


Politikus PDIP Kritik RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Ini Isinya

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Politikus PDIP Kritik RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Ini Isinya

Anggota DPR dari Fraksi PDIP mengkritik isi RUU DKJ tentang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk presiden setelah Ibu Kota pindah. Apa isi RUU DKJ?


Profil Singkat 7 Hakim Agung MA yang Disetujui DPR

11 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kelima kiri), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kelima kanan), Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Rachmat Gobel (keempay kiri) berfoto bersama dengan Tujuh Calon Hakim Agung Mahkamah Agung terpilih dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Paripurna DPR RI tersebut mengesahkan 7 calon Hakim Agung Mahkamah Agung. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Singkat 7 Hakim Agung MA yang Disetujui DPR

DPR RI menyetujui tujuh hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung atau MA. Siapa saja mereka?


Vulkanolog ITB Sebut Gunung Api Meletus Bisa jadi Potensi Geowisata, Asalkan....

11 jam lalu

Luncuran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Turi, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu 5 Agustuss 2023. Menurut data BPPTKG periode pengamatan 4 Agustus 2023 pukul 00.00-24.00 WIB, gunung berstatus Siaga (level III) tersebut telah mengalami 41 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimal 1.700 meter ke arah barat daya. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Vulkanolog ITB Sebut Gunung Api Meletus Bisa jadi Potensi Geowisata, Asalkan....

Vulkanolog ITB ini melihat contoh pengembangan geowisata gunung api itu ketika studi di Jepang.


Disahkan DPR Hari Ini, Revisi UU ITE Masih Memuat Pasal Karet

23 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menerima laporan pembahasan RUU perubahan UU ITE oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disahkan DPR Hari Ini, Revisi UU ITE Masih Memuat Pasal Karet

Perubahan UU ITE bertujuan memenuhi kebutuhan perlindungan hukum di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transkasi elektronik.


DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

1 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

Rapat paripurna ke-10 DPR RI menyetujui 7 anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau BS LPS periode 2023-2028


Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Nama Hakim Agung

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kelima kiri), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kelima kanan), Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Rachmat Gobel (keempay kiri) berfoto bersama dengan Tujuh Calon Hakim Agung Mahkamah Agung terpilih dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Paripurna DPR RI tersebut mengesahkan 7 calon Hakim Agung Mahkamah Agung. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Nama Hakim Agung

Penunjukan hakim agung dan hakim ad hoc HAM itu, menurut Habiburomhman merupakan amanat Komisi Yudisial.


DPR Sahkan Revisi UU ITE

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
DPR Sahkan Revisi UU ITE

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Revisi UU ITE dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10.


DPR Setujui 7 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

1 hari lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Dok/Man
DPR Setujui 7 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

DPR RI menyetujui tujuh hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA), dalam rapat paripurna, Selasa 5 Desember 2023