Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh di SBM ITB, 4 Temuan BPK Ini Dibeberkan di DPR

image-gnews
Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menggelar syukuran wisuda kelulusan mahasiswa memanfaatkan teknologi virtual reality (VR), Sabtu 14 November 2020. Teknologi VR tersebut mengalami kustomisasi dari normalnya digunakan untuk perkuliahan.
Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menggelar syukuran wisuda kelulusan mahasiswa memanfaatkan teknologi virtual reality (VR), Sabtu 14 November 2020. Teknologi VR tersebut mengalami kustomisasi dari normalnya digunakan untuk perkuliahan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Bandung (ITB) Hendra Gunawan membeberkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM). Temuan BPK pada 2018 itu, menurutnya, menjadi titik pangkal terungkapnya permasalahan pengelolaan keuangan di SBM ITB

Hendra hadir bersama rombongan Rektor ITB dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR RI, Kamis, 24 Maret 2022. Dia menuturkan ada empat temuan dalam laporan BPK. Pertama, pengelolaan keuangan SBM ITB belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Statuta ITB.

“Kedua, pengelolaan aset SBM ITB dan kerja sama pengelolaan SBM ITB Jakarta belum memadai,” katanya.

Temuan ketiga adalah pengelolaan keuangan suatu program yang bernama Consultancy and Continuing Education yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Dari laman resmi SBM ITB, program yang didirikan pada 2006 itu untuk memberikan layanan konsultasi bagi perusahaan dan program pengembangan eksekutif di Indonesia.

“Temuan keempat, pembayaran THR pegawai SBM ITB tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 3 miliar sekian,” ujar Hendra.

Sebelum hasil audit 2018, Hendra menambahkan, ada pula temuan dari hasil audit BPK 2005-2006. Sementara dari temuan 2018 itu, ada rekomendasi BPK kepada Rektor ITB. Pertama, agar rektor meninjau kembali dasar hukum pendirian SBM, dan regulasi yang berlaku di SBM sesuai dengan PP Statuta.

Menurutnya, temuan BPK 2018 itu belum selesai ditindaklanjuti namun keburu terjadi pergantian rektor. Kadarsah Suryadi digantikan oleh Reini Wirahadikusumah yang dilantik pada Januari 2020. “Sudah ada pertemuan dan audiensi dengan BPK dan pada 2021 harus diambil kebijakan itu,” ujar Hendra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Forum Orangtua Mahasiswa SBM ITB di acara serupa namun beda hari, meminta Komisi X DPR mengundang BPK secara langsung. Tujuannya untuk menjelaskan temuan yang dianggap sebagai pangkal kisruh di SBM ITB dan rektorat.

“Kami tidak ingin anak-anak kami dididik oleh lembaga yang korup. Apakah betul temuan BPK itu berkaitan dengan korupsi atau masalah administrasi saja,” ujar juru bicara Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB, Ali Nurdin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR, Senin, 21 Maret 2022.

Baca juga:
SBMPTN 2022, Unhas Buka Jalur Ketua OSIS dari Seluruh Indonesia Timur


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

59 menit lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

Status kemitraan ojol berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian atau lembaga lainnya.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

6 jam lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

6 jam lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

19 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

22 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

23 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

23 jam lalu

Pengemudi ojek daring tengah membawa penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

Misalnya dengan mengacu pada UMR DKI Jakarta yang Rp5 juta, maka THR untuk 4 juta ojol bisa mencapai Rp20 triliun.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?