Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Primata Endemik Mentawai Semakin Terancam, Bupati Sebut UU Cipta Kerja

image-gnews
Joja siberut atau Presbytis siberu yang termasuk primata endemik Mentawai. (Ismael Saumanuk/Swara Owa)
Joja siberut atau Presbytis siberu yang termasuk primata endemik Mentawai. (Ismael Saumanuk/Swara Owa)
Iklan

Di pantai Berkat tak jauh dari hutan habitat primata, kata Mateus, sudah dijadikan logpond untuk penumpakan kayu bulat hasil tebangan oleh perusahaan kayu. Puluhan kayu gelondong kini sedang ditumpuk ke atas kapal ponton akan dibawa ke luar pulau. “Saya sangat sedih, sebentar lagi pasti akan ditebang, entah ke mana primata-primata itu akan pergi, mereka bisa lebih mudah diburu,” katanya.

Saat ini di Pulau Sipora terdapat dua izin penebangan hutan yang baru dikeluarkan Balai Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru. Keduanya berupa izin hutan hak milik masyarakat. Satu izin atas nama Jasa Samangilailai, pemilik lahan seluas 438,68 hektare di Desa Saurenuk, Sipora Selatan. Satu izin lagi atas nama Aser Sababalat, pemilik lahan seluas 243 hekatre di Desa Tuapeijat, Sipora Utara.

Di pulau Siberut, pulau terbesar di Mentawai, juga ada rencana pemberian satu izin baru HPH (Hak Pengusahaan Hutan) seluas 44.907 hektare kepada PT Bumi Alam Sikerei. Padahal di Siberut masih beroperasi HPH PT Salaki Suma Sejahtera di Siberut Utara seluas 47.609 hekatare dan pada 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPH HK-HTI) untuk PT Biomass Andalan Energi. Hutan Tanaman Industri ini menempati areal seluas 19.876,59 hektare di Siberut tengah.

Data populasi primata

Satu-satunya kawasan konservasi untuk perlindungan primata di Kepulauan Mentawai hanya di Taman Nasional Siberut seluas 190.000 hektare di bagian barat pulau dan sedikit hutan lindung di beberapa tempat di Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan dan Pulau Sipora seluas total 7.670 hektare. Diperkirakan populasi primata endemik di Kepulauan Mentawai sudah jauh merosot dibandingkan data survei terakhir yang pernah dilakukan 16 tahun lalu.

Saat itu, mengutip data yang dihimpun IUCN, untuk tiga jenis primata endemik yang berstatus Critically Endangered, Joja adalah yang paling sedikit. Jumlah individunya diperkirakan tersisa 300 hingga 1.200 saja. Bokkoi pagai
diperkirakan tinggal 2.100-3.700 individu, sedangkan Simakobu diperkirakan 6.700-17.300 individu. Untuk Bilou, Bokkoi siberut dan Joja siberut yang bersatus Endangered, masing-masing, sempat terdata 20-25 ribu, 17-30 ribu, dan 17.384 individu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti primata dari Swara Owa di Yogyakarta, Arif Setiawan, menyatakan khawatir datanya terkini telah jauh berkurang. “Saat perusahaan mulai menebangi pohon yang besar dan kecil, primata ini akan kehilangan potensi makan, tempat berlindung, tempat berayun, dan makanan, tidak satu pun primata yang bisa hidup di situ lagi,” katanya.

Menurut Arif, spesies utama yang paling terkena dampak adalah Bilou dan Simakobu, karena keduanya sangat bergantung pada tegakan pohon yang paling tinggi. Bilou tidak pernah turun ke lantai hutan seperti tiga primata lain. Kalau tegakan hutan dibuka, akan menghambatnya untuk berpindah ke pohon lain dan akan lebih gampang diburu.

Bilou primata endemik Mentawai di Siberut. (Febrianti/Tempo)

“Meranti itu pohon penting bagi Bilou, di pohon itu biasanya ada liana seperti pohon ara yang menjadi favorit Bilou, karena buah ara adalah makanannya. Bilou akan tinggal di kanopi paling atas, tajuk pohon yang rimbun untuk berlindung,” ujarnya.

Ia menyayangkan belum adanya regulasi yang melindungi primata-primata endemik tersebut di luar kawasan konservasi di Kepulauan Mentawai. “Padahal empat primata endemik itu jumlahnya di luar kawasan Taman Nasional Siberut tinggi, tapi ancaman kepunahannya juga paling tinggi,” ujarnya.

Dampak UU Cipta Kerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

3 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

6 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

12 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Indonesia Dilaporkan Ekspor 1.400 Monyet Hasil Tangkapan Liar ke Amerika pada 2023

17 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Indonesia Dilaporkan Ekspor 1.400 Monyet Hasil Tangkapan Liar ke Amerika pada 2023

1.402 monyet ekor panjang yang ditangkap dari alam liar di Indonesia diimpor oleh industri penelitian dan pengujian AS selama tahun 2023.


BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Nias dan Mentawai

21 hari lalu

Ilustrasi gelombang tinggi. ANTARA
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Nias dan Mentawai

Gelombang tinggi di kisaran 2,5 - 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Mentawai dan Bengkulu.


Viral Penampakan 2 Matahari di Mentawai Jelaskan Fenomena Langka Sun Dog

34 hari lalu

Video viral di media sosial menyebut penampakan dua matahari di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai fenomena sun dog. Instagram
Viral Penampakan 2 Matahari di Mentawai Jelaskan Fenomena Langka Sun Dog

Sun dog juga bisa terlihat seperti ada 7 matahari di langit. Masyarakat di Indonesia beruntung kalau bisa melihat fenomena ini.


Gempa M5,5 Getarkan Nias Selatan sampai Padang, BMKG: Aktivitas Subduksi Lempeng

34 hari lalu

Peta pusat gempa Nias. Foto : X
Gempa M5,5 Getarkan Nias Selatan sampai Padang, BMKG: Aktivitas Subduksi Lempeng

Gempa terkini yang guncangannya bisa dirasakan masyarakat dicatat BMKG terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara, Jumat sore 23 Februari 2024


Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

37 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Chief of United States Forest Service (USFS) atau Kepala Badan Kekuatan Amerika Serikat Randy Moore melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Kamis, 25 Januari 2024. (KLHK)
Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

Berikut ini 6 catatan miring Walhi atas RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang telah disusun KLHK.


Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

44 hari lalu

Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, Senin, 12 Januari 2024. Foto: Michelle Gabriela Momole/TEMPO
Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

Tanggapan Ketua BEM UGM terhadap aksi Gejayan Memanggil bersama masyarakat ajak nyalakan alarm untuk demokrasi.