6 Primata Endemik Mentawai Semakin Terancam, Bupati Sebut UU Cipta Kerja

Joja siberut atau Presbytis siberu yang termasuk primata endemik Mentawai. (Ismael Saumanuk/Swara Owa)

Dampak UU Cipta Kerja

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan maraknya pembukaan hutan di Mentawai sejak akhir 2021 adalah dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah perizinan. Khusus untuk izin Koperasi Minyak Atsiri, Yudas mengaku dia hanya memberi izin untuk pembukaan kebun di lahan masyarakat di Silabu pada 2019. Ternyata pada 2021, Koperasi Minyak Atsiri mengurus izin PKKNK ke Dinas Kehutanan Sumatera Barat untuk membuka hutan untuk lahan perkebunan atsiri.

“Penebangan hutan itu tanpa sepengetahuan saya karena saya hanya memberi izin untuk kebun atsiri, ternyata berbelok ke menebang hutan,” katanya di Tuapeijat, Sipora pada 12 Maret 2022.

Menurut Yudas, di Kepulauan Mentawai sedang marak pengajuan untuk mendapatkan izin untuk eksploitasi hutan. Tersebar di Pagai, Sipora, Siberut, dan Yudas mengaku tidak tahu asalnya dan tak pernah berikan rekomendasi. "Muncul begitu saja, jangankan rekomendasi, kami dikasih tahu saja tidak. Entah siapa yang punya kewenangan, itu dampak Undang-undang
Cipta Kerja,” katanya menunjuk UU yang disahkan DPR RI akhir 2020 secara kontroversial karena menabrak banyak aturan ketatanegaraan itu.

Yudas mengatakan, di Tuapeijat tak jauh dari kantor Bupati juga sudah mulai penebangan hutan untuk hutan hak dari izin yang diberikan Balai Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru dan rekomendasi dari Sekda Kepulauan Mentawai. Meski terkejut dan menganggap penebangan hutan yang dikelola perusahaan tidak akan menguntungkan masyarakat, Yudas memilih diam. "Sekda mungkin sudah tahu aturannya,” kata dia.

Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan saat dimintai tanggapan melalui pesan whatsaap tentang rekomendasi yang ia berikan untuk izin pengelolaan hutan hak tidak menjawab.

Adapun Ketua Koperasi Minyak Atsiri Mentawai Edison Saleleubaja mengatakan mengurus izin PKKNK pada 2021 karena sudah mendapat rekomendasi izin membangun perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dia blak blakan membuka hutan alam untuk membuat perkebunan atsiri karena butuh modal untuk membuat perkebunan.

“Kalau berkebun di tanah kosong tidak ada uangnya, kalau tidak mengambil kayu, dari mana saya dapat modalnya, untuk membangun perkebunan atsiri itu setidaknya butuh modal Rp 34 miliar,” kata Edison di Kantor Koperasi Minyak Atsiri Mentawai di Sikakap pada 10 Maret 2022.

(Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund yang bekerja sama dengan Pulitzer Center) 

Baca juga:
Idul Fitri 2022 Jatuh pada 2 atau 3 Mei? Ini Penjelasan Profesor BRIN

 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

5 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

17 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

17 hari lalu

Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP/UMK tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.


5 Fakta Menarik Taman Nasional Gunung Halimun Salak

20 hari lalu

5 Fakta Menarik Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGS) menjadi tempat favorit bagi wisatawan berkunjung. Apa saja hal menarik di taman nasional ini?


Migrasi TV Digital Negara ASEAN: Mengapa Indonesia di Barisan Terbelakang?

24 hari lalu

Migrasi TV Digital Negara ASEAN: Mengapa Indonesia di Barisan Terbelakang?

Kebijakan Pemerintah untuk migrasi menuju TV digital resmi diberlakukan. Bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, Indonesia tampaknya tertin


BRI Dukung UMK melalui Kemudahan Layanan untuk Perseroan Perseorangan

27 hari lalu

BRI Dukung UMK melalui Kemudahan Layanan untuk Perseroan Perseorangan

Perseroan Perorangan telah didorong oleh pemerintah secara formal melalui UU Cipta Kerja.


Kronologi Adu Pernyataan Hary Tanoe Vs Mahfud MD Soal Migrasi TV Digital

29 hari lalu

Kronologi Adu Pernyataan Hary Tanoe Vs Mahfud MD Soal Migrasi TV Digital

Ramai antara Hary Tanoe dan Mahfud MD tak lepas dari kebijakan migrasi siaran TV analog ke TV digital. Bagaimana kronologi sebenarnya?


5 Fakta tentang Ular Kobra

33 hari lalu

5 Fakta tentang Ular Kobra

Beberapa jenis spesies ular kobra mampu menyemburkan bisa atau racun dari taringnya sebagai pertahanan


UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Impor Gula

36 hari lalu

UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Impor Gula

Impor gula kerap dilakukan saat kondisi konsumsi dalam negeri sedang rendah sehingga cita swasembada tak kunjung tercapai.