Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Institusi Pemerintah Bocor, Pengamat Berharap BSSN dan Kominfo Seperti NSA

image-gnews
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jumat 28 Mei 2021. BPJS Kesehatan saat ini telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran dan penjualan data 279 juta WNI oleh akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jumat 28 Mei 2021. BPJS Kesehatan saat ini telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran dan penjualan data 279 juta WNI oleh akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat keamanan digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, kembali mengolah data dari DarkTracer tentang kebocoran data pada institusi pemerintah.

Alfons berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalankan peran seperti National Security Agency di Amerika, yaitu melindungi pemerintah dan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan informasi digital.

Namun yang terjadi, dalam beberapa kasus kebocoran data di tahun 2021 terlihat adanya usaha untuk saling melindungi antarinstitusi sehingga esensi fungsi kontrol ini tidak optimal.

Alfons memberikan beberapa catatan penting dari kebocoran data di institusi pemerintah. “Data yang bocor berpotensi digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi lain yang lebih penting dan sensitif,”  tulis Alfons, Rabu, 27 April 2022.

Menurut Alfons jika institusi pemerintah yang dikategorikan kritikal seperti Polri mengalami kebocoran data, hal tersebut akan mengekspose informasi anggota kepolisian. Selain itu, juga dapat berimplikasi negatif pada layanan institusi dan keselamatan anggota institusi itu sendiri.

Korban yang mengalami kerugian paling besar dari setiap kebocoran data adalah pemilik data dalam hal ini masyarakat Indonesia. Warga yang harus pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, karena  menjadi korban eksploitasi kebocoran data. “Institusi yang mengalami kebocoran data paling banter mendapatkan malu dan kalau sportif menyatakan permohonan maaf,” kata Alfons.

Menurutnya, kebocoran data ini bisa lebih ditekan jika ada kesadaran dari pengambil keputusan institusi yang bersangkutan mulai memberikan perhatian pada pengamanan data yang dikelola institusinya. Selain itu, juga menghindari memperlakukan pengamanan data sebagai obyek pengadaan atau penggunaan dana yang disalurkan secara kurang  bijak dan bertanggungjawab.

Ia berpendapat, RUU Perlindungan Data Pribadi, jika sudah diundangkan, memang sebaiknya dikelola oleh institusi yang memiliki wewenang lebih tinggi dari kementerian. Jika terjadi kebocoran data di lembaga setingkat kementerian, penegakan peraturan oleh lembaga setingkat kementerian akan mengalami kesulitan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Data (big data) yang dikelola oleh banyak institusi pemerintah sudah menjadi  sumber daya yang sangat berharga dan menentukan perjalanan bangsa ini,” kata Alfons.

Berdasarkan hasil olahannya, dari 3.714 domain dan subdomain pemerintahan Indonesia yang mengalami kebocoran data.

Berikut 15 subdomain lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami kebocoran kredensial.

  1. prakerja.go.id (17.331)
  2. kemdikbud.go.id (15.729)
  3. gtk.kemdikbud.go.id (10.761)
  4. pajak.go.id (10.409)
  5. bkn.go.id (7.027)
  6. daftar-sscasn.bkn.go.id (6.770)
  7. pajak.go.id (5.083)
  8. paspor-gtk.belajar.kemdikbud.go.id (5.042)
  9. bkn.go.id (4.715)
  10. data.kemdikbud.go.id (4.042)
  11. kemenag.go.id (2.919)
  12. kemdikbud.go.id (2.706)
  13. oss.go.id (2.368)
  14. bps.go.id (2.195)
  15. kemenag.go.id (2.009)

Sedangkan 10 lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami kebocoran data kredensial adalah :

  1. Kemdikbud
  2. Prakerja
  3. Pajak
  4. BKN
  5. OSS
  6. Kemenag
  7. BPS
  8. Kemnaker
  9. Menpan
  10. Imigrasi

Lembaga pemerintah kritikal yang mengalami kebocoran kredensial :

  1. Polri: lebih dari 15 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari 2.000
  2. Kominfo: lebih dari 20 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari 800
  3. BPPT: lebih dari 10 subdomain yang mengalami kebocoran 130 kredensial.
  4. BSSN: 3 subdomain mengalami kebocoran lebih dari 100 kredensial.
  5. BIN: 1 subdomain mengalami kebocoran 6 kredensial.
  6. Batan: 1 subdomain mengalami kebocoran 5 kredensial.

Baca:
Pemerintah Indonesia Juara Kebocoran Data Versi DarkTracer
 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peretasan dan Pembobolan Data Semakin Rawan Terjadi, Ada Biang Kerok yang Terabaikan

1 hari lalu

Ilustrasi hacker. (e-propethic.com)
Peretasan dan Pembobolan Data Semakin Rawan Terjadi, Ada Biang Kerok yang Terabaikan

Ancaman serangan siber meningkat. Maraknya peretasan dan pembobolan data dinilai tak hanya gara-gara para hacker semakin mahir.


Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

4 hari lalu

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (ke-3 dari kanan) meninjau Pantai Melasti di Badung, Bali, yang terpilih sebagai salah satu lokasi World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar pada 18-24 Mei 2024. (ANTARA/Ho- Pemprov Bali)
Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

Kominfo bertugas memastikan jaringan telekomunikasi di Forum Air Sedunia pada 18-25 Mei 2024 di Bali.


Korupsi BTS 4G, Windi Purnama Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 hari lalu

Terdakwa Direktur PT. Mulitimedia Berdikasi Sejahtera, Windi Purnama, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Windi Purnama, pidana penjara badan selama 4 tahun, denda Rp. 1 miliar subsider enam bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi BTS 4G, Windi Purnama Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Windi Purnama terdakwa perkara korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G akan menjalani sidang putusan hari ini, Senin, 25 Maret 2024.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

11 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Profil Aplikasi Travel Online yang Terancam Diblokir Kominfo, Ada Agoda hingga Booking.com

12 hari lalu

Ilustrasi agen perjalanan online. Dok. PATA | Agoda
Profil Aplikasi Travel Online yang Terancam Diblokir Kominfo, Ada Agoda hingga Booking.com

Sejumlah aplikasi travel online asing terancam diblokir Kominfo. Ada Agoda.com hingga Booking.com


Kominfo dan Microsoft Indonesia Kerja Sama untuk Tingkatkan Transformasi Digital

13 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi bertemu dengan Diaspora Indonesia yang berada di Barcelona, Spanyol, Selasa (27/02/2024). Pertemuan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam Lawatan Menkominfo di Spanyol. - (PeyHS)
Kominfo dan Microsoft Indonesia Kerja Sama untuk Tingkatkan Transformasi Digital

Kementerian Kominfo dan PT Microsoft Indonesia bekerja sama untuk transformasi digital.


Agoda dan Airbnb Cs Terancam Diblokir Pekan Ini, Sandiaga: Kami Ingin Tiap Entitas di RI Ikuti Aturan

13 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Haryadi Sukamdani di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Agoda dan Airbnb Cs Terancam Diblokir Pekan Ini, Sandiaga: Kami Ingin Tiap Entitas di RI Ikuti Aturan

Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara soal 6 travel agent online asing yang terancam diblokir pada pekan ini.


Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

23 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

Glints berpusat di Taiwan dengan visi menjadi platform talenta terdepan di Asia Tenggara.


Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

26 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, ketika ditemui di Kantor Kominfo, Selasa, 13 Juni 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

Dewan Pers akan segera membentuk komite untuk mengawasi jalannya Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights.


Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

26 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) soal keamanan siber.