Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Institusi Pemerintah Bocor, Pengamat Berharap BSSN dan Kominfo Seperti NSA

image-gnews
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jumat 28 Mei 2021. BPJS Kesehatan saat ini telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran dan penjualan data 279 juta WNI oleh akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jumat 28 Mei 2021. BPJS Kesehatan saat ini telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran dan penjualan data 279 juta WNI oleh akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat keamanan digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, kembali mengolah data dari DarkTracer tentang kebocoran data pada institusi pemerintah.

Alfons berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalankan peran seperti National Security Agency di Amerika, yaitu melindungi pemerintah dan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan informasi digital.

Namun yang terjadi, dalam beberapa kasus kebocoran data di tahun 2021 terlihat adanya usaha untuk saling melindungi antarinstitusi sehingga esensi fungsi kontrol ini tidak optimal.

Alfons memberikan beberapa catatan penting dari kebocoran data di institusi pemerintah. “Data yang bocor berpotensi digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi lain yang lebih penting dan sensitif,”  tulis Alfons, Rabu, 27 April 2022.

Menurut Alfons jika institusi pemerintah yang dikategorikan kritikal seperti Polri mengalami kebocoran data, hal tersebut akan mengekspose informasi anggota kepolisian. Selain itu, juga dapat berimplikasi negatif pada layanan institusi dan keselamatan anggota institusi itu sendiri.

Korban yang mengalami kerugian paling besar dari setiap kebocoran data adalah pemilik data dalam hal ini masyarakat Indonesia. Warga yang harus pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, karena  menjadi korban eksploitasi kebocoran data. “Institusi yang mengalami kebocoran data paling banter mendapatkan malu dan kalau sportif menyatakan permohonan maaf,” kata Alfons.

Menurutnya, kebocoran data ini bisa lebih ditekan jika ada kesadaran dari pengambil keputusan institusi yang bersangkutan mulai memberikan perhatian pada pengamanan data yang dikelola institusinya. Selain itu, juga menghindari memperlakukan pengamanan data sebagai obyek pengadaan atau penggunaan dana yang disalurkan secara kurang  bijak dan bertanggungjawab.

Ia berpendapat, RUU Perlindungan Data Pribadi, jika sudah diundangkan, memang sebaiknya dikelola oleh institusi yang memiliki wewenang lebih tinggi dari kementerian. Jika terjadi kebocoran data di lembaga setingkat kementerian, penegakan peraturan oleh lembaga setingkat kementerian akan mengalami kesulitan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Data (big data) yang dikelola oleh banyak institusi pemerintah sudah menjadi  sumber daya yang sangat berharga dan menentukan perjalanan bangsa ini,” kata Alfons.

Berdasarkan hasil olahannya, dari 3.714 domain dan subdomain pemerintahan Indonesia yang mengalami kebocoran data.

Berikut 15 subdomain lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami kebocoran kredensial.

  1. prakerja.go.id (17.331)
  2. kemdikbud.go.id (15.729)
  3. gtk.kemdikbud.go.id (10.761)
  4. pajak.go.id (10.409)
  5. bkn.go.id (7.027)
  6. daftar-sscasn.bkn.go.id (6.770)
  7. pajak.go.id (5.083)
  8. paspor-gtk.belajar.kemdikbud.go.id (5.042)
  9. bkn.go.id (4.715)
  10. data.kemdikbud.go.id (4.042)
  11. kemenag.go.id (2.919)
  12. kemdikbud.go.id (2.706)
  13. oss.go.id (2.368)
  14. bps.go.id (2.195)
  15. kemenag.go.id (2.009)

Sedangkan 10 lembaga pemerintah yang paling banyak mengalami kebocoran data kredensial adalah :

  1. Kemdikbud
  2. Prakerja
  3. Pajak
  4. BKN
  5. OSS
  6. Kemenag
  7. BPS
  8. Kemnaker
  9. Menpan
  10. Imigrasi

Lembaga pemerintah kritikal yang mengalami kebocoran kredensial :

  1. Polri: lebih dari 15 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari 2.000
  2. Kominfo: lebih dari 20 subdomain yang mengalami kebocoran lebih dari 800
  3. BPPT: lebih dari 10 subdomain yang mengalami kebocoran 130 kredensial.
  4. BSSN: 3 subdomain mengalami kebocoran lebih dari 100 kredensial.
  5. BIN: 1 subdomain mengalami kebocoran 6 kredensial.
  6. Batan: 1 subdomain mengalami kebocoran 5 kredensial.

Baca:
Pemerintah Indonesia Juara Kebocoran Data Versi DarkTracer
 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BSSN Serahkan Hasil Investigasi Kebocoran Data DPT Pemilu, Peretas Bernama Jimbo

23 jam lalu

Mahfud MD Buka Suara Terkait Dugaan Kebocoran Data Pemilih KPU
BSSN Serahkan Hasil Investigasi Kebocoran Data DPT Pemilu, Peretas Bernama Jimbo

BSSN, pada Sabtu, 2 Desember 2023 menyerahkan hasil investigasi awal dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 ke Polri dan KPU.


BSSN Sudah Laporkan Hasil Investigasi Kebocoran Data KPU ke Polri

1 hari lalu

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
BSSN Sudah Laporkan Hasil Investigasi Kebocoran Data KPU ke Polri

BSSN telah menyerahkan hasil investigasinya soal kebocoran data KPU ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri


Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran oleh KPU

1 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran oleh KPU

Bawaslu membantah DPT Pemilu 2024 yang bocor berasal dari mereka.


Kursi kayu di depan Pos Semografi

2 hari lalu

Kursi kayu di depan Pos Semografi

Anak-anak di Kampung Semografi Kabupaten Keerom, menikmati akses internet di Pos Pengamanan Perbatasan TNI


BSSN Gunakan Digital Forensik Selidiki Kebocoran Data KPU

2 hari lalu

Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN,  dalam acara Security Day 2023 di Hotel Shangri-La, 24 Oktober 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
BSSN Gunakan Digital Forensik Selidiki Kebocoran Data KPU

BSSN mengatakan pihaknya telah melakukan forensik digital sebagai langkah penanganan dalam dugaan kasus kebocoran data yang dialami oleh KPU.


PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

2 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

Terlepas dugaan peretasan karena motif ekonomi, kata politikus PKS, besar kemungkinan data digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu.


Politikus PAN Prihatin Kebocoran Data 204 Juta DPT KPU Terjadi

2 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Politikus PAN Prihatin Kebocoran Data 204 Juta DPT KPU Terjadi

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus merasa prihatin atas terjadinya dugaan kebocoran data 204 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.


Data DPT KPU Bocor, Timnas AMIN Lakukan Pendalaman

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Data DPT KPU Bocor, Timnas AMIN Lakukan Pendalaman

Timnas AMIN menyatakan sedang melakukan pendalaman untuk memverifikasi dugaan kebocoran data KPU.


KPU Gandeng BSSN Telusuri Kebocoran Data, Ini Profil Badan Siber dan Sandi Negara

2 hari lalu

Badan Siber dan Sandi Negara. Foto : BSSN
KPU Gandeng BSSN Telusuri Kebocoran Data, Ini Profil Badan Siber dan Sandi Negara

KPU menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan penelusuran dugaan kebocoran data. Berikut profil BSSN.


TKN Prabowo-Gibran Minta KPU Segera Selesaikan Masalah Kebocoran Data

3 hari lalu

Bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat deklarasi susunan tim kampanye di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin, 6 November 2023. Koalisi Indonesia Maju mengumumkan susunan tim kampanye yang akan membantu pemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TKN Prabowo-Gibran Minta KPU Segera Selesaikan Masalah Kebocoran Data

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik menyatakan semua sistem informasi di lembaganya dalam kondisi terlindungi dan aman.