Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebanyak 96 SD di Hulu Sungai Tengah Terancam Ditutup

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Seorang siswa SD mengantarkan tugas pelajaran yang wajib dikumpulkan dari guru, di Sekolah Dasar Angkasa III, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Maret 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menargetkan semua sekolah dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang siswa SD mengantarkan tugas pelajaran yang wajib dikumpulkan dari guru, di Sekolah Dasar Angkasa III, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Maret 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menargetkan semua sekolah dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, mulai melakukan kajian secara komprehensif terhadap 96 Sekolah Dasar (SD) negeri maupun swasta. Puluhan sekolah tersebut terancam ditutup lantaran jumlah siswanya kurang dari 60 orang.

"Di Hulu Sungai Tengah memang ada 96 SD yang siswanya kurang dari 60 orang, namun Tahun 2022 ini kita fokus melakukan kajian terhadap 10 SD yang berada di Kecamatan Barabai dulu," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Anhar di Barabai Jumat, 20 Mei 2022.

Menurutnya, kajian secara komprehensif terhadap sekolah-sekolah di Kecamatan Barabai tersebut dilakukan terkait sejumlah perencanaan di antaranya penempatan siswa dan guru yang sekolahnya bakal ditutup serta pemanfaatan bangunan sekolah agar ke depannya tidak terbengkalai.

Ia menambahkan penutupan sekolah memang harus dilakukan karena menyesuaikan dengan keadaan  anak usia sekolah yang saat ini semakin berkurang di suatu daerah. Jika merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mensyaratkan satuan pendidikan atau sekolah memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir.

Namun, dia mengatakan ada SD yang akan tetap dipertahankan oleh Dinas Pendidikan sekalipun jumlah siswanya kurang dari 60 orang. Sekolah tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria di antaranya menjadi satu-satunya SD dalam satu desa, berada di daerah terpencil, jarak antar sekolah terdekat sekitar 4 kilometer dan sekolah swasta.

Situasi yang sangat miris justru terlihat di SDN Bukat yang berada di tengah kota Barabai di Jalan Murakata. Sekolah bertingkat dua itu justru saat ini tidak diminati lagi. Hingga 2022 ini jumlah keseluruhan siswanya cuma 31 orang dengan jumlah guru PNS 6 orang dan non PNS 3 orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekolah yang begitu megah dan dulunya sangat representatif itu dari pantauan ANTARA kini kondisinya nampak tak terurus dan halamannya digenangi air. SDN Bukat tersebut terancam ditutup, karena ada beberapa sekolah terdekat yang jaraknya cuma 1,5 Km yakni SDN 2 Barabai Barat dan MIN Bawan.

Baca juga:Sampel Penyakit Mulut dan Kuku Akan Dikirim ke Laboratorium di Luar Negeri

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

28 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase ketiga, pada 21Maret 2024 di Jakarta. Ini merupakan kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

Program INOVASI fase ketiga merupakan kemitraan bidang pendidikan antara kedua negara untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan murid SD.


Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

29 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

Menkeu Sri Mulyani dicecar pertanyaan terkait program makan siang gratis oleh anggota DPR dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI. Apa jawabannya?


Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

31 hari lalu

Ilustrasi penipuan investasi. Pexels/Tima Miroshnichenko
Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

Polda Kalsel telah menaikkan penanganan kasus penipuan investasi BBM solar ini ke tahap penydikan. Namun belum ada penetapan tersangka.


Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

38 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

Penghapusa program KJP Plus pertama kali disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim.


Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

43 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan), Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kanan), dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) memberikan keterangan pers saat peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kampung Bahari Nusantara bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lima klaster di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal BOS yang sebelumnya ramai dibahas untuk membiayai program makan siang gratis.


Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

43 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

Dana BOS akan digunakan untuk program makan siang gratis. Bagaimana penjelasannya?


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

43 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

44 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).


Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

44 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam pembukaan Vokasifest dan Festival Merdeka Beajar 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

Nadiem Makarim mengatakan, sebanyak 774.999 guru honorer telah lulus seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


Kemenag Buka Suara Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

44 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Kemenag Buka Suara Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Kemenag RI mengatakan, perlu ada pembahasan lintas kementerian untuk membahas program makan siang gratis menggunakan dana BOS.